Wabup: Eksekutif dan Legislatif Harus Bersinergi
SUKADANA – Wakil Bupati (Wabup) Kayong Utara Effendi Ahmad mengungkapkan, selain memperjuangkan peningkatan ruas jalan Provinsi menjadi jalan nasional, DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara juga terus berusaha agar pembangunan bandara di kabupaten ini dapat segera terwujud.
“Terkait bandara, kemarin juga sudah kita laporkan kepada Bapak Oesman Sapta Odang (OSO). Memang perintisan pengajuan bandara ini dari Bupati sebelumnya, Bapak Haji Hildi Hamid, Wakil Bupati Pak Idrus, lalu dilanjutkan dengan Bupati sekarang, Citra Duani, dan Wakilnya, Effendi Ahmad,” terang Wabup kepada Pontianak Post saat ditemui di Sukadana, Rabu (9/9).
Wabup menjelaskan, saat ini proses mewujudkan bandara tersebut sudah memasuki tahap ke-114 dari 129 tahapan yang ada harus dilalui. “Dari seluruh kegiatan yang sudah kita lewati, 129 tahapan-tahapan yang akan kita lalui, untuk saat ini kita sudah masuk tahapan 112 dan 113. Pada tahapan 112 ini pelaksanaan pengadaan tanah tahap penilaian ganti rugi. Sekarang tim appraisal (penilai) sudah berkerja sama dengan BPN kita,” sambung Wabup.
Kemudian untuk tahapan ke-113, dijelaskan dia, merupakan penyampaian kelengkapan data medode perbaikan tanah. “Nah, untuk tahapan yang kita tunggu-tunggu adalah tahapan 114 itu penetapan lokasi (penlok) Menteri (Perhubungan),” katanya.
Effendi berharap, Menteri Perhubungan dapat melakukan penlok tersebut untuk pembangunan bandara di Kayong Utara. “Kita berdoa, mudah-mudahan penlok dari Menteri ini dan seluruh data yang diminta dari Kementrian Perhubungan, maka data Bapak Menteri akan segera menetapkan penlok Menteri menjadikan Kabupaten Kayong Utara ada bandara,” tambahnya.
Menurut dia, upaya ini merupakan satu di antara upaya percepatan pembangunan di Kayong Utara. Apa lagi, sambung dia, di Kabupaten ini sudah terdapat pelabuhan nasional.
“Kita punya pelabuhan nasional, kemudian mengembangkan pariwisata. Kemudian kita ini kan untuk investasi bidang perkebunan hanya ada tiga, yang lain lain untuk investasi daerah tambang juga tidak terlalu banyak. Kita harapkan daerah kita ini agar ramai dikunjungi orang. Nah, untuk itu semua adanya pariwisata,” lanjut dia.
Sebab, dalam pengembangan di sektor pariwisata suatu daerah, menurut dia, memerlukan jalur trasportasi yang mudah dijangkau, guna menghubungkan Kayong Utara ke daerah luar. “Untuk pengembangan pariwisata perlu adanya trasportasi yang mudah untuk menghubungkan daerah luar ke Kayong Utara,” lanjut dia.
Saat ini, dijelaskan dia, antara eksekutif dan legeslatif, selain berjuang mengubah status jalan Provinsi ke nasional, maka daerah ini juga memerlukan adanya bandara. “Hari ini kita berusaha untuk menembuskan jalan nasional, termasuk di Teluk Melano – Perawas – Simpang Dua, sehingga dari Pontianak ke Kayong Utara cukup memakan waktu kurang lebih lima sampai enam jam,” ungkapnya.
Selanjutnya, kata dia, selain jalur darat, jalur udara juga merupakan bagian dalam percepetan pembangunan satu di antaranya pada bidang pariwisata. Apa lagi, dia menambahkan, saat ini di Kayong Utara sudah terdukung oleh akses sungai yang dapat menghubungkan Kayong Utara ke daerah lain.
“Kemudian jalur air yang sudah ada ini speedboat dari Sukadana, Teluk Melano, Teluk Batang, dan Seponti menuju Pontianak. Baik dari Rasau maupaun Pelabuhan Senghie atau Kapuas di Pontianak, dan tentu berikutnya adalah pilihan alternatif bandara,” ungkap Wabup.
Untuk itu, Wabup berharap pembangunan bandara dapat terwujud. Dengan keberadaan bandara, menurut dia, akan memudahkan dalam menghubungkan Kayong Utara dengan daerah-daerah lain.
Effendi menceritakan, saat bertemu Oesman Sapta Odang (OSO), mereka mendapat tanggapan yang cukup baik. Mereka disarankan agar terus mengukuti persyaratan dari Kementerian Perhubungan.
“Tanggapan Pak OSO ikuti saja prosesnya dari Kementerian. Tentu segara meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, agar dapat mengikuti seluruh persyaratan yang diminta kementrian perhubungan. Ini tugas kami yang di daerah. Saya juga berterimakasih kepada DPRD yang juga proaktif me-support,” ungkapnya.
Karena, menurut Wabup, agar dapat mewujudkan perubahan status jalan Provinsi menjadi jalan nasional dan dibangunnya bandara sangat perlu adanya kerja sama dari eksekutif dan legeslatif. “Bagimana jalan nasional dapat terwujud dukungan ini yang terpenting. Karena ada penganggaran-penganggaran, sehingga perlu adanya dukungan dalam hal ini DPRD Kabupaten Kayong Utara, dalam hal ini ekselutif, legislatif, bersinergi untuk percepatan pembangunan,” tutupnya. (dan)
