alexametrics
22.8 C
Pontianak
Saturday, August 13, 2022

Bahas Tarif Videotron

KOTA Sukadana akan diperindah dengan pembangunan videotron, tepatnya di kawasan Bundaran Tugu Durian. Videotron ini merupakan media display yang berperan sebagai televisi raksasa yang dapat diaplikasikan menjadi berbagai fungsi.

Dinas Kominfo Kayong Utara saat ini tengah menggodok penetuan tarif penggunaan salah satu media promosi terebut sebagai pendapatan daerah, agar dapat digunakan oleh pihak lainnya. “Videotron ini merupakan media yang bagus untuk menyampaikan pesan dan informasi pemerintah kepada masyarakat seperti agenda ke masyarakat maupun kegiatan sosial pemerintah. Ini merupakan salah satu cara pemerintah berkomunikasi satu arah ke masyarakat, sehingga masyarakat lebih mengerti tentang pemerintahan yang sedang berjalan,” ungkap Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kayong Utara Aslinda, Minggu (9/2) kepada Pontianak Post.

Selain itu ia menyebutkan,  videotron ini merupakan sarana promosi atau iklan tidak hanya terbatas pemerintah daerah saja, melainkan instansi vertikal, BUMN, BUMD, swasta, maupun masyarakat. Dalam hal ini dikatakan dia, sehubungan dengan layanan informasi berupa promosi atau iklan, sudah memiliki Perda sejak 2010, yaitu Perda tentang Pajak Reklame Nomor 22 Tahun 2010.

Baca Juga :  Kebakaran Kantor Bupati Kayong Utara Diselidiki, Ini Penyebabnya

“Kemudian berdasarkan perkembangan beberapa waktu ke belakang, ada beberapa instansi vertikal maupun swasta ingin mempublikasikan layanan mereka dan ingin tahu berapa tarif untuk penayangan tersebut. Atas dasar itulah, kami berkoordinasi dengan Pemprov maupun Pemkot pontianak, terkait tarif penayangan informasi dan layanan iklan,” jelasnya.

Akan tetapi, lanjut dia, pihaknya saat ini masih belum menemukan jalan keluar, merujuk kepada kabupaten lain di luar Kalbar yang sudah ada videotronnya. Sebab, untuk tarif, dikatakan dia, harus menggunakan peraturan Bupati. “Mengenai hal ini kami ada menggelar rapat, diskusi bersama teman-teman bagian hukum, bidang pendapatan dan perizinan DPMPTSP agar dapat solusi untuk tarif tayang tersebut,” sambungnya.

Baca Juga :  Imigrasi Masuk Sekolah

Selanjutnya, mengenai tarif sewa spot tayang sebagai gambaran sudah dapatkan, di mana secara rinci akan dituangkan mereka nantinya apakah produknya berupa Peraturan Bupati atau Surat Keputusan Bupati. “Harapannya dengan adanya videotron ini, merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah,” ujarnya.  (dan)

KOTA Sukadana akan diperindah dengan pembangunan videotron, tepatnya di kawasan Bundaran Tugu Durian. Videotron ini merupakan media display yang berperan sebagai televisi raksasa yang dapat diaplikasikan menjadi berbagai fungsi.

Dinas Kominfo Kayong Utara saat ini tengah menggodok penetuan tarif penggunaan salah satu media promosi terebut sebagai pendapatan daerah, agar dapat digunakan oleh pihak lainnya. “Videotron ini merupakan media yang bagus untuk menyampaikan pesan dan informasi pemerintah kepada masyarakat seperti agenda ke masyarakat maupun kegiatan sosial pemerintah. Ini merupakan salah satu cara pemerintah berkomunikasi satu arah ke masyarakat, sehingga masyarakat lebih mengerti tentang pemerintahan yang sedang berjalan,” ungkap Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kayong Utara Aslinda, Minggu (9/2) kepada Pontianak Post.

Selain itu ia menyebutkan,  videotron ini merupakan sarana promosi atau iklan tidak hanya terbatas pemerintah daerah saja, melainkan instansi vertikal, BUMN, BUMD, swasta, maupun masyarakat. Dalam hal ini dikatakan dia, sehubungan dengan layanan informasi berupa promosi atau iklan, sudah memiliki Perda sejak 2010, yaitu Perda tentang Pajak Reklame Nomor 22 Tahun 2010.

Baca Juga :  Babinsa Teluk Melano Bantu Masyarakat Perbaiki Jembatan

“Kemudian berdasarkan perkembangan beberapa waktu ke belakang, ada beberapa instansi vertikal maupun swasta ingin mempublikasikan layanan mereka dan ingin tahu berapa tarif untuk penayangan tersebut. Atas dasar itulah, kami berkoordinasi dengan Pemprov maupun Pemkot pontianak, terkait tarif penayangan informasi dan layanan iklan,” jelasnya.

Akan tetapi, lanjut dia, pihaknya saat ini masih belum menemukan jalan keluar, merujuk kepada kabupaten lain di luar Kalbar yang sudah ada videotronnya. Sebab, untuk tarif, dikatakan dia, harus menggunakan peraturan Bupati. “Mengenai hal ini kami ada menggelar rapat, diskusi bersama teman-teman bagian hukum, bidang pendapatan dan perizinan DPMPTSP agar dapat solusi untuk tarif tayang tersebut,” sambungnya.

Baca Juga :  Kayong Utara Darurat Kekerasan Seksual terhadap Anak

Selanjutnya, mengenai tarif sewa spot tayang sebagai gambaran sudah dapatkan, di mana secara rinci akan dituangkan mereka nantinya apakah produknya berupa Peraturan Bupati atau Surat Keputusan Bupati. “Harapannya dengan adanya videotron ini, merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah,” ujarnya.  (dan)

Most Read

Artikel Terbaru

/