alexametrics
32 C
Pontianak
Thursday, August 11, 2022

Optimalkan SPM Kesehatan

ADA 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi urusan wajib pemerintah. Dua dari 12 SPM tersebut jika disentuh atau diintervensi dalam layanannya, maka akan memiliki daya ungkit luar biasa bagi pembangunan di bidang kesehatan. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, Farhan.

Farhan mengatakan, SPM tersebut ditangani satu persatu dan tidak serta merta ditangani serentak. Menurutnya, antara satu bidang dengan bidang lainnya harus terhubung dengan baik. “Untuk itu, mari kita wujudkan secara konsekuen menuju perubahan kearah lebih baik di bidang pembangunan kesehatan,” kata Farhan beberapa waktu lalu.

Farhan menjelaskan, kisi-kisi permasalahan tentu tetap ada, akan tetapi bagaimana cara meminimalisir permasalahan tersebut dengan upaya maksimal penuh konsekuensi logis dan kreatif serta inovatif. “Kita juga bangga dengan  upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dengan pola CSR-nya mampu melibatkan beberapa perusahaan dalam hal menangani pembangunan kesehatan di Ketapang yang kita cintai ini,” jelasnya.

Baca Juga :  Mandor Sawit Tewas Terseret Banjir

“Oleh karena itu, pembangunan bidang kesehatan juga tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Tapi banyak pihak terlibat di dalamnya. Untuk itu, mari kita dukung upaya Dinas Kesehatan ini dalam mengembangkan pola CSR maupun SPM-nya,” tambah Farhan.

Kepala Dinas Kesehatan Ketapang, Rustami, mengatakan kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar. SPM merupakan urusan pemerintahan dan wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.  SPM tersebut yang menjadi urusan wajib di daerah kabupaten dan kota serta provinsi. Antara lain pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin serta pelayanan kesehatan bayi maupun balita. “Sebagai pelayanan dasar adalah wajib dilayani oleh pemerintah,” tegas Rustami.

Baca Juga :  Tahan Anggota DPRD Ketapang

Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah. Namun demikian, pihaknya juga mengajak pihak-pihak terkait untuk bisa mendukung pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat hingga ke tingkat paling bawah. “Leding sektornya ada di dinas kesehatan, namun upaya dan kerjasama semua pihak, standar pelayanan minimal bisa dirasakan oleh semua masyarakat,” pungkasnya. (afi)

ADA 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi urusan wajib pemerintah. Dua dari 12 SPM tersebut jika disentuh atau diintervensi dalam layanannya, maka akan memiliki daya ungkit luar biasa bagi pembangunan di bidang kesehatan. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, Farhan.

Farhan mengatakan, SPM tersebut ditangani satu persatu dan tidak serta merta ditangani serentak. Menurutnya, antara satu bidang dengan bidang lainnya harus terhubung dengan baik. “Untuk itu, mari kita wujudkan secara konsekuen menuju perubahan kearah lebih baik di bidang pembangunan kesehatan,” kata Farhan beberapa waktu lalu.

Farhan menjelaskan, kisi-kisi permasalahan tentu tetap ada, akan tetapi bagaimana cara meminimalisir permasalahan tersebut dengan upaya maksimal penuh konsekuensi logis dan kreatif serta inovatif. “Kita juga bangga dengan  upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dengan pola CSR-nya mampu melibatkan beberapa perusahaan dalam hal menangani pembangunan kesehatan di Ketapang yang kita cintai ini,” jelasnya.

Baca Juga :  Imbau tak Mudik

“Oleh karena itu, pembangunan bidang kesehatan juga tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Tapi banyak pihak terlibat di dalamnya. Untuk itu, mari kita dukung upaya Dinas Kesehatan ini dalam mengembangkan pola CSR maupun SPM-nya,” tambah Farhan.

Kepala Dinas Kesehatan Ketapang, Rustami, mengatakan kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar. SPM merupakan urusan pemerintahan dan wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.  SPM tersebut yang menjadi urusan wajib di daerah kabupaten dan kota serta provinsi. Antara lain pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin serta pelayanan kesehatan bayi maupun balita. “Sebagai pelayanan dasar adalah wajib dilayani oleh pemerintah,” tegas Rustami.

Baca Juga :  Bupati Pastikan Citimall Tetap Buka

Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah. Namun demikian, pihaknya juga mengajak pihak-pihak terkait untuk bisa mendukung pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat hingga ke tingkat paling bawah. “Leding sektornya ada di dinas kesehatan, namun upaya dan kerjasama semua pihak, standar pelayanan minimal bisa dirasakan oleh semua masyarakat,” pungkasnya. (afi)

Most Read

Artikel Terbaru

/