alexametrics
32.8 C
Pontianak
Monday, July 4, 2022

Warga Sepakati Nilai Ganti Rugi, Pengadaan Tanah Bandara Sukadana Berlanjut

SUKADANA – “Alhamdulillah, sudah mencapai kesepakatan, dan tahap selanjutnya bisa dilakukan validasi oleh BPN dan menunggu proses eksekusi ganti rugi lahan,” ungkap Bupati Kayong Utara Citra Duani. Ungkapan rasa syukur tersebut dilontarkan Bupati usai memimpin Musawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandar Udara (Bandara) Sukadana, di Kantor Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Selasa (23/2).

Jika tahapan ini selesai, Badan Pertanahan Kayong Utara, menurut Bupati, tinggal memroses pembuatan sertifikat tanah pemerintah daerah. Sertifikat ini kemudian akan mereka hibahkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. “Setelah itu, tinggal menunggu pembangunan dari Pemerintah Pusat,” ujar Citra.

Bupati berharap proses pembebasan lahan rencana Bandara Kayong Utara tersebut berjalan lancar. Dia juga menyatakan segala proses yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kita melakukan musyawarah penetapan tentang pembebasan lahan Bandara Sukadana kepada pemilik lahan, sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan. Penetapan nilai tanah ini sesuai yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai Independen (appraisal),” kata Citra.

Baca Juga :  Pertahankan Zona Kuning

Didampingi Kepala Dinas Pehubungan, Kepala Bappeda-Litbang, dan Kepala Kantor Pertanahan, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak melakukan intervensi terhadap nilai ganti rugi. Mereka sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada Tim Appraisal

“Selaku Bupati saya juga tidak tahu harga masing-masing, dan nilai ganti rugi kita serahkan kepada Tim Appraisal untuk menentukan, dan berharap ini dapat diterima, dan Allhamdulillah dari laporan hampir seluruhnya menerima,” tutur Citra.
Citra optimistis proses ini akan berjalan lancar, sehingga pembangunan Bandara Sukadana cepat terealisasi.

Sementara itu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara, Venita mengatakan bahwa musyawarah ini dilakukan untuk menetapkan bentuk dan nilai ganti rugi yang diberikan. “Musyawarah ini dilakukan adalah bagaimana bentuk ganti rugi yang akan diberikan, dan seluruh masyarakat sepakat ganti rugi diberikan dalam bentuk uang, dari sini kemudian para pemilik tanah akan di panggil satu persatu untuk kami sampaikan berapa nilai ganti rugi yang bersangkutan,” kata Venita
Dari hasil inventarisir Tim Appraisal, dijelaskan dia, terdapat 161 bidang tanah yang telah dinilai, di mana sekitar 20 persennya menggunakan kuasa. “Dan untuk kuasa ini kami sudah mempersiapkan teknis tersendiri,” ucapnya.

Baca Juga :  Dewan Minta OPD Bekerja Maksimal

Lancarnya musyawarah ini, diakui dia, tak lepas dari kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah bersama Kantor Pertanahan. “Saya berterima kasih kepada Bapak Bupati yang telah mau berkomunikasi dengan masyarakat, dan koordinasi yang baik dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kayong Utara,” ucap Venita. (dan/prokopim)

SUKADANA – “Alhamdulillah, sudah mencapai kesepakatan, dan tahap selanjutnya bisa dilakukan validasi oleh BPN dan menunggu proses eksekusi ganti rugi lahan,” ungkap Bupati Kayong Utara Citra Duani. Ungkapan rasa syukur tersebut dilontarkan Bupati usai memimpin Musawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandar Udara (Bandara) Sukadana, di Kantor Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Selasa (23/2).

Jika tahapan ini selesai, Badan Pertanahan Kayong Utara, menurut Bupati, tinggal memroses pembuatan sertifikat tanah pemerintah daerah. Sertifikat ini kemudian akan mereka hibahkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. “Setelah itu, tinggal menunggu pembangunan dari Pemerintah Pusat,” ujar Citra.

Bupati berharap proses pembebasan lahan rencana Bandara Kayong Utara tersebut berjalan lancar. Dia juga menyatakan segala proses yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kita melakukan musyawarah penetapan tentang pembebasan lahan Bandara Sukadana kepada pemilik lahan, sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan. Penetapan nilai tanah ini sesuai yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai Independen (appraisal),” kata Citra.

Baca Juga :  Pertahankan Zona Kuning

Didampingi Kepala Dinas Pehubungan, Kepala Bappeda-Litbang, dan Kepala Kantor Pertanahan, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak melakukan intervensi terhadap nilai ganti rugi. Mereka sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada Tim Appraisal

“Selaku Bupati saya juga tidak tahu harga masing-masing, dan nilai ganti rugi kita serahkan kepada Tim Appraisal untuk menentukan, dan berharap ini dapat diterima, dan Allhamdulillah dari laporan hampir seluruhnya menerima,” tutur Citra.
Citra optimistis proses ini akan berjalan lancar, sehingga pembangunan Bandara Sukadana cepat terealisasi.

Sementara itu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara, Venita mengatakan bahwa musyawarah ini dilakukan untuk menetapkan bentuk dan nilai ganti rugi yang diberikan. “Musyawarah ini dilakukan adalah bagaimana bentuk ganti rugi yang akan diberikan, dan seluruh masyarakat sepakat ganti rugi diberikan dalam bentuk uang, dari sini kemudian para pemilik tanah akan di panggil satu persatu untuk kami sampaikan berapa nilai ganti rugi yang bersangkutan,” kata Venita
Dari hasil inventarisir Tim Appraisal, dijelaskan dia, terdapat 161 bidang tanah yang telah dinilai, di mana sekitar 20 persennya menggunakan kuasa. “Dan untuk kuasa ini kami sudah mempersiapkan teknis tersendiri,” ucapnya.

Baca Juga :  Targetkan Pembebasan Lahan Rampung Tahun Ini

Lancarnya musyawarah ini, diakui dia, tak lepas dari kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah bersama Kantor Pertanahan. “Saya berterima kasih kepada Bapak Bupati yang telah mau berkomunikasi dengan masyarakat, dan koordinasi yang baik dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kayong Utara,” ucap Venita. (dan/prokopim)

Most Read

Artikel Terbaru

/