alexametrics
25 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

Sekwan Minta Pegawai tak Berpolitik Praktis

KETAPANG – Sekretaris DPRD (Sekwan) Ketapang, Maryadi Asmu’ie, mengimbau kepada suluruh pegawai di lingkungan sekretariat DPRD Ketapang, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS, agar tidak berpolitik praktis. Hal tersebut disampaikan Maryadi saat memberikan pembinaan kepada jajarannya beberapa waktu lalu.

Selain menyampaikan terkait netralitas pada Pilkada, dia juga menegaskan agar seluruh pegawai memupuk kedispilinan, menerapkan protokol kesehatan dan berkaitan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan. “Tujuannya adalah perbaikan kinerja PNS itu sendiri dalam segi pelayanan, selain itu tetap menjaga etika,” kata Maryadi.

Terkait persiapan Pilkada, jelasnya, semua pegawai memiliki hak pilih masing-masing, namun yang jelas pegawai dilarang untuk berpolitik praktis. “Apabila ada ASN yang melanggar dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah nanti, dalam hal ini Bupati Ketapang tidak bisa membantu. Karena ASN diwajibkan untuk netral,” tegasnya.

Baca Juga :  Lapangan Tanjungpura akan Diterangi Lampu

Di masa pandemi Covid-19 ini, dia juga selalu menegaskan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Di antaranya selalu menggunakan masker, baik berpergian maupun saat bertugas di lingkungan sekretariat DPRD Ketapang, serta usahakan cuci tangan setelah melakukan aktifitas pekerjaan. “Tetap jalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah,” imbaunya.

Dia juga menyampaikan imbauan Bupati Ketapang kepada para kepala OPD, harus memaksimalkan pelaksanaan penyerapan APBD 2020. Serapan APBD harus lebih maksimal lagi agar capaian pembangunan lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan intuk tahun 2021 diharapkan penyusunan anggaranya agar lebih cepat sesuai dengan jadwal.

“Saya minta kepada kabag dan kasubbag program kegiatan untuk membantu penyusunan proram tersebut sehingga penyerapannya sesuai dengan anggaran kas,” pesannya.

Baca Juga :  Seorang Pekerja Asing Dirujuk ke Pontianak

Tak kalah pentingnya, Maryadi juga menegaskan agar seluruh pegawai melaksanakan tugas dan kewajiban, salah satunya masuk kantor tepat waktu. “Demi kelancaran dan kewajiban kita, kepada semua jajaran untuk tepat waktu dalam hal masuk jam kantor dan jam pulang. Apabila masih ada yang melanggar dalam hal ini akan diberikan sanksi kepada yang bersangkutan,” tegasnya.

Maryadi mengungkapkan, tugas dan kewajiban sebagai pegawai memang tidak mudah. Namun, amanah yang diberikan harus dijalankan dengan baik. “Saya selalu mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian ini semua bukan untuk diri saya, namun untuk kita semua, untuk menjadikan kita lebih baik, karena ini adalah tugas dan tanggung jawab kita,” pungkasnya. (afi)

KETAPANG – Sekretaris DPRD (Sekwan) Ketapang, Maryadi Asmu’ie, mengimbau kepada suluruh pegawai di lingkungan sekretariat DPRD Ketapang, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS, agar tidak berpolitik praktis. Hal tersebut disampaikan Maryadi saat memberikan pembinaan kepada jajarannya beberapa waktu lalu.

Selain menyampaikan terkait netralitas pada Pilkada, dia juga menegaskan agar seluruh pegawai memupuk kedispilinan, menerapkan protokol kesehatan dan berkaitan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan. “Tujuannya adalah perbaikan kinerja PNS itu sendiri dalam segi pelayanan, selain itu tetap menjaga etika,” kata Maryadi.

Terkait persiapan Pilkada, jelasnya, semua pegawai memiliki hak pilih masing-masing, namun yang jelas pegawai dilarang untuk berpolitik praktis. “Apabila ada ASN yang melanggar dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah nanti, dalam hal ini Bupati Ketapang tidak bisa membantu. Karena ASN diwajibkan untuk netral,” tegasnya.

Baca Juga :  Gempa 5 Magnetudo Terasa di Beberapa Kecamatan di Ketapang

Di masa pandemi Covid-19 ini, dia juga selalu menegaskan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Di antaranya selalu menggunakan masker, baik berpergian maupun saat bertugas di lingkungan sekretariat DPRD Ketapang, serta usahakan cuci tangan setelah melakukan aktifitas pekerjaan. “Tetap jalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah,” imbaunya.

Dia juga menyampaikan imbauan Bupati Ketapang kepada para kepala OPD, harus memaksimalkan pelaksanaan penyerapan APBD 2020. Serapan APBD harus lebih maksimal lagi agar capaian pembangunan lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan intuk tahun 2021 diharapkan penyusunan anggaranya agar lebih cepat sesuai dengan jadwal.

“Saya minta kepada kabag dan kasubbag program kegiatan untuk membantu penyusunan proram tersebut sehingga penyerapannya sesuai dengan anggaran kas,” pesannya.

Baca Juga :  Ketapang Turut Ambil Bagian

Tak kalah pentingnya, Maryadi juga menegaskan agar seluruh pegawai melaksanakan tugas dan kewajiban, salah satunya masuk kantor tepat waktu. “Demi kelancaran dan kewajiban kita, kepada semua jajaran untuk tepat waktu dalam hal masuk jam kantor dan jam pulang. Apabila masih ada yang melanggar dalam hal ini akan diberikan sanksi kepada yang bersangkutan,” tegasnya.

Maryadi mengungkapkan, tugas dan kewajiban sebagai pegawai memang tidak mudah. Namun, amanah yang diberikan harus dijalankan dengan baik. “Saya selalu mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian ini semua bukan untuk diri saya, namun untuk kita semua, untuk menjadikan kita lebih baik, karena ini adalah tugas dan tanggung jawab kita,” pungkasnya. (afi)

Most Read

Artikel Terbaru

/