alexametrics
33 C
Pontianak
Wednesday, August 10, 2022

Bupati Ketapang Sampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pidato Bupati Ketapang atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 di ruang paripurna Gedung DPRD Ketapang, Jumat (10/7). Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ketapang, M. Febriadi, dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Ketapang, Suprapto dan Mat Hoji.

Bupati Ketapang, Martin Rantan, yang berhalangan hadir diwakili oleh Sekda Ketapang, Farhan. Acara tersebut dihadiri Anggota DPRD Ketapang, Dandim 1203 Ketapang, Letkol Kavaleri Jami’an, Kapolres Ketapang, AKBP Wuryantono, Kajari Ketapang, Dharmabella Tymbasz, Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, Asisten I Sekda, Donatus Franseda, Asisten II Sekda, Marwan Noor, Staf Ahli Bupati, Husnan, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian di lingkungan Setda Ketapang, Camat dan undangan lainnya.

Bupati Ketapang, Martin Rantan, dalam pidatonya yang disampaikan oleh Sekda Ketapang, Farhan, mengatakan bahwa penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ketapang tahun 2019 merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada DPRD.

Menurutnya, hal ini sesuai ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  yang menegaskan bahwa, kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI paling lambat enam bulan setelah tahun anggran berakhir.

Baca Juga :  Aksi Massa di PT SRM, Spontanitas

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dan Kepres RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease-19 sebagai Bencana Nasional, Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan penerapan protokol penanganan Covid-19 melalui penyesuaian sistem jam kerja berdasarkan surat edaran Menpan dan RB Nomor 19 Tahun 2020 dan Nomor 34 Tahun 2020 serta penyesuaian sistem jam kerja dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga LHP LKPD Tahun Anggaran 2019 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemerintah Ketapang baru dapat dilaksanakan pada 29 Juni 2020 secara daring melalui Video Conference.

Selanjutnya disampaikan juga oleh Sekda Ketapang, Farhan, bahwa LKPD Ketapang yang telah diperiksa oleh BPK RI terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar. Laporan keuangan BUMD tersebut BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Opini ini menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan yang baik. Opini WTP ini merupakan yang ke-6 kalinya,” kata Farhan.

Baca Juga :  Belasan ASN DPRD Terpapar Covid

Adapun gambaran umum mengenai realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan serta pemcapaian kinerja keuangan daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2019 di antaranya, pendapatan daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.375.240.075.930,85 atau 99,70 persen dari target pendapatan setelah perubahan APBD Tahun 2019 sebesar RP2.382.435.343.327,20.

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2019 tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp197.498.467.109,47. Pendapatan transfer sebesar Rp2.092.776.788.417,00. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp84.964.820.404,38.

Sedangkan realisasi belanja daerah dalam APBD tahun 2019 adalah sebesar Rp2.348.730.048.601,93 atau 94,86 persen dari target anggaran belanja daerah setelah Perubahan APBD tahun 2019 yaitu, sebesar Rp2.476.045.381.367,87. Realisasi belanja tersebut berasal dari belanja daerah sebesar Rp1.956.565.070.669,85. Dan Transfer bagi hasil ke desa dan bantuan keuangan sebesar Rp392.164.977.932,08.

Berdasarkan kondisi pendapatan dan belanja daerah tersebut Pemerintah Daerah mencatat surplus anggaran sebesar Rp26.510.027.328,92. Sementara pembiayaan daerah (Neto) tahun 2019 yaitu sebesar Rp93.577.719.040,67., sehingga terdapat sisa lebih pembiayaan (SILPA) tahun 2019 sebesar Rp120.087.746.369,59.

Setelah selesai menyampaian Pidato Bupati Ketapang, Sekda Ketapang, Farhan, menyerahkan naskah pidato dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ketapang tahun 2019 beserta Dokumen lainnya kepada Pimpinan DPRD yang diterima Ketua DPRD Ketapang, M. Febriadi. (*)

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pidato Bupati Ketapang atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 di ruang paripurna Gedung DPRD Ketapang, Jumat (10/7). Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ketapang, M. Febriadi, dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Ketapang, Suprapto dan Mat Hoji.

Bupati Ketapang, Martin Rantan, yang berhalangan hadir diwakili oleh Sekda Ketapang, Farhan. Acara tersebut dihadiri Anggota DPRD Ketapang, Dandim 1203 Ketapang, Letkol Kavaleri Jami’an, Kapolres Ketapang, AKBP Wuryantono, Kajari Ketapang, Dharmabella Tymbasz, Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, Asisten I Sekda, Donatus Franseda, Asisten II Sekda, Marwan Noor, Staf Ahli Bupati, Husnan, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian di lingkungan Setda Ketapang, Camat dan undangan lainnya.

Bupati Ketapang, Martin Rantan, dalam pidatonya yang disampaikan oleh Sekda Ketapang, Farhan, mengatakan bahwa penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ketapang tahun 2019 merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada DPRD.

Menurutnya, hal ini sesuai ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  yang menegaskan bahwa, kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI paling lambat enam bulan setelah tahun anggran berakhir.

Baca Juga :  Bandar Sabu Dibekuk di Sungai Laur

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dan Kepres RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease-19 sebagai Bencana Nasional, Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan penerapan protokol penanganan Covid-19 melalui penyesuaian sistem jam kerja berdasarkan surat edaran Menpan dan RB Nomor 19 Tahun 2020 dan Nomor 34 Tahun 2020 serta penyesuaian sistem jam kerja dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga LHP LKPD Tahun Anggaran 2019 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemerintah Ketapang baru dapat dilaksanakan pada 29 Juni 2020 secara daring melalui Video Conference.

Selanjutnya disampaikan juga oleh Sekda Ketapang, Farhan, bahwa LKPD Ketapang yang telah diperiksa oleh BPK RI terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar. Laporan keuangan BUMD tersebut BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Opini ini menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan yang baik. Opini WTP ini merupakan yang ke-6 kalinya,” kata Farhan.

Baca Juga :  Dituding Membakar Hutan dan Lahan, Tiga Perusahaan Sawit Malaysia Disegel

Adapun gambaran umum mengenai realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan serta pemcapaian kinerja keuangan daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2019 di antaranya, pendapatan daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.375.240.075.930,85 atau 99,70 persen dari target pendapatan setelah perubahan APBD Tahun 2019 sebesar RP2.382.435.343.327,20.

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2019 tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp197.498.467.109,47. Pendapatan transfer sebesar Rp2.092.776.788.417,00. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp84.964.820.404,38.

Sedangkan realisasi belanja daerah dalam APBD tahun 2019 adalah sebesar Rp2.348.730.048.601,93 atau 94,86 persen dari target anggaran belanja daerah setelah Perubahan APBD tahun 2019 yaitu, sebesar Rp2.476.045.381.367,87. Realisasi belanja tersebut berasal dari belanja daerah sebesar Rp1.956.565.070.669,85. Dan Transfer bagi hasil ke desa dan bantuan keuangan sebesar Rp392.164.977.932,08.

Berdasarkan kondisi pendapatan dan belanja daerah tersebut Pemerintah Daerah mencatat surplus anggaran sebesar Rp26.510.027.328,92. Sementara pembiayaan daerah (Neto) tahun 2019 yaitu sebesar Rp93.577.719.040,67., sehingga terdapat sisa lebih pembiayaan (SILPA) tahun 2019 sebesar Rp120.087.746.369,59.

Setelah selesai menyampaian Pidato Bupati Ketapang, Sekda Ketapang, Farhan, menyerahkan naskah pidato dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ketapang tahun 2019 beserta Dokumen lainnya kepada Pimpinan DPRD yang diterima Ketua DPRD Ketapang, M. Febriadi. (*)

Most Read

Artikel Terbaru

/