alexametrics
25 C
Pontianak
Friday, May 20, 2022

PN Gelar Sidang Perdana Pidana Pemilu

KETAPANG – Pengadilan Negeri Ketapang menggelar sidang dugaan tindak pidana pemilihan umum kepala daerah (pilkada) dengan terdakwa Helarius Suri, pada Selasa (8/12) siang. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut dipimpin oleh Hendra Kusuma Wardhana.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Lasido Heritson Panjaitan, mengatakan sidang dugaan tindka pidana pemilu ini merupakan yang pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan. “Saudara Helarius Suri didakwa dengan dua dakwaan,” kata Lasido, usai sidang, kemarin (8/12).

Dia menjelaskan, terdakwa didakwa melanggar Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 69 Duruf d dan Pasal 187 Ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU sebagaimana dibuah oleh UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana diubah dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernut, Bupati dan Walikota Menjadi UU.

Lasido menjelaskan, dalam pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan ekseksi atau keberatan atas dakwaan tersebut. “Terdakwa dan kuasa hukumnya tidak mengajukan eksepsi. Jadi, untuk agenda pada persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan saksi. Kalau tidak ada halangan akan dilaksanakan pada Kamis (10/12),” jelasnya.

Baca Juga :  Hari ini Rapid Test di Pasar Haji Sani

Dia mengungkapkan, kasus tersebut bermula pada Kamis (12/11) sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa mendatangi rumah korban, Joni, di Dusun Sungai Jelai Desa Asam Jelai Kecamatan Jelai Hulu. Terdakwa datang sambil marah-marah kepada korban, karena korban memasang baliho dan umbul-umbul salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, di depan rumahnya.

Terdakwa kemudian meminta, bahkan memaksa korban untuk menurunkan baliho dan umbul-umbul tersebut. Selain itu, terdakwa juga memaksa korban untuk berfoto dengan memberi simbol memberikan dukungan kepada pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang yang lainnya sesuai arahan dari terdakwa. Terdakwa juga memaksa korban untuk mengarahkan pendukungnya agar beralih mendukung pasangan calon yang didukung oleh terdakwa.

“Selain itu, terdakwa juga mengeluarkan kata-kata yang menurut korban adalah ancaman. Apabila korban tidak mendukung pasangan calon yang didukung terdakwa, maka korban yang merupakan mantan kepala desa akan diusut penggunaan dana desa pada saat korban menjabat kepala desa,” ungkapnya.

Baca Juga :  Dokter Spesialis RSUD Mogok Kerja

Terakhir, terdakwa meminta agar korban menurunkan semua baliho dan umbul-umbul yang dipasang korban di halaman rumahnya paling lambat 19 November 2020. Jika permintaan terdakwa tidak dipenuhi, maka terdakwa sendiri yang akan menurunkan semua baliho, umbul-umbul dan alat peraga kampanye yang dipasang oleh korban.

Akibat peristiwa tersebut, korban merasa terganggu dan melaporkan kejadian tersebut ke Panwascam Jelai Hulu. Laporan tersebut akhirnya ditindaklanjuti dan dilimpahkan ke Bawaslu Ketapang. “Untuk terdakwa tidak ditahan, karena ini pidana pemilu,” ungkap Lasido.

Hakim Ketua dalam sidang tersebut, Hendra Kusuma Wardhana, mengatakan pihaknya mengagendakan kembali persidangan dengan agenda meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terdakwa menghadirkan para saksi. “Kami agendakan kamis tanggal 10 Desember dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi, baik saksi dari Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang meringankan dari terdakwa,” katanya sebelum menutup persidangan.

Selain itu, majelis hakim juga meminta menghadirkan semua barang bukti dalam persidangan selanjutnya. (afi)

KETAPANG – Pengadilan Negeri Ketapang menggelar sidang dugaan tindak pidana pemilihan umum kepala daerah (pilkada) dengan terdakwa Helarius Suri, pada Selasa (8/12) siang. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut dipimpin oleh Hendra Kusuma Wardhana.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Lasido Heritson Panjaitan, mengatakan sidang dugaan tindka pidana pemilu ini merupakan yang pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan. “Saudara Helarius Suri didakwa dengan dua dakwaan,” kata Lasido, usai sidang, kemarin (8/12).

Dia menjelaskan, terdakwa didakwa melanggar Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 69 Duruf d dan Pasal 187 Ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU sebagaimana dibuah oleh UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana diubah dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernut, Bupati dan Walikota Menjadi UU.

Lasido menjelaskan, dalam pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan ekseksi atau keberatan atas dakwaan tersebut. “Terdakwa dan kuasa hukumnya tidak mengajukan eksepsi. Jadi, untuk agenda pada persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan saksi. Kalau tidak ada halangan akan dilaksanakan pada Kamis (10/12),” jelasnya.

Baca Juga :  Gelar Seminar dan Pelatihan Menulis Karya Tulis Ilmiah, IKIP PGRI Pontianak Berkolaborasi dengan Dinas Kabupaten Ketapang

Dia mengungkapkan, kasus tersebut bermula pada Kamis (12/11) sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa mendatangi rumah korban, Joni, di Dusun Sungai Jelai Desa Asam Jelai Kecamatan Jelai Hulu. Terdakwa datang sambil marah-marah kepada korban, karena korban memasang baliho dan umbul-umbul salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, di depan rumahnya.

Terdakwa kemudian meminta, bahkan memaksa korban untuk menurunkan baliho dan umbul-umbul tersebut. Selain itu, terdakwa juga memaksa korban untuk berfoto dengan memberi simbol memberikan dukungan kepada pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang yang lainnya sesuai arahan dari terdakwa. Terdakwa juga memaksa korban untuk mengarahkan pendukungnya agar beralih mendukung pasangan calon yang didukung oleh terdakwa.

“Selain itu, terdakwa juga mengeluarkan kata-kata yang menurut korban adalah ancaman. Apabila korban tidak mendukung pasangan calon yang didukung terdakwa, maka korban yang merupakan mantan kepala desa akan diusut penggunaan dana desa pada saat korban menjabat kepala desa,” ungkapnya.

Baca Juga :  Harapkan Pemilu Damai dan Karhutla Menurun

Terakhir, terdakwa meminta agar korban menurunkan semua baliho dan umbul-umbul yang dipasang korban di halaman rumahnya paling lambat 19 November 2020. Jika permintaan terdakwa tidak dipenuhi, maka terdakwa sendiri yang akan menurunkan semua baliho, umbul-umbul dan alat peraga kampanye yang dipasang oleh korban.

Akibat peristiwa tersebut, korban merasa terganggu dan melaporkan kejadian tersebut ke Panwascam Jelai Hulu. Laporan tersebut akhirnya ditindaklanjuti dan dilimpahkan ke Bawaslu Ketapang. “Untuk terdakwa tidak ditahan, karena ini pidana pemilu,” ungkap Lasido.

Hakim Ketua dalam sidang tersebut, Hendra Kusuma Wardhana, mengatakan pihaknya mengagendakan kembali persidangan dengan agenda meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terdakwa menghadirkan para saksi. “Kami agendakan kamis tanggal 10 Desember dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi, baik saksi dari Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang meringankan dari terdakwa,” katanya sebelum menutup persidangan.

Selain itu, majelis hakim juga meminta menghadirkan semua barang bukti dalam persidangan selanjutnya. (afi)

Most Read

Artikel Terbaru

/