alexametrics
32.8 C
Pontianak
Monday, July 4, 2022

Tempati Peringkat 13 Korsupgah

PEMERINTAH Daerah Ketapang berhasil menempati rangking ke-13 pada koordinasi, supervisi, dan pencegahan (Korsupgah) KPK. Namun demikian, progres tersebut tidak dapat dijadikan acuan bagi Pemda Ketapang untuk memastikan bebas dari tindak pidana korupsi.

“Sebagai aparatur sipil negara harus patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan coba-coba korupsi uang negara. Sanksinya sangat berat dan terancam hukuman disiplin serta berhenti dari ASN,” kata Bupati Ketapang, Martin Rantan, pada pengarahan umum kepada pejabat struktural, beberapa waktu lalu.

Martin menjelaskan, capaian rangking ke-13 dalam korsupgah KPK dan rangking ke-28 atau 7,9 persen pertumbuhan ekonomi secara nasional bagi Pemda Ketapang sebagai hal yang patut disyukuri dan dibanggakan. Sebab, melalui upaya maksimal, yakni melalui  progres rencana aksi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, menurut dia, telah menunjukkan sebuah kemajuan.

Baca Juga :  Diduga Serobot Tanah Ulayat, PT. CMI Dijatuhkan Hukum Adat

Pemda Ketapang, ditegaskan Martin, telah berusaha memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mendorong kesadaran wajib pajak daerah. Selain itu, dia menambahkan, Pemda juga berusaha menertiban keberadaan aset daerah. Salah satunya, mereka memberdayakan BUMD, memaksimalkan peran Bapenda, dan lain-lain.

“Sesungguhnya besar potensi pendapatan kita yang tidak hanya dari pajak daerah saja. Semuanya itu perlu upaya bersama bagaimana perbaikan regulasi maupun databese dengan bekerjasama dengan pihak lain, seperti Perbankan. Oleh karena itu, Pemda akan memaksimalkan pemasukan dari PAD,” tuturnya.

Dia menambahkan, untuk mendukung kegiatan tersebut, diperlukan juga aplikasi yang akan mencatat setiap transaksi di Bapenda Ketapang. Dia mencontohkan tentang data hotel dan restoran, maupun  sarang burung walet. Dengan begitu, menurut dia, kelak diharapkan BUMD tidak hanya menjual bahan bakar minyak. “Tapi lebih kreatif lagi dengan mengembangkan usaha lain yang mendongkrak pendapatan daerah.” (afi)

PEMERINTAH Daerah Ketapang berhasil menempati rangking ke-13 pada koordinasi, supervisi, dan pencegahan (Korsupgah) KPK. Namun demikian, progres tersebut tidak dapat dijadikan acuan bagi Pemda Ketapang untuk memastikan bebas dari tindak pidana korupsi.

“Sebagai aparatur sipil negara harus patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan coba-coba korupsi uang negara. Sanksinya sangat berat dan terancam hukuman disiplin serta berhenti dari ASN,” kata Bupati Ketapang, Martin Rantan, pada pengarahan umum kepada pejabat struktural, beberapa waktu lalu.

Martin menjelaskan, capaian rangking ke-13 dalam korsupgah KPK dan rangking ke-28 atau 7,9 persen pertumbuhan ekonomi secara nasional bagi Pemda Ketapang sebagai hal yang patut disyukuri dan dibanggakan. Sebab, melalui upaya maksimal, yakni melalui  progres rencana aksi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, menurut dia, telah menunjukkan sebuah kemajuan.

Baca Juga :  Antisipasi dan Cegah Karhutla; HKI Latih Satgas Dalkarhutla

Pemda Ketapang, ditegaskan Martin, telah berusaha memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mendorong kesadaran wajib pajak daerah. Selain itu, dia menambahkan, Pemda juga berusaha menertiban keberadaan aset daerah. Salah satunya, mereka memberdayakan BUMD, memaksimalkan peran Bapenda, dan lain-lain.

“Sesungguhnya besar potensi pendapatan kita yang tidak hanya dari pajak daerah saja. Semuanya itu perlu upaya bersama bagaimana perbaikan regulasi maupun databese dengan bekerjasama dengan pihak lain, seperti Perbankan. Oleh karena itu, Pemda akan memaksimalkan pemasukan dari PAD,” tuturnya.

Dia menambahkan, untuk mendukung kegiatan tersebut, diperlukan juga aplikasi yang akan mencatat setiap transaksi di Bapenda Ketapang. Dia mencontohkan tentang data hotel dan restoran, maupun  sarang burung walet. Dengan begitu, menurut dia, kelak diharapkan BUMD tidak hanya menjual bahan bakar minyak. “Tapi lebih kreatif lagi dengan mengembangkan usaha lain yang mendongkrak pendapatan daerah.” (afi)

Most Read

Artikel Terbaru

/