alexametrics
30 C
Pontianak
Monday, May 23, 2022

Perkara Korupsi Dana Desa Bantan Sari Yakin Luhai Bersalah, Jaksa Ajukan Kasasi

KETAPANG – Terkait vonis bebas terhadap terdakwa kasus korupsi dana desa yang menyeret salah satu anggota DPRD Ketapang, Kejaksaan Negeri Ketapang akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ketapang, Alamsyah, kemarin (12/9).

Alamsyah mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya hukum terkait putusan bebas majelis hakim Pengadilan Tipikor terhadap Luhai. “Secepatnya kita akan lakukan kasasi. Kami akan menyusun memori kasasi yang nanti kita serahkan kepada pengadilan untuk diteruskan ke Mahkamah Agung,” katanya.

Dia menjelaskan, selama proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga berkas dinyatakan lengkap atau P21, pihaknya selalu profesional dalam menjalankan tugas. Bahkan, pada saat pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pontianak pihaknya melakukan penahanan terhadap kedua terdakwa.

Baca Juga :  Satu Pasien Covid-19 Landak Meninggal, Dinkes Perluas Tracing Kontak Erat

“Semuanya tentu sesuai prosedur dan alat bukti terpenuhi. Bahkan dalam persidangan kami bisa membuktikan keterlibatan keduanya, makanya ada beberapa pasal termasuk membuktikan adanya pasal 55, yakni penyertaan. Namun majelis hakim melihat hanya terdakwa Petrus yang terbukti bersalah, sedangkan Luhai bebas,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya akan menyusun memori kasasi dengan mempelajari salinan putusan serta merunut dari dakwaan dan fakta persidangan yang telah dilalui. Memo kasasi akan disampaikan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. “Secara garis besar tentu memo kasasi akan memuat sesuai tuntutan kita, termasuk pasal-pasal yang didakwakan,” tegasnya.

Terkait adanya saksi yang tidak hadir karena alasan yang layak, Alamsyah menegaskan kalau hal tersebut tidak menjadi halangan dalam proses persidangan, karena sesuai aturan keterangan saksi bisa dibacakan oleh JPU. “Karena para saksi disumpah saat BAP, keterangan dibacakan dan itu sudah dilakukan saat persidangan, sehingga tidak mengganggu jalannya sidang,” ungkap Alamsyah.

Baca Juga :  Dosen dan Mahasiswa IKIP Mesti Terlibat Menjadi Konselor

Fajar berharap, memo kasasi yang disampaikan dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Jika memang diterima, maka itu harus dijalankan oleh para pihak. “Kita yakin tuntutan kita akan diterima dan bisa diputus lebih tinggi sesuai dengan kewenangan MA,” pungkasnya. (afi)

KETAPANG – Terkait vonis bebas terhadap terdakwa kasus korupsi dana desa yang menyeret salah satu anggota DPRD Ketapang, Kejaksaan Negeri Ketapang akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ketapang, Alamsyah, kemarin (12/9).

Alamsyah mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya hukum terkait putusan bebas majelis hakim Pengadilan Tipikor terhadap Luhai. “Secepatnya kita akan lakukan kasasi. Kami akan menyusun memori kasasi yang nanti kita serahkan kepada pengadilan untuk diteruskan ke Mahkamah Agung,” katanya.

Dia menjelaskan, selama proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga berkas dinyatakan lengkap atau P21, pihaknya selalu profesional dalam menjalankan tugas. Bahkan, pada saat pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pontianak pihaknya melakukan penahanan terhadap kedua terdakwa.

Baca Juga :  Dosen dan Mahasiswa IKIP Mesti Terlibat Menjadi Konselor

“Semuanya tentu sesuai prosedur dan alat bukti terpenuhi. Bahkan dalam persidangan kami bisa membuktikan keterlibatan keduanya, makanya ada beberapa pasal termasuk membuktikan adanya pasal 55, yakni penyertaan. Namun majelis hakim melihat hanya terdakwa Petrus yang terbukti bersalah, sedangkan Luhai bebas,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya akan menyusun memori kasasi dengan mempelajari salinan putusan serta merunut dari dakwaan dan fakta persidangan yang telah dilalui. Memo kasasi akan disampaikan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. “Secara garis besar tentu memo kasasi akan memuat sesuai tuntutan kita, termasuk pasal-pasal yang didakwakan,” tegasnya.

Terkait adanya saksi yang tidak hadir karena alasan yang layak, Alamsyah menegaskan kalau hal tersebut tidak menjadi halangan dalam proses persidangan, karena sesuai aturan keterangan saksi bisa dibacakan oleh JPU. “Karena para saksi disumpah saat BAP, keterangan dibacakan dan itu sudah dilakukan saat persidangan, sehingga tidak mengganggu jalannya sidang,” ungkap Alamsyah.

Baca Juga :  Mundur Dari Anggota Dewan, Bukti Keseriusan Junaidi-Sahrani untuk Ketapang

Fajar berharap, memo kasasi yang disampaikan dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Jika memang diterima, maka itu harus dijalankan oleh para pihak. “Kita yakin tuntutan kita akan diterima dan bisa diputus lebih tinggi sesuai dengan kewenangan MA,” pungkasnya. (afi)

Most Read

Artikel Terbaru

/