alexametrics
25.6 C
Pontianak
Tuesday, August 9, 2022

Kebutuhan Garam Ketapang Capai 150 Ton Perbulan

KETAPANG – Serikat Nelayan Nahdatul Ulama (SNNU) Ketapang menolak wacana Pemerintah Pusat yang akan melakukan impor garam sebanyak 3 juta ton. SNNU menilai, pemenuhan kebutuhan garam di Indonesia bisa dilakukan dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.

Ketua SNNU Ketapang, Fathol Bari, mengatakan, potensi pengembangan garam di Indonesia cukup luas, lantaran garis pantai yang dimiliki sangat panjang. Dia sangat menyayangkan adanya rencana impor garam tersebut. “Saya menyayangkan dengan potensi yang dimiliki, garam harus impor. Harusnya, dengan potensi laut yang ada bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri,” kata Bari, beberapa waktu lalu.

Menurut anggota DPRD Ketapang ini, optimalisasi dalam produksi bisa dilakukan dengan memberikan pendampingan secara berkelanjutan kepada para petani garam, sekaligus mendukung dengan peralatan yang memadai. “SNNU akan berusaha menjadi solusi bagi permasalahan ini. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama antara SNNU dan pemerintah. SNNU Ketapang sendiri, siap melakukan pembinaan bagi kelompok-kelompok petani garam yang ada di Ketapang,” jelasnya.

Sementara itu, distributor garam di Ketapang, Zaini, mengatakan selama ini tidak ada kendala untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi di Ketapang. Pemenuhan kebutuhan garam konsumsi, menurut dia, dikirim langsung dari Pulau Madura, Jawa Timur. “Kebutuhan setiap bulannya sekitar 150 ton untuk seluruh Ketapang,” katanya, kemarin (31/3).

Baca Juga :  Tingkatkan Produktifitas Pangan

Dia menjelaskan, produksi garam di Madura cukup stabil dan tidak memiliki masalah. Kebutuhan garam di Ketapang juga semuanya, diakui dia, dipenuhi suplai dari Madura. “Kalau masalah stok tidak ada kendala. Kapan pun butuh, garam siap dikirim dari Madura, karena produksi di sana tidak ada masalah,” jelasnya.

Akan tetapi, dia mengaku sedikit terganggu dengan pedagang garam yang nakal yang dianggap tidak membayar pajak. Dirinya sebagai distributor garam tunggal di Ketapang dirugikan oleh praktik nakal itu. “Sebagai distributor saya merasa dirugikan. Saya membayar pajak setiap kali mendatangkan garam dari Madura. Eh, tidak tahunya ada yang diam-diam bawa garam ke Ketapang, tapi tidak membayar pajak,” keluhnya.

Dia mengungkapkan, garam yang dibawa ke Ketapang itu sebenarnya bukan untuk kebutuhan di Ketapang, melainkan di daerah lain. “Garam yang dileluarkan oleh perusahaan di Madura itu jelas arahnya. Untuk daerah Surabaya sekian, daerah lain sekian, Ketapang sekian jumlahnya. Tapi ternyata, garam yang seharusnya dikirim ke Surabaya, malah dibawa ke Ketapang. Kan sudah menyalahi peruntukan,” paparnya.

Baca Juga :  Tewas Setelah Hantam Bis

Garam-garam yang masuk ke Ketapang itu, lanjut Zaini, biasanya dibawa menggunakan truk yang diangkut menggunakan kapal penumpang dan barang. Untuk mengelabui petugas, dia menggambarkan bagaimana garam diletakkan di bagian bawah, kemudian ditimbun menggunakan barang bawaan lainnya. “Saat dicek oleh petugas di surat jalan memang tidak ada garam dalam truk itu, karena memang tidak ada izinnya untuk masuk ke Ketapan,” ujarnya.

Dia berharap agar pihak terkait melakukan penertiban terhadap praktik ilegal tersebut. Dia sebagai distributor resmi merasa dirugikan. “Harga garam kita jual dengan harga yang sama di Ketapang, tapi mereka untung besar karena tidak membayar pajak. Jadi saya harap bisa ditertibkan, atau paling tidak harus membayar pajak. Ini untuk pendapatan daerah juga,” harapnya. (afi)

KETAPANG – Serikat Nelayan Nahdatul Ulama (SNNU) Ketapang menolak wacana Pemerintah Pusat yang akan melakukan impor garam sebanyak 3 juta ton. SNNU menilai, pemenuhan kebutuhan garam di Indonesia bisa dilakukan dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.

Ketua SNNU Ketapang, Fathol Bari, mengatakan, potensi pengembangan garam di Indonesia cukup luas, lantaran garis pantai yang dimiliki sangat panjang. Dia sangat menyayangkan adanya rencana impor garam tersebut. “Saya menyayangkan dengan potensi yang dimiliki, garam harus impor. Harusnya, dengan potensi laut yang ada bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri,” kata Bari, beberapa waktu lalu.

Menurut anggota DPRD Ketapang ini, optimalisasi dalam produksi bisa dilakukan dengan memberikan pendampingan secara berkelanjutan kepada para petani garam, sekaligus mendukung dengan peralatan yang memadai. “SNNU akan berusaha menjadi solusi bagi permasalahan ini. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama antara SNNU dan pemerintah. SNNU Ketapang sendiri, siap melakukan pembinaan bagi kelompok-kelompok petani garam yang ada di Ketapang,” jelasnya.

Sementara itu, distributor garam di Ketapang, Zaini, mengatakan selama ini tidak ada kendala untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi di Ketapang. Pemenuhan kebutuhan garam konsumsi, menurut dia, dikirim langsung dari Pulau Madura, Jawa Timur. “Kebutuhan setiap bulannya sekitar 150 ton untuk seluruh Ketapang,” katanya, kemarin (31/3).

Baca Juga :  Kaum Milenial Bicara Sosok Junaidi-Sahrani

Dia menjelaskan, produksi garam di Madura cukup stabil dan tidak memiliki masalah. Kebutuhan garam di Ketapang juga semuanya, diakui dia, dipenuhi suplai dari Madura. “Kalau masalah stok tidak ada kendala. Kapan pun butuh, garam siap dikirim dari Madura, karena produksi di sana tidak ada masalah,” jelasnya.

Akan tetapi, dia mengaku sedikit terganggu dengan pedagang garam yang nakal yang dianggap tidak membayar pajak. Dirinya sebagai distributor garam tunggal di Ketapang dirugikan oleh praktik nakal itu. “Sebagai distributor saya merasa dirugikan. Saya membayar pajak setiap kali mendatangkan garam dari Madura. Eh, tidak tahunya ada yang diam-diam bawa garam ke Ketapang, tapi tidak membayar pajak,” keluhnya.

Dia mengungkapkan, garam yang dibawa ke Ketapang itu sebenarnya bukan untuk kebutuhan di Ketapang, melainkan di daerah lain. “Garam yang dileluarkan oleh perusahaan di Madura itu jelas arahnya. Untuk daerah Surabaya sekian, daerah lain sekian, Ketapang sekian jumlahnya. Tapi ternyata, garam yang seharusnya dikirim ke Surabaya, malah dibawa ke Ketapang. Kan sudah menyalahi peruntukan,” paparnya.

Baca Juga :  Tingkatkan Produktifitas Pangan

Garam-garam yang masuk ke Ketapang itu, lanjut Zaini, biasanya dibawa menggunakan truk yang diangkut menggunakan kapal penumpang dan barang. Untuk mengelabui petugas, dia menggambarkan bagaimana garam diletakkan di bagian bawah, kemudian ditimbun menggunakan barang bawaan lainnya. “Saat dicek oleh petugas di surat jalan memang tidak ada garam dalam truk itu, karena memang tidak ada izinnya untuk masuk ke Ketapan,” ujarnya.

Dia berharap agar pihak terkait melakukan penertiban terhadap praktik ilegal tersebut. Dia sebagai distributor resmi merasa dirugikan. “Harga garam kita jual dengan harga yang sama di Ketapang, tapi mereka untung besar karena tidak membayar pajak. Jadi saya harap bisa ditertibkan, atau paling tidak harus membayar pajak. Ini untuk pendapatan daerah juga,” harapnya. (afi)

Most Read

Artikel Terbaru

/