alexametrics
32 C
Pontianak
Thursday, August 11, 2022

Kasus Korupsi Luhai Tunggu Putusan MA

KETAPANG – Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama salah satu anggota DPRD Ketapang, Luhai, saat ini masih menunggu putusan dari Mahkamah Agung (MA). Kejaksaan Negeri Ketapang telah melayangkan memori kasasi kepada MA pada 4 Oktober 2021, atas putusan bebas terhadap Luhai.

Perkara kasus dugaan korupsi Dana Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau itu disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak. Ada dua terdakwa dalam perkara tersebut, yakni Luhai yang menjabat kepala desa waktu itu dan bendaharanya, Petrus. Namun, majelis hakim hanya menjatuhkan vonis bersalah terhadap Petrus. Sementara Luhai divonis bebas.

Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang, Alamsyah, melalui Kasi Intel Kejari Ketapang, Fajar Yulianto, mengatakan pihaknya telah mengirim memori kasasi atas putusan bebas terdakwa Luhai. “Tanggal 21 September lalu kita nyatakan kasasi. Tanggal 4 Oktober kita sampaikan memori kasasinya,” kata Fajar, kemarin (21/10).

Baca Juga :  Kades Terpilih Harus Berinovasi

Fajar melanjutkan, memori kasasi ditujukan ke Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak. “Sekarang kita tinggal menunggu keputusan MA terhadap vonis bebas terdakwa kasus korupsi Luhai,” ungkapnya.

Kasus dugaan korupsi tersebut menjadi perhatian publik setelah Pengadilan Tipikor Pontianak menvonis bebas salah satu terdakwanya. Luhai yang menjabat sebagai kepala desa saat itu divonis bebas. Sementara Petrus yang menjabat sebagai bendahara justru divonis bersalah. Padahal, tuntutan terhadap Luhai lebih berat jika dibandingkan dengan tuntutan Petrus. Luhai dituntut 18 bulan dan 15 bulan untuk Petrus. Selain itu, keduanya juga dituntut denda Rp100 juta.

Dalam kasus itu, Luhai juga menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp230 juta kepada Kejaksaan Negeri Ketapang. Termasuk juga menyerahkan uang jaminan sebesar Rp50 juta.

Baca Juga :  Kasus Korupsi PLN, Kembalikan Rp477 M ke Negara

Fajar menjelaskan, terdakwa Luhai dan Petrus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukam tindak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu subsidair penuntut umum melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tenrang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (afi)

KETAPANG – Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama salah satu anggota DPRD Ketapang, Luhai, saat ini masih menunggu putusan dari Mahkamah Agung (MA). Kejaksaan Negeri Ketapang telah melayangkan memori kasasi kepada MA pada 4 Oktober 2021, atas putusan bebas terhadap Luhai.

Perkara kasus dugaan korupsi Dana Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau itu disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak. Ada dua terdakwa dalam perkara tersebut, yakni Luhai yang menjabat kepala desa waktu itu dan bendaharanya, Petrus. Namun, majelis hakim hanya menjatuhkan vonis bersalah terhadap Petrus. Sementara Luhai divonis bebas.

Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang, Alamsyah, melalui Kasi Intel Kejari Ketapang, Fajar Yulianto, mengatakan pihaknya telah mengirim memori kasasi atas putusan bebas terdakwa Luhai. “Tanggal 21 September lalu kita nyatakan kasasi. Tanggal 4 Oktober kita sampaikan memori kasasinya,” kata Fajar, kemarin (21/10).

Baca Juga :  WHW Salurkan CSR Ramadan di Seluruh Kalbar

Fajar melanjutkan, memori kasasi ditujukan ke Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak. “Sekarang kita tinggal menunggu keputusan MA terhadap vonis bebas terdakwa kasus korupsi Luhai,” ungkapnya.

Kasus dugaan korupsi tersebut menjadi perhatian publik setelah Pengadilan Tipikor Pontianak menvonis bebas salah satu terdakwanya. Luhai yang menjabat sebagai kepala desa saat itu divonis bebas. Sementara Petrus yang menjabat sebagai bendahara justru divonis bersalah. Padahal, tuntutan terhadap Luhai lebih berat jika dibandingkan dengan tuntutan Petrus. Luhai dituntut 18 bulan dan 15 bulan untuk Petrus. Selain itu, keduanya juga dituntut denda Rp100 juta.

Dalam kasus itu, Luhai juga menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp230 juta kepada Kejaksaan Negeri Ketapang. Termasuk juga menyerahkan uang jaminan sebesar Rp50 juta.

Baca Juga :  Joko Saptono Jabat Direksi Perumda

Fajar menjelaskan, terdakwa Luhai dan Petrus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukam tindak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu subsidair penuntut umum melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tenrang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (afi)

Most Read

Artikel Terbaru

/