alexametrics
33 C
Pontianak
Monday, June 27, 2022

Proyek Renovasi Puskesmas Kendondong, Denda Pemborong Rp4,8 Juta Perhari

KETAPANG – Kontrak pelaksanaan proyek renovasi Puskesmas Kedondong telah usai terhitung sejak 8 Desember 2019. Sementara pekerjaan masih belum selesai 100 persen. Alhasil, pelaksana proyek harus membayar denda Rp4,8 juta per harinya agar tetap bisa menyelesaikan pekerjaan 100 persen.

Proyek dengan nilai kontrak Rp4,8 miliar tersebut dikerjakan oleh CV. Jaya Laksana Putra. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK), harusnya proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Ketapang tahun 2019 itu selesai pada 8 Desember. Namun pelaksana tampaknya masih memerlukan beberapa hari lagi untuk menyelesaikan pekerjaan 100 persen.

PPTK Proyek Renovasi Puskesmas Kedondong, Ferdinan, membenarkan bahwa kontrak kerja berakhir 8 Desember. Saat ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menurutnya, memberi waktu tambahan 12 hari untuk menyelesaikan pekerjaan. “Pelaksana diberi kesempatan waktu 12 hari terhitung 9 Desember. Pertimbangannya, selain progras sudah 98 persen, kita juga memikirkan asas manfaat pembangunan Puskesmas,” kata Ferdinan, kemarin (9/12) di Ketapang.

Baca Juga :  1.302 Rumah di Jelai Hulu Terendam

Dia menjelaskan, pada masa penambahan waktu, sesuai aturan pelaksana dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar seperseribu dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan. Untuk besaran denda perhari, sebut dia, mencapai Rp4,8 juta. “Mulai hari ini (kemarin, Red) denda sudah mulai diterapkan. Nilainya sekitar Rp4,8 juta perhari sampai penyelesaian 100 persen pekerjaan. Jika masih tidak selesai akan diputus kontraknya,” jelasnya.

Menurutnya, keterlambatan penyelesaian diakibatkan beberapa faktor. Di antaranya ketika PLN memasok trafo belum siap dan pengiriman ACP agak terlambat. Kondisi lainnya, diakui dia, ditambah cuaca yang dalam beberapa hari belakangan ini hujan. “Yang agak terlambat pengerjaannya di akhir-akhir waktu kontrak. Tapi kita yakin beberapa hari kedepan proyeknya selesai. Semoga dengan penambahan waktu yang ada bisa dimanfaatkan, serta jadi pembelajaran,” ujarnya.

Baca Juga :  Pihak SBI Sebut Tidak Ada Penipuan yang Dilakukan Direktur Utamanya

Sementara mengenai kualitas pekerjaan, dirinya memastikan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sedangkan tahap pencairan anggaran proyek, menurutnya, sudah dilakukan hingga dua kali, yakni pencairan uang muka dan progress pekerjaan. “Semua sudah sesuai RAB. Kalaupun misalnya terdapat kerusakan setelah pekerjaan selesai 100 persen, masih ada waktu pemeliharaan selama 150 hari untuk memperbaiki,” pungkasnya. (afi)

KETAPANG – Kontrak pelaksanaan proyek renovasi Puskesmas Kedondong telah usai terhitung sejak 8 Desember 2019. Sementara pekerjaan masih belum selesai 100 persen. Alhasil, pelaksana proyek harus membayar denda Rp4,8 juta per harinya agar tetap bisa menyelesaikan pekerjaan 100 persen.

Proyek dengan nilai kontrak Rp4,8 miliar tersebut dikerjakan oleh CV. Jaya Laksana Putra. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK), harusnya proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Ketapang tahun 2019 itu selesai pada 8 Desember. Namun pelaksana tampaknya masih memerlukan beberapa hari lagi untuk menyelesaikan pekerjaan 100 persen.

PPTK Proyek Renovasi Puskesmas Kedondong, Ferdinan, membenarkan bahwa kontrak kerja berakhir 8 Desember. Saat ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menurutnya, memberi waktu tambahan 12 hari untuk menyelesaikan pekerjaan. “Pelaksana diberi kesempatan waktu 12 hari terhitung 9 Desember. Pertimbangannya, selain progras sudah 98 persen, kita juga memikirkan asas manfaat pembangunan Puskesmas,” kata Ferdinan, kemarin (9/12) di Ketapang.

Baca Juga :  Jajaran Diminta Tingkatkan Pelayanan Publik

Dia menjelaskan, pada masa penambahan waktu, sesuai aturan pelaksana dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar seperseribu dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan. Untuk besaran denda perhari, sebut dia, mencapai Rp4,8 juta. “Mulai hari ini (kemarin, Red) denda sudah mulai diterapkan. Nilainya sekitar Rp4,8 juta perhari sampai penyelesaian 100 persen pekerjaan. Jika masih tidak selesai akan diputus kontraknya,” jelasnya.

Menurutnya, keterlambatan penyelesaian diakibatkan beberapa faktor. Di antaranya ketika PLN memasok trafo belum siap dan pengiriman ACP agak terlambat. Kondisi lainnya, diakui dia, ditambah cuaca yang dalam beberapa hari belakangan ini hujan. “Yang agak terlambat pengerjaannya di akhir-akhir waktu kontrak. Tapi kita yakin beberapa hari kedepan proyeknya selesai. Semoga dengan penambahan waktu yang ada bisa dimanfaatkan, serta jadi pembelajaran,” ujarnya.

Baca Juga :  Pihak SBI Sebut Tidak Ada Penipuan yang Dilakukan Direktur Utamanya

Sementara mengenai kualitas pekerjaan, dirinya memastikan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sedangkan tahap pencairan anggaran proyek, menurutnya, sudah dilakukan hingga dua kali, yakni pencairan uang muka dan progress pekerjaan. “Semua sudah sesuai RAB. Kalaupun misalnya terdapat kerusakan setelah pekerjaan selesai 100 persen, masih ada waktu pemeliharaan selama 150 hari untuk memperbaiki,” pungkasnya. (afi)

Most Read

Artikel Terbaru

/