alexametrics
22.8 C
Pontianak
Wednesday, July 6, 2022

Minta DPRD Ketapang Awasi Kebijakan Moratorium

KETAPANG – Usai menggelar diaglog publik bertema “Pemulihan Gambut di Ketapang”, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalbar menggelar audiensi dan menyerahkan naskah rekomendasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang pada Senin (31/5).

Rekomendasi yang termuat dalam kertas kebijakan (Policy Brief) mengenai kebijakan moratorium hutan alam primer dan lahan gambut diterima langsung oleh Ketua DPRD Ketapang, Febriadi yang didampingi Ketua Komisi IV, Achmad Sholeh.

Penyerahan dokumen disampaikan oleh Hendrikus Adam selaku Kadiv Kajian dan Kampanye, dan Agapitus, Dewan Daerah WALHI Kalbar beserta Hanna A.R dan Mita Anggraini selaku relawan WALHI Kalbar.

“Kita berharap agar DPRD Ketapang sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melakukan pengawasan kebijakan moratorium maupun kebijkaan pemulihan ekosistem gambut untuk memastikan mandat kebijakan moratorium hutan alam primer dan lahan gambut di daerah ini dijalankan,” tegas Hendrikus Adam.

Adam mengungkapkan, peran legislatif dalam upaya memastikan mandat pemulihan kerusakan ekosistem di Ketapang yang menjadi kewajiban penanggung jawab usaha maupun pemerintah di daerah diperlukan.

“Jika pihak legislatif sudah tidak dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya terhadap ketidakpatuhan pemulihan kerusakan gambut sebagaimana mandat peraturan Pemerintah 57 tahun 2016 dan permen LHK P16 tahun 2017, maka kepada siapa lagi publik akan berharap? Kami mengapresiasi sambutan ketua DPRD Ketapang yang memberi respon akan menindaklanjuti rekomendasi kertas kebijakan yang kami sampaikan,” tambah Adam.

Baca Juga :  PT. CMI Bantu Pembangunan Rumah Ibadah

Dewan Daerah WALHI Kalimantan, Agapitus, yang turut serta pada audiensi menyebutkan bahwa selain berisi rekomendasi yang ditujukan kepada legislatif, WALHI Kalimantan Barat juga menyampaikan rekomendasi agar Bupati Ketapang memastikan perusahaan mematuhi pemulihan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana mandat Permen LHK P.16 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut.

“Poin rekomendasi lainnya agar Bupati Ketapang melakukan perbaikan tata kelola sumberdaya alam dengan mereview perizinan, menghentikan pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut di wilayah kabupaten Ketapang sebagaimana mandat Inpres 5 tahun 2019,” ungkap Agapitus.

Sebagaimana hasil pemantauan dan analisis terhadap peta PIPPIB 2019 dengan hotspot pada tahun yang sama yang dilakukan WALHI Kalimantan Barat sebelumnya, menyimpulkan bahwa wilayah yang dimoratorium sebagaimana Peta Indikatif penundaan pemberian Izin Baru (PIPPIB) tahun 2019 justeru lebih terlindungi dari pada wilayah di luar moratorium.

Baca Juga :  Febriadi Pimpin DPRD Ketapang

Sementara areal di luar moratorium lebih banyak ditemukan hotspot, yaitu kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tatakelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sejak terbitnya Inpres 5 tahun 2019 sudah permanen, namun luasan PIPPIB cenderung berubah-ubah.

Selanjutnya poin tiga, tingkat kepatuhan perusahaan dalam melakukan restorasi ekosistem gambut sangat rendah dan pelaksanaan moratorium di daerah tidak berjalan, ibarat ‘jauh panggang dari api’.

Kemudiam belum ada upaya signifikan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan dipenuhinya tanggungjawab pemulihan ekosistem gambut yang mengalami kerusakan dalam areal berkonsesi sebagaimana diatur Permen LHK P16 Tahun 2017 serta terjadi tumpang tindih antara areal berkonsesi dengan areal yang dimoratorium (PIPPIB tahun 2019) dan tumpang tindih antara IUPHH-HA dengan konsesi perkebunan sawit.

Berkas policy brief moratorium sebelumnya juga diserahkan kepada perwakilan jurnalis, organisasi mahasiswa, organisasi keagamaan pada saat Media Briefing (30/5/2021) dan Dialog Publik (31/5/2021) dilangsungkan di Ketapang. Sementara berkas policy brief untuk Dinas Perkim LH dan Bupati Ketapang baru saja di serahkan pada Rabu (2/6). (afi)

KETAPANG – Usai menggelar diaglog publik bertema “Pemulihan Gambut di Ketapang”, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalbar menggelar audiensi dan menyerahkan naskah rekomendasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang pada Senin (31/5).

Rekomendasi yang termuat dalam kertas kebijakan (Policy Brief) mengenai kebijakan moratorium hutan alam primer dan lahan gambut diterima langsung oleh Ketua DPRD Ketapang, Febriadi yang didampingi Ketua Komisi IV, Achmad Sholeh.

Penyerahan dokumen disampaikan oleh Hendrikus Adam selaku Kadiv Kajian dan Kampanye, dan Agapitus, Dewan Daerah WALHI Kalbar beserta Hanna A.R dan Mita Anggraini selaku relawan WALHI Kalbar.

“Kita berharap agar DPRD Ketapang sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melakukan pengawasan kebijakan moratorium maupun kebijkaan pemulihan ekosistem gambut untuk memastikan mandat kebijakan moratorium hutan alam primer dan lahan gambut di daerah ini dijalankan,” tegas Hendrikus Adam.

Adam mengungkapkan, peran legislatif dalam upaya memastikan mandat pemulihan kerusakan ekosistem di Ketapang yang menjadi kewajiban penanggung jawab usaha maupun pemerintah di daerah diperlukan.

“Jika pihak legislatif sudah tidak dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya terhadap ketidakpatuhan pemulihan kerusakan gambut sebagaimana mandat peraturan Pemerintah 57 tahun 2016 dan permen LHK P16 tahun 2017, maka kepada siapa lagi publik akan berharap? Kami mengapresiasi sambutan ketua DPRD Ketapang yang memberi respon akan menindaklanjuti rekomendasi kertas kebijakan yang kami sampaikan,” tambah Adam.

Baca Juga :  DPRD Sahkan Raperda APBD Ketapang 2021

Dewan Daerah WALHI Kalimantan, Agapitus, yang turut serta pada audiensi menyebutkan bahwa selain berisi rekomendasi yang ditujukan kepada legislatif, WALHI Kalimantan Barat juga menyampaikan rekomendasi agar Bupati Ketapang memastikan perusahaan mematuhi pemulihan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana mandat Permen LHK P.16 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut.

“Poin rekomendasi lainnya agar Bupati Ketapang melakukan perbaikan tata kelola sumberdaya alam dengan mereview perizinan, menghentikan pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut di wilayah kabupaten Ketapang sebagaimana mandat Inpres 5 tahun 2019,” ungkap Agapitus.

Sebagaimana hasil pemantauan dan analisis terhadap peta PIPPIB 2019 dengan hotspot pada tahun yang sama yang dilakukan WALHI Kalimantan Barat sebelumnya, menyimpulkan bahwa wilayah yang dimoratorium sebagaimana Peta Indikatif penundaan pemberian Izin Baru (PIPPIB) tahun 2019 justeru lebih terlindungi dari pada wilayah di luar moratorium.

Baca Juga :  Bersama Perangi Informasi Hoaks

Sementara areal di luar moratorium lebih banyak ditemukan hotspot, yaitu kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tatakelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sejak terbitnya Inpres 5 tahun 2019 sudah permanen, namun luasan PIPPIB cenderung berubah-ubah.

Selanjutnya poin tiga, tingkat kepatuhan perusahaan dalam melakukan restorasi ekosistem gambut sangat rendah dan pelaksanaan moratorium di daerah tidak berjalan, ibarat ‘jauh panggang dari api’.

Kemudiam belum ada upaya signifikan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan dipenuhinya tanggungjawab pemulihan ekosistem gambut yang mengalami kerusakan dalam areal berkonsesi sebagaimana diatur Permen LHK P16 Tahun 2017 serta terjadi tumpang tindih antara areal berkonsesi dengan areal yang dimoratorium (PIPPIB tahun 2019) dan tumpang tindih antara IUPHH-HA dengan konsesi perkebunan sawit.

Berkas policy brief moratorium sebelumnya juga diserahkan kepada perwakilan jurnalis, organisasi mahasiswa, organisasi keagamaan pada saat Media Briefing (30/5/2021) dan Dialog Publik (31/5/2021) dilangsungkan di Ketapang. Sementara berkas policy brief untuk Dinas Perkim LH dan Bupati Ketapang baru saja di serahkan pada Rabu (2/6). (afi)

Most Read

Artikel Terbaru

/