alexametrics
27 C
Pontianak
Thursday, June 30, 2022

Sanksi Desa Liburkan Pegawai

BAGIAN Hubungan Masyarakat (Humas) Pemda Kayong Utara merilis siaran pers dari Inspektorat Kabupaten Kayong Utara melalui akun resmi facebook mereka, Jumat (8/4). Pers rilis tersebut menanggapi, sekaligus mengklarifikasi pemberitaan tentang diliburkannya pegawai desa akibat belum keluarnya rekomendasii Inspektorat Kabupaten Kayong Utara yang terbit di beberapa media.

“Sebagai Inspektur Kabupaten Kayong Utara yang baru, kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat. Langkah penyelesaian telah dilakukan, sehingga saat ini sudah tuntas dan siap dicairkan,” terang Inspektur Inspektorat Kabupaten Kayong Utara, Oma Zulfithansyah, melalui pers rilisnya. Selain itu, dirinya berharap tidak ada lagi kasus kepala desa yang mengambil sikap meliburkan pegawainya. Jika hal tersebut melanggar aturan, Oma berjanji untuk tidak segan memberikan sanksi kepada kepala desa bersangkutan.

Baca Juga :  Ada 252 Desa di Kalimantan Barat Belum Terjangkau Internet

“Kami tidak ingin adanya aksi atau tindakan kontraproduktif dari kepala desa, seperti meliburkan pegawai kantor desa. Jika ada kepala desa yang melakukan tindakan di luar aturan, pasti akan diberikan tindakan tegas,” janjinya. Untuk mengantisipasi tindakan yang melanggar aturan, Oma berjanji akan melakukan langkah-langkah secara institusional, sehingga hal serupa tidak terulang kembali. “Selain itu, secara institusional kami akan lakukan langkah-langkah, agar masalah seperti ini tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang,” harapnya.

Siaran pers ini sendiri menyikapi persoalan di Desa Simpang  Tiga, Kecamatan Sukadana. Pemerintahan desa tersebut meliburkan pegawainya lantaran 4 bulan terakhir dana Anggaran Dana Desa (ADD) tidak kunjung cair, yang berimbas kepada gaji pegawai desa. Terlambatnya pencairan ini diduga lantaran pihak Inspektorat belum mengeluarkan rekomendasi sebagai salah satu syarat pengurusan pencairan ADD. (dan)

BAGIAN Hubungan Masyarakat (Humas) Pemda Kayong Utara merilis siaran pers dari Inspektorat Kabupaten Kayong Utara melalui akun resmi facebook mereka, Jumat (8/4). Pers rilis tersebut menanggapi, sekaligus mengklarifikasi pemberitaan tentang diliburkannya pegawai desa akibat belum keluarnya rekomendasii Inspektorat Kabupaten Kayong Utara yang terbit di beberapa media.

“Sebagai Inspektur Kabupaten Kayong Utara yang baru, kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat. Langkah penyelesaian telah dilakukan, sehingga saat ini sudah tuntas dan siap dicairkan,” terang Inspektur Inspektorat Kabupaten Kayong Utara, Oma Zulfithansyah, melalui pers rilisnya. Selain itu, dirinya berharap tidak ada lagi kasus kepala desa yang mengambil sikap meliburkan pegawainya. Jika hal tersebut melanggar aturan, Oma berjanji untuk tidak segan memberikan sanksi kepada kepala desa bersangkutan.

Baca Juga :  Ada 252 Desa di Kalimantan Barat Belum Terjangkau Internet

“Kami tidak ingin adanya aksi atau tindakan kontraproduktif dari kepala desa, seperti meliburkan pegawai kantor desa. Jika ada kepala desa yang melakukan tindakan di luar aturan, pasti akan diberikan tindakan tegas,” janjinya. Untuk mengantisipasi tindakan yang melanggar aturan, Oma berjanji akan melakukan langkah-langkah secara institusional, sehingga hal serupa tidak terulang kembali. “Selain itu, secara institusional kami akan lakukan langkah-langkah, agar masalah seperti ini tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang,” harapnya.

Siaran pers ini sendiri menyikapi persoalan di Desa Simpang  Tiga, Kecamatan Sukadana. Pemerintahan desa tersebut meliburkan pegawainya lantaran 4 bulan terakhir dana Anggaran Dana Desa (ADD) tidak kunjung cair, yang berimbas kepada gaji pegawai desa. Terlambatnya pencairan ini diduga lantaran pihak Inspektorat belum mengeluarkan rekomendasi sebagai salah satu syarat pengurusan pencairan ADD. (dan)

Most Read

Artikel Terbaru

/