alexametrics
25 C
Pontianak
Friday, May 20, 2022

Selidiki Dugaan Korupsi DD

DI ulang tahunnya yang ke-61, Kejaksaan Negeri Ketapang merilis sejumlah capaian kinerja di tahun 2021. Salah satunya dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi, dan penyelamatan uang negara dari perkara tindak pidana korupsi.

Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang, Alamsyah, melalui Kasi Intel, Fajar Yuliyanto, mengatakan, memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-61, pihaknya merilis capaian kinerja selama tahun 2021, termasuk dalam penanganan kasus korupsi. “Bidang pidana khusus, saat ini kita sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada paket proyek -proyek penunjukan langsung pada Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2018-2019,” kata Fajar, kemarin (21/7) di Ketapang.

Untuk penyidikan, jelas Fajar, ada sejumlah kasus yang sedang ditangani. Di antaranya, sebut dia, tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan di Desa Silat, Kecamatan Manis Mata, yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018. Kemudian, dia menambahkan, dugaan pentimpangan Dana Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau. Di samping itu, dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan keuangan di Desa Tanjung Pura, Kecamatan Muara Pawan, juga jadi bidikan mereka.

Baca Juga :  Sambut Hari Pramuka, Cabup Ketapang Junaidi Beri Pengarahan

Sementara kasus yang sudah masuk dalam penuntutan mereka adalah perkara tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan di Desa Silat, Kecamatan Manis Mata, yang bersumber dari DD tahun anggaran 2018 dengan terdakwa Herawadi. “Termasuk juga perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa pada pengadaan PLTD di Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau tahun anggaran 2016 dan 2017 dengan terdakwa Luhai dan Petrus Wirani Haidir,” jelasnya.

Fajar menambahkan, ada juga sejumlah kasus korupsi yang masih dalam tahap penuntutan. Di antaranya, sebut dia, perkara tindak pidana korupsi terkait pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Dua Perawas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2017 dengan terdakwa Hendy Maliki Kusum Putra.

Baca Juga :  CITA Perbaiki Jalan Bantu Akses Warga Desa, Raih Penghargaan dari Gubernur Kalbar

“Terdakwa Hendy ini juga menjadi terdakwa pada perkara tindak pidana korupsi terkait pekerjaan peningkatan Jalan Balai Berkuak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2017. Selain Hendy, terdakwa lainnya adalah Edy Kusnadi, dan Abdul Mujiburrahman,” ungkap Fajar.

Dia menambahkan, selain penuntutan, kasus korupsi yang sudah diputus oleh pengadilan juga langsung dieksekusi. Pada 2021, mereka telah mengeksekusi lima terpidana kasus korupsi yaitu, Muhsinim, Harsoyo, Hari Wibowo, Herawadi, dan Hendri Sibuea.

Fajar juga menambahkan, pada penyelamatan keuangan negara dari kasus korupsi juga cukup besar. Dari pembayaran denda, mereka mengumpulkan Rp350 juta dari empat perkara, di mana pengembalian uang pengganti mencapai Rp591 juta. “Itu berasal dari empat perkara,” pungkas Fajar. (afi)

DI ulang tahunnya yang ke-61, Kejaksaan Negeri Ketapang merilis sejumlah capaian kinerja di tahun 2021. Salah satunya dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi, dan penyelamatan uang negara dari perkara tindak pidana korupsi.

Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang, Alamsyah, melalui Kasi Intel, Fajar Yuliyanto, mengatakan, memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-61, pihaknya merilis capaian kinerja selama tahun 2021, termasuk dalam penanganan kasus korupsi. “Bidang pidana khusus, saat ini kita sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada paket proyek -proyek penunjukan langsung pada Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2018-2019,” kata Fajar, kemarin (21/7) di Ketapang.

Untuk penyidikan, jelas Fajar, ada sejumlah kasus yang sedang ditangani. Di antaranya, sebut dia, tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan di Desa Silat, Kecamatan Manis Mata, yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018. Kemudian, dia menambahkan, dugaan pentimpangan Dana Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau. Di samping itu, dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan keuangan di Desa Tanjung Pura, Kecamatan Muara Pawan, juga jadi bidikan mereka.

Baca Juga :  Febriadi Apresiasi Raihan WTP

Sementara kasus yang sudah masuk dalam penuntutan mereka adalah perkara tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan di Desa Silat, Kecamatan Manis Mata, yang bersumber dari DD tahun anggaran 2018 dengan terdakwa Herawadi. “Termasuk juga perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa pada pengadaan PLTD di Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau tahun anggaran 2016 dan 2017 dengan terdakwa Luhai dan Petrus Wirani Haidir,” jelasnya.

Fajar menambahkan, ada juga sejumlah kasus korupsi yang masih dalam tahap penuntutan. Di antaranya, sebut dia, perkara tindak pidana korupsi terkait pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Dua Perawas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2017 dengan terdakwa Hendy Maliki Kusum Putra.

Baca Juga :  Tokoh Masyarakat: Junaidi-Sahrani Pas untuk Pimpin Ketapang

“Terdakwa Hendy ini juga menjadi terdakwa pada perkara tindak pidana korupsi terkait pekerjaan peningkatan Jalan Balai Berkuak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2017. Selain Hendy, terdakwa lainnya adalah Edy Kusnadi, dan Abdul Mujiburrahman,” ungkap Fajar.

Dia menambahkan, selain penuntutan, kasus korupsi yang sudah diputus oleh pengadilan juga langsung dieksekusi. Pada 2021, mereka telah mengeksekusi lima terpidana kasus korupsi yaitu, Muhsinim, Harsoyo, Hari Wibowo, Herawadi, dan Hendri Sibuea.

Fajar juga menambahkan, pada penyelamatan keuangan negara dari kasus korupsi juga cukup besar. Dari pembayaran denda, mereka mengumpulkan Rp350 juta dari empat perkara, di mana pengembalian uang pengganti mencapai Rp591 juta. “Itu berasal dari empat perkara,” pungkas Fajar. (afi)

Most Read

Artikel Terbaru

/