alexametrics
31.7 C
Pontianak
Monday, August 8, 2022

Puluhan APK Langgar Ketentuan

KETAPANG – Puluhan alat peraga kampanye (APK) ditertibkan dari sejumlah lokasi di Kecamatan Delta Pawan pada Sabtu (10/10). APK pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Ketapang tersebut terpasang di tempat-tempat yang dilarang. Penertiban APK tersebut dilakukan oleh Bawaslu Ketapang, Panwaslu Delta Pawan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Anggota Bawaslu Ketapang, Ronny Irawan, mengatakan penertiban APK tersebut bukan untuk menghambat aktivitas berkampanye pasangan calon, namun lebih kepada untuk memastikan agar tidak ada APK yang dipasang di luar lokasi yang telah ditentukan. “Sebelum dilakukan penertiban, Bawaslu sudah menggunakan pendekatan persuasif dengan mengirim imbauan tertulis kepada seluruh paslon agar secara mandiri melakukan upaya penertiban, baik dengan cara dilepas atau dipindahkan pada lokasi yang diperboleh dalam waktu 1×24 jam,” katanya, kemarin (11/10).

Penertiban dilakukan pada APK yang tidak dipindahkan atau tidak dibongkar secara mandiri oleh paslon. Penertiban dilakukan oleh pihaknya bersama Satpol PP, Panwaslu Delta Pawan dan jajaran Pengawas Kelurahan/Desa. Penertiban dilakukan di sejumlah titik di Kecamatan Delta Pawan. “Sebagian besar APK yang ditertibkan dikarenakan keberadaannya terpasang di lokasi dilarang. Sejauh ini belum ada keberatan yang disampaikan oleh pihak paslon atas tindakan penertiban yang telah kita lakukan,” tegasnya.

Baca Juga :  Buntut Kisruh di Pertambangan Emas PT SRM, Puluhan TKA Tiongkok Dievakuasi 

Ronny menambahkan, pihaknya mengapresiasi kepada seluruh pihak yang ikut berpartisipasi pada kegiatan penertiban APK, termasuk pendampingan dari jajaran Polres Ketapang. Kedepan dia berharap agar pihak paslon dapat lebih selektif dalam menentukan lokasi pemasangan APK, serta dapat mensupervisi personil yanh ditugaskan melakukan pemasangan. Hal tersebut agar tidak terulang lagi pemasangan APK dilokasi yang dilarang.

Ronny juga mengapresiasi paslon yang bersikap kooperatif dengan kesadarannya telah melakukan penertiban APK sendiri, khususnya terhadap APK yang berada di papan reklame. Pemasangan APK di papan reklame termasuk yang tidak difasilitasi oleh KPU Ketapang. “Jika nanti ada APK yang keberadaannya bermasalah, maka Bawaslu bersama pihak terkait tidak akan segan untuk melakukan tindakan penertiban kembali,” tegasnya.

Baca Juga :  Mayat Membusuk di Tepi Jalan Trans Kalimantan

Ketua Panwaslu Kecamatan Delta Pawan, Theo Bernadhi, mengatakan kalau pihaknya akan terus melakukan inventarisir keberadaan APK, khususnya di Delta Pawan, untuk kepentingan penertiban jika masih terdapat APK di lokasi yang tidak sesuai ketentuannya. “Untuk waktu penertiban kami akan koordinasikan kembali dengan Bawaslu,” katanya.

Dia berharap agar laslon atau tim kampanye memasang APK di lokasi yang telah ditentukan dan tidak memasang di lokasi yang dilarang. Khusus di Delta Pawan, sesuai surat KPU bahwa pemasangan APK dapat dilakukan di sepanjang jalan kelurahan/desa yang ada.

“Bukan berarti bisa dipasang sembarangan. Ada aturan melarang pemasangan APK di fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, fasilitas milik pemerintah termasuk di tiang listrik dan pohon milik pemerintah. Kemudian ada larangan di tiga lokasi yang sesuai ketentuan yakni, di Jalan Suprapto, Agus Salim dan Jalan Jendral Sudirman. Namun ada pengcualian jika APK terpasang di kantor atau sekretariat partai dan posko pemenangan paslon,” pungkasnya. (afi)

KETAPANG – Puluhan alat peraga kampanye (APK) ditertibkan dari sejumlah lokasi di Kecamatan Delta Pawan pada Sabtu (10/10). APK pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Ketapang tersebut terpasang di tempat-tempat yang dilarang. Penertiban APK tersebut dilakukan oleh Bawaslu Ketapang, Panwaslu Delta Pawan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Anggota Bawaslu Ketapang, Ronny Irawan, mengatakan penertiban APK tersebut bukan untuk menghambat aktivitas berkampanye pasangan calon, namun lebih kepada untuk memastikan agar tidak ada APK yang dipasang di luar lokasi yang telah ditentukan. “Sebelum dilakukan penertiban, Bawaslu sudah menggunakan pendekatan persuasif dengan mengirim imbauan tertulis kepada seluruh paslon agar secara mandiri melakukan upaya penertiban, baik dengan cara dilepas atau dipindahkan pada lokasi yang diperboleh dalam waktu 1×24 jam,” katanya, kemarin (11/10).

Penertiban dilakukan pada APK yang tidak dipindahkan atau tidak dibongkar secara mandiri oleh paslon. Penertiban dilakukan oleh pihaknya bersama Satpol PP, Panwaslu Delta Pawan dan jajaran Pengawas Kelurahan/Desa. Penertiban dilakukan di sejumlah titik di Kecamatan Delta Pawan. “Sebagian besar APK yang ditertibkan dikarenakan keberadaannya terpasang di lokasi dilarang. Sejauh ini belum ada keberatan yang disampaikan oleh pihak paslon atas tindakan penertiban yang telah kita lakukan,” tegasnya.

Baca Juga :  Dua Pekan ke Depan

Ronny menambahkan, pihaknya mengapresiasi kepada seluruh pihak yang ikut berpartisipasi pada kegiatan penertiban APK, termasuk pendampingan dari jajaran Polres Ketapang. Kedepan dia berharap agar pihak paslon dapat lebih selektif dalam menentukan lokasi pemasangan APK, serta dapat mensupervisi personil yanh ditugaskan melakukan pemasangan. Hal tersebut agar tidak terulang lagi pemasangan APK dilokasi yang dilarang.

Ronny juga mengapresiasi paslon yang bersikap kooperatif dengan kesadarannya telah melakukan penertiban APK sendiri, khususnya terhadap APK yang berada di papan reklame. Pemasangan APK di papan reklame termasuk yang tidak difasilitasi oleh KPU Ketapang. “Jika nanti ada APK yang keberadaannya bermasalah, maka Bawaslu bersama pihak terkait tidak akan segan untuk melakukan tindakan penertiban kembali,” tegasnya.

Baca Juga :  Dituding Membakar Hutan dan Lahan, Tiga Perusahaan Sawit Malaysia Disegel

Ketua Panwaslu Kecamatan Delta Pawan, Theo Bernadhi, mengatakan kalau pihaknya akan terus melakukan inventarisir keberadaan APK, khususnya di Delta Pawan, untuk kepentingan penertiban jika masih terdapat APK di lokasi yang tidak sesuai ketentuannya. “Untuk waktu penertiban kami akan koordinasikan kembali dengan Bawaslu,” katanya.

Dia berharap agar laslon atau tim kampanye memasang APK di lokasi yang telah ditentukan dan tidak memasang di lokasi yang dilarang. Khusus di Delta Pawan, sesuai surat KPU bahwa pemasangan APK dapat dilakukan di sepanjang jalan kelurahan/desa yang ada.

“Bukan berarti bisa dipasang sembarangan. Ada aturan melarang pemasangan APK di fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, fasilitas milik pemerintah termasuk di tiang listrik dan pohon milik pemerintah. Kemudian ada larangan di tiga lokasi yang sesuai ketentuan yakni, di Jalan Suprapto, Agus Salim dan Jalan Jendral Sudirman. Namun ada pengcualian jika APK terpasang di kantor atau sekretariat partai dan posko pemenangan paslon,” pungkasnya. (afi)

Most Read

Artikel Terbaru

/