alexametrics
30.6 C
Pontianak
Sunday, August 14, 2022

Legislatif Usulkan Pembangunan Skala Prioritas

Musrenbang RKPD 2021 Rampung

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021, telah selesai dilaksanakan. Musrenbang yang digelar di 20 kecamatan itu dimulai sejak 4-13 Februari 2020. Sejumlah usulan dan masukan disampaikan dalam musyawarah tersebut.

Musrenbang ini diikuti oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Musrenbang digelar secara bergiliran di masing-masing kecamatan dengan dibagi menjadi enam dapil. Dapil I meliputi Kecamatan Delta Pawan, Muara Pawan dan Matan Hilir Utara. Dapil II meliputi Kecamatan Simpang Dua, Simpang Hulu dan Sungai Laur.

Sementara dapil III meliputi Kecamatan Hulu Sungai, Nanga Tayap dan Sandai. Dapil IV meliputi Kecamatan Jelai Hulu, Tumbang Titi, Pemahan dan Sungai Melayu Rayak. Dapil V meliputi Kecamatan Air Upas, Manis Mata, Singkup dan Marau. Sedangkan dapil VI meliputi Kecamatan Kendawangan, Matan Hilir Selatan dan Benua Kayong.

Pelaksanaan musrenbang ini dianggap dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Kabupaten Ketapang, karena perencanaan pembangunan untuk tahun 2021 merupakan awal perencanaan yang akan tertuang dalam RKPD dan masuk dalam KUA PPAS.

Baca Juga :  Pontianak Tenggara Usulkan 271 Program pada Musrenbang

Banyak hal yang disampaikan dalam musrenbang ini. Mulai dari usulan hingga masukan untuk rencana pembangunan ke depan. “Tanggung jawab anggota DPRD terhadap kemajuan Kabupaten Ketapang tidak terlepas dari penyampaian usulan dan pendapat kepada eksekutif dalam rangka kesejahteraan rakyat. Hak dan kewenangan itu telah ada dan diatur di dalam undang-undang, termasuk penyampaian pokok-pokok pikiran atau alokasi usulan pembangunan di setiap kecamatan,” kata salah satu anggota DPRD dari dapil VI, Abdul Sani.

Menurutnya, kemampuan keuangan daerah menjadikan APBD tidak mampu untuk mengakomodir usulan pembangunan secara keseluruhan. Akan tetapi, meski dengan anggaran yang minim ini diharapkan bisa mengakomodir minimal dua usulan dari setiap desa. Yang diakomodir itu juga tentu harus masuk dalam skala prioritas yang diusulkan oleh kepala desa.
Anggota DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, mengatakan untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan di Ketapang memang terkendala minimnya anggaran yang dimiliki. Akan tetapi, meski tidak dapat mengakomidir semua usulan pembangunan, akan ada usulan yang tetap diakomodir berdasarkan skala prioritas.

Baca Juga :  Matangkan Pembangunan Food Estate

“Kami juga tidak menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini. Ke depannya kita akan perbaiki bersama-sama. Musrenbang merupakan awal proses APBD untuk kemajuan Kabupaten Ketapang, dan mengusulkan agar musrenbang ini dapat memberikan kepastian kepada masyarakat,” ungkap anggota DPRD dari dapil VI ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ketapang, Harto, mengatakan penyusunan RKPD Kabupaten Ketapang tahun 2021 harus sesuai dengan tema musrenbang yaitu, meningkatkan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat. Di manapun usulan kegiatan perencanaan, mulai dari desa sampai ke kecamatan dan kabupaten, lebih fokus kepada infrastruktur dan pelayanan dasar.

“Salah satunya di Kecamatan Muara Pawan. Untuk tahun 2021 kita lebih prioritaskan lagi untuk pembangunan infrastruktur jalan yaitu, Jalan Sungai Awan-Tanjungpura. Kemudian Jalan Suka Maju ke Desa Tanjung Pasar. Kemudian juga tak kalah pentingnya penyediaan sarana air bersih,” ungkapnya. (*)

Musrenbang RKPD 2021 Rampung

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021, telah selesai dilaksanakan. Musrenbang yang digelar di 20 kecamatan itu dimulai sejak 4-13 Februari 2020. Sejumlah usulan dan masukan disampaikan dalam musyawarah tersebut.

Musrenbang ini diikuti oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Musrenbang digelar secara bergiliran di masing-masing kecamatan dengan dibagi menjadi enam dapil. Dapil I meliputi Kecamatan Delta Pawan, Muara Pawan dan Matan Hilir Utara. Dapil II meliputi Kecamatan Simpang Dua, Simpang Hulu dan Sungai Laur.

Sementara dapil III meliputi Kecamatan Hulu Sungai, Nanga Tayap dan Sandai. Dapil IV meliputi Kecamatan Jelai Hulu, Tumbang Titi, Pemahan dan Sungai Melayu Rayak. Dapil V meliputi Kecamatan Air Upas, Manis Mata, Singkup dan Marau. Sedangkan dapil VI meliputi Kecamatan Kendawangan, Matan Hilir Selatan dan Benua Kayong.

Pelaksanaan musrenbang ini dianggap dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Kabupaten Ketapang, karena perencanaan pembangunan untuk tahun 2021 merupakan awal perencanaan yang akan tertuang dalam RKPD dan masuk dalam KUA PPAS.

Baca Juga :  Masjid Agung Alikhlas Dibuka di Tengah Status Zona Merah

Banyak hal yang disampaikan dalam musrenbang ini. Mulai dari usulan hingga masukan untuk rencana pembangunan ke depan. “Tanggung jawab anggota DPRD terhadap kemajuan Kabupaten Ketapang tidak terlepas dari penyampaian usulan dan pendapat kepada eksekutif dalam rangka kesejahteraan rakyat. Hak dan kewenangan itu telah ada dan diatur di dalam undang-undang, termasuk penyampaian pokok-pokok pikiran atau alokasi usulan pembangunan di setiap kecamatan,” kata salah satu anggota DPRD dari dapil VI, Abdul Sani.

Menurutnya, kemampuan keuangan daerah menjadikan APBD tidak mampu untuk mengakomodir usulan pembangunan secara keseluruhan. Akan tetapi, meski dengan anggaran yang minim ini diharapkan bisa mengakomodir minimal dua usulan dari setiap desa. Yang diakomodir itu juga tentu harus masuk dalam skala prioritas yang diusulkan oleh kepala desa.
Anggota DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, mengatakan untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan di Ketapang memang terkendala minimnya anggaran yang dimiliki. Akan tetapi, meski tidak dapat mengakomidir semua usulan pembangunan, akan ada usulan yang tetap diakomodir berdasarkan skala prioritas.

Baca Juga :  Berharap Pembangunan Jalan Poros

“Kami juga tidak menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini. Ke depannya kita akan perbaiki bersama-sama. Musrenbang merupakan awal proses APBD untuk kemajuan Kabupaten Ketapang, dan mengusulkan agar musrenbang ini dapat memberikan kepastian kepada masyarakat,” ungkap anggota DPRD dari dapil VI ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ketapang, Harto, mengatakan penyusunan RKPD Kabupaten Ketapang tahun 2021 harus sesuai dengan tema musrenbang yaitu, meningkatkan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat. Di manapun usulan kegiatan perencanaan, mulai dari desa sampai ke kecamatan dan kabupaten, lebih fokus kepada infrastruktur dan pelayanan dasar.

“Salah satunya di Kecamatan Muara Pawan. Untuk tahun 2021 kita lebih prioritaskan lagi untuk pembangunan infrastruktur jalan yaitu, Jalan Sungai Awan-Tanjungpura. Kemudian Jalan Suka Maju ke Desa Tanjung Pasar. Kemudian juga tak kalah pentingnya penyediaan sarana air bersih,” ungkapnya. (*)

Most Read

Artikel Terbaru

/