alexametrics
34 C
Pontianak
Friday, September 30, 2022

PT. HKI-KTH Lambang Sidam Jangak Teken MoU

KETAPANG – PT. Hutan Ketapang Industri (HKI) melakukan kerja sama kemitraan kehutanan dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Lambang Sidam Jangak Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan. KTH tersebut merupakan salah satu KTH yang berada di dalam kawasan konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. HKI.

Kerja sama ini dibuktikan dengan penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) Kemitraan Kahutanan pada rapat koordinasi kelompok kerja percepatan dan penguatan perhutanan sosial Provinsi Kalbar. Pada kesempatan itu disaksikan langsung oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji, Kepada Dinas Laingkungan Hidup, Kepala KPH Ketapang Selatan, Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Provinsi Kalimantan Barat, Camat Kendawangan, dan Kepala Desa Mekar Utama.

Kemitraan kehutanan adalah salah satu bentuk skema perhutanan sosial dari lima skema yang ada. Persetujuan kemitraan kehutanan diberikan kepada pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi.

KTH Lambang Sidam Jangak merupakan mitra kemitraan kehutanan PT HKI yang berkegiatan melakukan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa madu pada areal kawasan hutan produksi yang merupakan konsesi daripada PT HKI. Kegiatan HHBK ini adalah untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan serta mengambil hasil hutan selain kayu dengan batasan waktu, luas, atau volume tertentu, tanpa merusak lingkungan serta tidak mengurangi fungsi hutan.

KTH Lambang Sidam Jangak memiliki anggota sebanyak 25 orang yang terdiri dari para petani lebah madu yang berada di Dusun Silingan, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan. Pemanfaatan HHBK berupa madu telah dilakukan sejak lama dan mulai melakukan budidaya lebah madu pada kawasan hutan produksi sekitar 2006. Budidaya masih dilakukan secara tradisional dengan membuat kotak-kotak sarang lebah yang diletakkan pada pohon-pohon.

Baca Juga :  Menuju Kampus Cyber, UPB Pontianak Teken Kerja Sama dengan Pontianak Post

Ketua KTH Lambang Sidam Jangak, Maran, mengatakan budidaya secara intensif ini mulai giat dilakukan sejak 2009 oleh masyarakat Dusun Silingan masih dengan cara tradisonal. Melalui program CSR PT HKI mulai dikenalkan dengan budidaya intensif dengan melakukan budidaya di sekitar permukiman masyarakat. “Dimulai pada 2019 dengan memberikan pelatihan budidaya lebah madu, kemudian pada 2020 sampai 2021 dibentuklah kelompok tani hutan dengan nama Lambang Sidam Jangak,” katanya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, PT. HKI melakukan berbagai pendekatan melalui sosialisasi, diskusi dan dialog langsung dengan masyarakat dan tokoh masyarakat. Pada akhir 2021, PT. HKI bersama Kementerian LHK – Ditjen PSKL dan Dinas LHK Provinsi Kalbar melakukan sosialisasi tentang Permen LHK tersebut kepada delapan desa yang berada di dalam kawasan konsesi, yaitu Desa Mekar Utama, Banjarsari, Pangkalan Batu, Sungai Jelayan, Kedondong, Slimatan Jaya, Air Hitam Besar, dan Air Hitam Hulu.

Kerja sama ini merupakan bukti PT. HKI dalam menjalankan peraturan dan ketentuan kehutanan yang berlaku. “Mudah-mudahan ini dapat segera dilakukan pada desa-desa yang berada di dalam konsesi,” ungkap Pepep Permadi, direktur Operasional PT. HKI.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji, mengatakan bahwa ini merupakan salah satu proyek prioritas. Di mana sektor kehutanan, menurut Gubernur, harus dapat memberikan peningkatan ekonomi yang signifikan bagi kemajuan masyarakat daerah. Salah satunya, disebutkan dia, dengan cara melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara langsung melalui lima skema perhutanan sosial. “Ini selaras dengan konsep ekonomi hijau. Di mana merupakan sebuah konsep di mana ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan,” ungkap Midji.

Baca Juga :  Jemput Bola Pemkab Ketapang Tingkatkan Pendapatan

Di samping itu, ekonomi hijau diharapkan dia mampu menekan perusakan lingkungan, termasuk eksploitasi sumber daya alam yang biasa terjadi dalam pembangunan suatu negara. “Jadi, inti green economy ini adalah konsep pembangunan ekonomi yang harus disertai dengan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan,” papar Bang Midji, sapaan karibnya.

Kepala Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat, Adi Yani, mengatakan bahwa perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Program ini, dijelaskan dia, bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan.

Dengan telah di tandatangani NKK Kemitraan Kehutanan ini, maka kedua pihak akan melakukan hubungan kerja sama baik dalam jangka pendek dan jangka panjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan guna menciptakan pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa yang tergabung dalam kelompok tani hutan ini melalui budidaya lebah madu.

Tentunya penandatangan NKK Kemitraan Kahutanan ini masih langkah awal, karena masih harus dilakukan tahapan pendaftaran kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendapatkan SK Izin Persetujuan Kemitraan Kehutanan dengan syarat-syarat sesuai dalam ketentuan yang diatur dalam Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021. (ser)

KETAPANG – PT. Hutan Ketapang Industri (HKI) melakukan kerja sama kemitraan kehutanan dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Lambang Sidam Jangak Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan. KTH tersebut merupakan salah satu KTH yang berada di dalam kawasan konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. HKI.

Kerja sama ini dibuktikan dengan penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) Kemitraan Kahutanan pada rapat koordinasi kelompok kerja percepatan dan penguatan perhutanan sosial Provinsi Kalbar. Pada kesempatan itu disaksikan langsung oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji, Kepada Dinas Laingkungan Hidup, Kepala KPH Ketapang Selatan, Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Provinsi Kalimantan Barat, Camat Kendawangan, dan Kepala Desa Mekar Utama.

Kemitraan kehutanan adalah salah satu bentuk skema perhutanan sosial dari lima skema yang ada. Persetujuan kemitraan kehutanan diberikan kepada pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi.

KTH Lambang Sidam Jangak merupakan mitra kemitraan kehutanan PT HKI yang berkegiatan melakukan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa madu pada areal kawasan hutan produksi yang merupakan konsesi daripada PT HKI. Kegiatan HHBK ini adalah untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan serta mengambil hasil hutan selain kayu dengan batasan waktu, luas, atau volume tertentu, tanpa merusak lingkungan serta tidak mengurangi fungsi hutan.

KTH Lambang Sidam Jangak memiliki anggota sebanyak 25 orang yang terdiri dari para petani lebah madu yang berada di Dusun Silingan, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan. Pemanfaatan HHBK berupa madu telah dilakukan sejak lama dan mulai melakukan budidaya lebah madu pada kawasan hutan produksi sekitar 2006. Budidaya masih dilakukan secara tradisional dengan membuat kotak-kotak sarang lebah yang diletakkan pada pohon-pohon.

Baca Juga :  Paneni Sawit PT. MBK, Dua Pria Dijemput Polisi

Ketua KTH Lambang Sidam Jangak, Maran, mengatakan budidaya secara intensif ini mulai giat dilakukan sejak 2009 oleh masyarakat Dusun Silingan masih dengan cara tradisonal. Melalui program CSR PT HKI mulai dikenalkan dengan budidaya intensif dengan melakukan budidaya di sekitar permukiman masyarakat. “Dimulai pada 2019 dengan memberikan pelatihan budidaya lebah madu, kemudian pada 2020 sampai 2021 dibentuklah kelompok tani hutan dengan nama Lambang Sidam Jangak,” katanya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, PT. HKI melakukan berbagai pendekatan melalui sosialisasi, diskusi dan dialog langsung dengan masyarakat dan tokoh masyarakat. Pada akhir 2021, PT. HKI bersama Kementerian LHK – Ditjen PSKL dan Dinas LHK Provinsi Kalbar melakukan sosialisasi tentang Permen LHK tersebut kepada delapan desa yang berada di dalam kawasan konsesi, yaitu Desa Mekar Utama, Banjarsari, Pangkalan Batu, Sungai Jelayan, Kedondong, Slimatan Jaya, Air Hitam Besar, dan Air Hitam Hulu.

Kerja sama ini merupakan bukti PT. HKI dalam menjalankan peraturan dan ketentuan kehutanan yang berlaku. “Mudah-mudahan ini dapat segera dilakukan pada desa-desa yang berada di dalam konsesi,” ungkap Pepep Permadi, direktur Operasional PT. HKI.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji, mengatakan bahwa ini merupakan salah satu proyek prioritas. Di mana sektor kehutanan, menurut Gubernur, harus dapat memberikan peningkatan ekonomi yang signifikan bagi kemajuan masyarakat daerah. Salah satunya, disebutkan dia, dengan cara melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara langsung melalui lima skema perhutanan sosial. “Ini selaras dengan konsep ekonomi hijau. Di mana merupakan sebuah konsep di mana ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan,” ungkap Midji.

Baca Juga :  UNU Inisiasi Kerjasama Pengabdian Masyarakat di Sektor Tambang

Di samping itu, ekonomi hijau diharapkan dia mampu menekan perusakan lingkungan, termasuk eksploitasi sumber daya alam yang biasa terjadi dalam pembangunan suatu negara. “Jadi, inti green economy ini adalah konsep pembangunan ekonomi yang harus disertai dengan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan,” papar Bang Midji, sapaan karibnya.

Kepala Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat, Adi Yani, mengatakan bahwa perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Program ini, dijelaskan dia, bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan.

Dengan telah di tandatangani NKK Kemitraan Kehutanan ini, maka kedua pihak akan melakukan hubungan kerja sama baik dalam jangka pendek dan jangka panjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan guna menciptakan pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa yang tergabung dalam kelompok tani hutan ini melalui budidaya lebah madu.

Tentunya penandatangan NKK Kemitraan Kahutanan ini masih langkah awal, karena masih harus dilakukan tahapan pendaftaran kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendapatkan SK Izin Persetujuan Kemitraan Kehutanan dengan syarat-syarat sesuai dalam ketentuan yang diatur dalam Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021. (ser)

Most Read

Artikel Terbaru

/