alexametrics
32 C
Pontianak
Thursday, August 11, 2022

Bahas Serapan Anggaran

MENINDAKLANJUTI minimnya serapan anggaran di beberapa dinas di tahun 2020, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang melakukan rapat kerja dengan beberapa dinas pada Selasa (9/2). Di antaranya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Ketapang; dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Ketapang.

Kedua dinas tersebut memiliki anggaran yang cukup besar untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, rapat kerja tersebut guna meminta penjelasan terkait serapan anggaran tahun 2020 dan rencana kerja tahun 2021, termasuk berbagai kendala yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Ketapang.

Ketua Komisi II, Uti Royden Top, didamping Sekretaris Komisi II, Yakobus Dingum Sudi Yanto, mengatakan, serapan anggaran di tahun 2020 hanya 86,20 persen untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Ketapang.”Salah satunya serapan anggaran bantuan untuk mahasiswa yang berada di luar Ketapang kendalanya dikarenakan tidak tersalurnya bantuan tersebut. Selama tiga periode, salah satunya. Kesepakatan harga yang dipagu oleh inspektorat dan mahasiswa-mahasiswi pulang kampunh,” kata Uti.

Baca Juga :  Rp170 Miliar DAK Fisik Gagal Salur

Dia menjelaskan, untuk rencana kerja tahun 2021 secara global dari APBD sebesar Rp23,5 miliar yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Namun, yang disampaikan sekarang ini belum dituangkan dalam DPA. “Kami meminta penjelasan terkait itu, makanya kami melakukan rapat kerja dengan dinas tersebut,” ungkapnya.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Ketapang, Akia, berharap antara legislatif dan eksekutif untuk dapat bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2021. Dia juga berharap terkait penambahan ASN, khususnya dinas sosial. “Dinas Sosial kekurangan tenaga di bidang aplikasi dan data,” ungkapnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Ketapang, Husnan, mengatakan di tahun 2020 dinas tersebut mendapatkan anggaran Rp14,8 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. “Untuk serapan anggaran belanja langsung mencapai Rp4,4 miliar atau 96.99 persen. Sedangkan serapan belanja tidak langsung hanya Rp5,3 miliar dari total anggaran Rp9,3 miliar,” katanya.

Baca Juga :  Anggaran Dana Desa PPKM Mikro Terpakai Rp 392,3 Miliar

Dia melanjutkan, untuk rencana kegiatan tahun 2021 Rp10,2 miliar yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. “Kami mengharapkan rencana kegiatan di tahun 2021 berjalan sesuai yang diharapkan,” harapnya. (afi)

MENINDAKLANJUTI minimnya serapan anggaran di beberapa dinas di tahun 2020, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang melakukan rapat kerja dengan beberapa dinas pada Selasa (9/2). Di antaranya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Ketapang; dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Ketapang.

Kedua dinas tersebut memiliki anggaran yang cukup besar untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, rapat kerja tersebut guna meminta penjelasan terkait serapan anggaran tahun 2020 dan rencana kerja tahun 2021, termasuk berbagai kendala yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Ketapang.

Ketua Komisi II, Uti Royden Top, didamping Sekretaris Komisi II, Yakobus Dingum Sudi Yanto, mengatakan, serapan anggaran di tahun 2020 hanya 86,20 persen untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Ketapang.”Salah satunya serapan anggaran bantuan untuk mahasiswa yang berada di luar Ketapang kendalanya dikarenakan tidak tersalurnya bantuan tersebut. Selama tiga periode, salah satunya. Kesepakatan harga yang dipagu oleh inspektorat dan mahasiswa-mahasiswi pulang kampunh,” kata Uti.

Baca Juga :  Pemkot Terima Rp983 M DIPA Pontianak 2020

Dia menjelaskan, untuk rencana kerja tahun 2021 secara global dari APBD sebesar Rp23,5 miliar yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Namun, yang disampaikan sekarang ini belum dituangkan dalam DPA. “Kami meminta penjelasan terkait itu, makanya kami melakukan rapat kerja dengan dinas tersebut,” ungkapnya.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Ketapang, Akia, berharap antara legislatif dan eksekutif untuk dapat bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2021. Dia juga berharap terkait penambahan ASN, khususnya dinas sosial. “Dinas Sosial kekurangan tenaga di bidang aplikasi dan data,” ungkapnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Ketapang, Husnan, mengatakan di tahun 2020 dinas tersebut mendapatkan anggaran Rp14,8 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. “Untuk serapan anggaran belanja langsung mencapai Rp4,4 miliar atau 96.99 persen. Sedangkan serapan belanja tidak langsung hanya Rp5,3 miliar dari total anggaran Rp9,3 miliar,” katanya.

Baca Juga :  Kajati Kalbar Pinta Satker Dukung Percepatan Realisasi Anggaran

Dia melanjutkan, untuk rencana kegiatan tahun 2021 Rp10,2 miliar yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. “Kami mengharapkan rencana kegiatan di tahun 2021 berjalan sesuai yang diharapkan,” harapnya. (afi)

Most Read

Artikel Terbaru

/