alexametrics
25 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

Bayarkan THR Tepat Waktu

WAKIL Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, Gusmani, meminta kepada seluruh perusahaan di Ketapang, agar tepat waktu melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya. “Perusahaan wajib memberikan THR kepada karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, pemberian THR sudah ditetapkan. Terbaru, pemberian THR diatur dalam Surat Edaran (SE) pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Ketua Fraksi Partai Golongan Karya ini menjelaskan, THR keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. “Pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih,” jelasnya.

Baca Juga :  851 KK Warga Ketapang Terdampak Banjir

Gusmani meminta kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Ketapang agar benar-benar mengawal sejauh mana surat edaran itu dilaksanakan perusahaan. Pihak terkait juga diminta untuk mengawasi dan menindak tegas perusahaan yang tidak membayarkan THR tepat waktu dan tidak sesuai dengan nominal yang ditetapkan.

Dia juga mengungkapkan, pada Idulfitri tahun lalu, ada sejumlah perusahaan yang tidak membayarkan THR. Hal tersebut sudah jelas melanggar dan harus diberikan sanksi tegas. “Sepengetahuan saya untuk tahun lalu masih banyak perusahaan tidak membayar THR karyawan, karena alasan yang tidak mendasar,” ungkapnya.

“Jika memang ada perusahaan yang tidak menjalankan surat edaran tersebut, maka pemerintah harus tegas mengambil sikap dan harus berani memberi sanksi, karena selama ini di lapangan yang memonitoring langsung adalah dinas terkait seakan tutup mata,” tegas Gusmani. (afi)

WAKIL Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, Gusmani, meminta kepada seluruh perusahaan di Ketapang, agar tepat waktu melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya. “Perusahaan wajib memberikan THR kepada karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, pemberian THR sudah ditetapkan. Terbaru, pemberian THR diatur dalam Surat Edaran (SE) pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Ketua Fraksi Partai Golongan Karya ini menjelaskan, THR keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. “Pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih,” jelasnya.

Baca Juga :  Posko Layanan THR

Gusmani meminta kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Ketapang agar benar-benar mengawal sejauh mana surat edaran itu dilaksanakan perusahaan. Pihak terkait juga diminta untuk mengawasi dan menindak tegas perusahaan yang tidak membayarkan THR tepat waktu dan tidak sesuai dengan nominal yang ditetapkan.

Dia juga mengungkapkan, pada Idulfitri tahun lalu, ada sejumlah perusahaan yang tidak membayarkan THR. Hal tersebut sudah jelas melanggar dan harus diberikan sanksi tegas. “Sepengetahuan saya untuk tahun lalu masih banyak perusahaan tidak membayar THR karyawan, karena alasan yang tidak mendasar,” ungkapnya.

“Jika memang ada perusahaan yang tidak menjalankan surat edaran tersebut, maka pemerintah harus tegas mengambil sikap dan harus berani memberi sanksi, karena selama ini di lapangan yang memonitoring langsung adalah dinas terkait seakan tutup mata,” tegas Gusmani. (afi)

Most Read

Artikel Terbaru

/