alexametrics
26.7 C
Pontianak
Monday, May 16, 2022

Berhasil Terapkan Restorative Justice

KETAPANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang berhasil melakukan keadilan restoratif (Restorative Justice) atas perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan seorang warga Kecamatan Delta Pawan. Upaya hukum perdamaian tersebut baru pertama kali dilakukan oleh Kejari Ketapang.

Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang, Alamsyah, melalui Kasi Intel Kejari Ketapang, Fajar Yulianto, mengatakan restorative justice yang dilakukan sudah sesuai dengan perintah undang-undang. Selain itu juga sesuai intruksi Presiden RI, Joko Widodo, melalui Menkopolhukam terkait bagaimana penanganan perkara agar lebih humanis.

“Selain itu penanganan melalui restorative justice ini sesuai dengan aturan Kejaksaan Agung nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice. Ini yang pertama dilakukan di Kejaksaan Negeri Ketapang,” kata Fajar, kemarin (4/11).

Fajar menjelaskan, atas dasar aturan di atas pihaknya melalui Jaksa Penuntun Umum (JPU) kemudian melakukan upaya perdamaian atas perkara yang dilimpahkan Polres Ketapang terkait penipuan penggelapan yang dilakukan terdakwa berinisial HL. Terdakwa menjual sebuah mesin aki 120 ampere yang sebelumnya dia pinjam dari sebuah kapal Sukses Abadi 88. Akibatnya terdakwa dilaporkan dan diproses hukum.

Baca Juga :  Politap Siap Terima Mahasiswa Baru Jalur Undangan

“Pada saat tahap dua penyerahan barang bukti dan tersangka, JPU berupaya melakukan restorative justice yakni upaya perdamaiaman dengan mempertemukan korban dan pelaku. Dari pertemuan disepakati perdamaian yang mana korban menerima tanpa memberikan syarat apapun,” ungkapnya.

Fajar menambahkan, setelah upaya damai berhasil dilakukan, pihaknya kemudian membuat berita acara untuk kemudian dilakukan ekpos ke Kejaksaan Agung yang dihadiri langsung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Kajati, Kajari serta jaksa fungsional yang menangani perkara tersebut.

“Dari hasil ekpos, Jampidum menyatakan menerima hasil restorative justice dan mengabulkan untuk menghentikan penuntutan dan atas penghentian penuntutan tersebut pada Selasa, 2 November 2021. Terdakwa telah dikeluarkan dan barang bukti telah dikembalikan kepada korban,” paparnya.

Kasus ini bisa dilakukan restorative justice karena dinilai memenuhi syarat. Di antaranya pelaku bukan resedivis atau baru pertama kali melakukan kejahatan. Kemudian ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara. Kerugian yang dialami korban di bawah Rp2,5 juta serta hasil kajian JPU bahwa pelaku melakukan ini karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga.

Baca Juga :  WHW Keluarkan Peraturan dan Panduan Pencegahan Corona

“Karena syarat terpenuhi, maka kita upayakan restorative justice. Upaya damai bisa berhasil karena korban juga menerima. Kalau korban menolak, maka tetap lanjut penuntutan, sebab tidak boleh ada paksaaan dalam restorative justice ini,” paparnya.

Fajar mengatakan meskipun penuntutan telah dihentikan dan terdakwa telah dibebaskan, namun tetap masuk dalam register penanganan perkara, baik di kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Ini agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan dan tercatat sebagai resedivis.

“Kewenangan melakukan restorative justice ada di masing-masing aparat penegak hukum, baik penyidik kepolisian dan jaksa. Terdakwa boleh mengajukan ini sepanjang persyaratan terpenuhi dan semua butuh proses penanganan sesuai aturan,” tambahnya. (afi)

KETAPANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang berhasil melakukan keadilan restoratif (Restorative Justice) atas perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan seorang warga Kecamatan Delta Pawan. Upaya hukum perdamaian tersebut baru pertama kali dilakukan oleh Kejari Ketapang.

Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang, Alamsyah, melalui Kasi Intel Kejari Ketapang, Fajar Yulianto, mengatakan restorative justice yang dilakukan sudah sesuai dengan perintah undang-undang. Selain itu juga sesuai intruksi Presiden RI, Joko Widodo, melalui Menkopolhukam terkait bagaimana penanganan perkara agar lebih humanis.

“Selain itu penanganan melalui restorative justice ini sesuai dengan aturan Kejaksaan Agung nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice. Ini yang pertama dilakukan di Kejaksaan Negeri Ketapang,” kata Fajar, kemarin (4/11).

Fajar menjelaskan, atas dasar aturan di atas pihaknya melalui Jaksa Penuntun Umum (JPU) kemudian melakukan upaya perdamaian atas perkara yang dilimpahkan Polres Ketapang terkait penipuan penggelapan yang dilakukan terdakwa berinisial HL. Terdakwa menjual sebuah mesin aki 120 ampere yang sebelumnya dia pinjam dari sebuah kapal Sukses Abadi 88. Akibatnya terdakwa dilaporkan dan diproses hukum.

Baca Juga :  PT. WHW Rayakan HUT ke-75 Kemerdekaan RI, Beri Dukungan Kegiatan PKK Kecamatan

“Pada saat tahap dua penyerahan barang bukti dan tersangka, JPU berupaya melakukan restorative justice yakni upaya perdamaiaman dengan mempertemukan korban dan pelaku. Dari pertemuan disepakati perdamaian yang mana korban menerima tanpa memberikan syarat apapun,” ungkapnya.

Fajar menambahkan, setelah upaya damai berhasil dilakukan, pihaknya kemudian membuat berita acara untuk kemudian dilakukan ekpos ke Kejaksaan Agung yang dihadiri langsung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Kajati, Kajari serta jaksa fungsional yang menangani perkara tersebut.

“Dari hasil ekpos, Jampidum menyatakan menerima hasil restorative justice dan mengabulkan untuk menghentikan penuntutan dan atas penghentian penuntutan tersebut pada Selasa, 2 November 2021. Terdakwa telah dikeluarkan dan barang bukti telah dikembalikan kepada korban,” paparnya.

Kasus ini bisa dilakukan restorative justice karena dinilai memenuhi syarat. Di antaranya pelaku bukan resedivis atau baru pertama kali melakukan kejahatan. Kemudian ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara. Kerugian yang dialami korban di bawah Rp2,5 juta serta hasil kajian JPU bahwa pelaku melakukan ini karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga.

Baca Juga :  Politap Siap Terima Mahasiswa Baru Jalur Undangan

“Karena syarat terpenuhi, maka kita upayakan restorative justice. Upaya damai bisa berhasil karena korban juga menerima. Kalau korban menolak, maka tetap lanjut penuntutan, sebab tidak boleh ada paksaaan dalam restorative justice ini,” paparnya.

Fajar mengatakan meskipun penuntutan telah dihentikan dan terdakwa telah dibebaskan, namun tetap masuk dalam register penanganan perkara, baik di kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Ini agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan dan tercatat sebagai resedivis.

“Kewenangan melakukan restorative justice ada di masing-masing aparat penegak hukum, baik penyidik kepolisian dan jaksa. Terdakwa boleh mengajukan ini sepanjang persyaratan terpenuhi dan semua butuh proses penanganan sesuai aturan,” tambahnya. (afi)

Most Read

Artikel Terbaru

/