alexametrics
30 C
Pontianak
Sunday, June 26, 2022

DPRD Ketapang Gelar Rapat Dengar Pendapat

Fasilitasi Polemik Perusahaan dan Masyarakat

MENJELANG akhir tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang menggelar rapat kerja membahas permasalahan pertambangan dan perkebunan di Ketapang. Di antaranya terkait pembagian Calon Petani Calon Lahan (CPCL) di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Berkat Nabati Sejahtera (BNS) dan sengketa lahan pada perusahaan pertambangam PT. Putra Alam Lestari (PAL).

Rapat kerja dengan agenda dengar pendapat ini digelar pada Selasa (17/12) dengan dibagi dua sesi. Sesi pertama terlebih dahulu membahas terkait pembagian CPCL. Sedangkan sesi kedua membahas terkait sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat.

Sejumlah warga dari Desa Air Hitam Kecamatan Kendawangan, mengadukan permasalahan CPCL tahap II dengan PT. Berkat Nabati Sejahtera (BNS). Masyarakat meminta kepada DPRD Ketapang untuk bisa memfasilitasi antara masyarakat dengan perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini. Masyarakat mengadukan permasalahan ini ke DPRD karena permasalahan ini sudah berlangsung lama dan belum menemukan titik terang.

Rapat dengar pendapat yang dihadiri Komisi I, II, III dan IV ini, dipimpin Ketua Komisi II Syaidianur dan Sekretaris Komisi II Yakobus Dingum Sudiyanto. Rapat tersebut juga dihadiri oleh pihak-pihak terkait di antaranya, BPN, koperasi, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Camat Kendawangan, Kapolsek Kendawangan dan Danramil Kendawangan.

Perwakilan warga Desa Air Hitam Kecamatan Kendawangan Dewa Made Satria Wijaya, mengatakan sejak tahun 2010, peserta CPCL telah ditetapkan sebanyak 1.134 orang. Jumlah ini berdasarkan SK Bupati Ketapang dengan luas area PT. BNS 8.830 hektare. Sementara yang menjadi permasalahan masyarakat adalah di luar area 8.830 hektare. Tanah-tanah garapan masyarakat yang dienklave oleh perusahaan sampai saat ini yang dijanjikan mendapat pola 20 persen kemitraan tahap II tidak terealisasikan sebanyak 136 peserta.

Baca Juga :  CITA Perbaiki Jalan Desa Jago Bersatu

Penyelesaian permasalahan ini sudah pernah dilakukan tingkat kecamatan dan kabupaten, hanya saja dilemanya pada saat diverifikasi data bukan atas nama masyarakat Kendawangan dari 136 itu. Pimpinan rapat menyayangkan ketidakhadiran baik dari pihak perusahaan maupun kepala desa, sehingga penyelesaian rapat ini tidak mendapatkan suatu keputusan.

DPRD Ketapang hanya menyarankan agar memverifikasi ulang dari tingkat bawah atau dari kepala desa. Benang merah harus ditarik dahulu dari persoalan ini agar ada pembuktian dan tidak saling klaim serta harus prosedural, serta tidak menghilangkan hak-hak dari masyarakat itu sendiri.

Sementara rapat dengar pendapat terkait perusahaan pertambangan, PT. Putra Alam Lestari (PAL), dipimpin Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi. Perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Matan Hilir Selatan ini berpolemik dengan masyarakat terkait dugaan penyerobotan dan ganti rugi lahan, khususnya masyarakat yang menamakan diri sebagai Kelompok 51.

Rapat ini dihadiri sejumlah perwakilan dari Komisi I-IV. Rapat dengar pendapat juga dihadiri, pihak BPN, camat MHS, Kabag Hukum Setda, Kapolsek, Danramil MHS, Dinas Pertanian, Pj. Kades Sungai Nanjung Kecamatan MHS serta pihak terkait.

Perwakilan masyarakat Desa Sungai Nanjung, Rudi Hartono, memepertanyakan PT. PAL yang menggarap lahan masyarakat Kelompok 51 Harapan Baru Desa Sungai Nanjung tanpa adanya ganti rugi. Oleh karena itu, masyarakat meminta ganti rugi kepada pihak perusahaan. “Kami meminta ganti rugi karena aktivitas perusahaan dianggap menyerobot lahan masyarakat Kelompok 51,” ucapnya.

Pihak PT. PAL yang bergerak di bidang pertambangan mengatakan sebelum beroperasi, pihaknya mengajukan perizinan kepada Pemerintah Pusat. Perizinan tersebut baru terbit 28 Mei 2018 dengan luas 345.75 hektare yaitu, area kerja izin pinjam pakai, kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi pada kawasan hutan produksi. Menurut pihak perusahaan kawasan tersebut masih hutan, dan masyarakat tidak bisa memiliki lahan tersebut.

Baca Juga :  PN Gelar Sidang Perdana Pidana Pemilu

Pihak PT. PAL sebelum melakukan aktivitas mengaku telah melakukan kewajiban, termasuk sosialisasi tahun 2013 dan kewajiban lainnya di tingkat desa. Terlebih lagi areal yang menjadi izin perusahaan berada dalam kawasan masih hutan. Jika tuntutan dari kelompok 51 ini mempunyai dasar-dasar kepemilikan yang sah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, pihak perusahaan siap untuk melaksanakan ganti rugi. Pada dasarnya pihak perusahaan mengaku tidak mengenyampingkan hak-hak masyarakat, sepanjang ada pembuktian.

Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, mengatakan berdasarkan data-data yang dimiliki oleh perusahaan dan sesuai dengan kontek birokrasi, pihak PT. PAL sudah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan operasional. Sedangkan yang menjadi klaim masyarakat, Febriadi mempertanyakan di mana lokasi pastinya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikan.

Oleh karena itu, setiap permasalahan harus dibicarakan dengan kepala dingin dan memperhatikan kebaikan bersama. Termasuk juga pembuktian agar permasalahan bisa diselesaikan sesuai prosedur. “Perlu pembuktian atau dengan win-win solution lain. Tujuan investasi itu untuk kesejahteraan masyarakat dan dijamin dalam UUD 1945, namun jangan ada yang menimbulkan sesuatu permasalahan. Terkait  tahapan-tahapan dalam proses perizinan harus jelas dan tidak boleh disalahartikan,” kata Febriadi.

Dia menambahkan, klaim oleh masyarakat juga harus diperhatikan oleh pihak PT. PAL kedepan. Investasi masuk harus juga memperhatikan hak-hak masyarakat. “DPRD Ketapang akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan akan ada rapat lanjutan dengan pemerintah daerah. Akan kita carikan solusinya yang penting tidak merugikan masyarakat maupun perusahaan,” pungkasnya. (*)

Fasilitasi Polemik Perusahaan dan Masyarakat

MENJELANG akhir tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang menggelar rapat kerja membahas permasalahan pertambangan dan perkebunan di Ketapang. Di antaranya terkait pembagian Calon Petani Calon Lahan (CPCL) di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Berkat Nabati Sejahtera (BNS) dan sengketa lahan pada perusahaan pertambangam PT. Putra Alam Lestari (PAL).

Rapat kerja dengan agenda dengar pendapat ini digelar pada Selasa (17/12) dengan dibagi dua sesi. Sesi pertama terlebih dahulu membahas terkait pembagian CPCL. Sedangkan sesi kedua membahas terkait sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat.

Sejumlah warga dari Desa Air Hitam Kecamatan Kendawangan, mengadukan permasalahan CPCL tahap II dengan PT. Berkat Nabati Sejahtera (BNS). Masyarakat meminta kepada DPRD Ketapang untuk bisa memfasilitasi antara masyarakat dengan perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini. Masyarakat mengadukan permasalahan ini ke DPRD karena permasalahan ini sudah berlangsung lama dan belum menemukan titik terang.

Rapat dengar pendapat yang dihadiri Komisi I, II, III dan IV ini, dipimpin Ketua Komisi II Syaidianur dan Sekretaris Komisi II Yakobus Dingum Sudiyanto. Rapat tersebut juga dihadiri oleh pihak-pihak terkait di antaranya, BPN, koperasi, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Camat Kendawangan, Kapolsek Kendawangan dan Danramil Kendawangan.

Perwakilan warga Desa Air Hitam Kecamatan Kendawangan Dewa Made Satria Wijaya, mengatakan sejak tahun 2010, peserta CPCL telah ditetapkan sebanyak 1.134 orang. Jumlah ini berdasarkan SK Bupati Ketapang dengan luas area PT. BNS 8.830 hektare. Sementara yang menjadi permasalahan masyarakat adalah di luar area 8.830 hektare. Tanah-tanah garapan masyarakat yang dienklave oleh perusahaan sampai saat ini yang dijanjikan mendapat pola 20 persen kemitraan tahap II tidak terealisasikan sebanyak 136 peserta.

Baca Juga :  Politap Kembangkan Digitalisasi Informasi Sekretariat DPRD Ketapang

Penyelesaian permasalahan ini sudah pernah dilakukan tingkat kecamatan dan kabupaten, hanya saja dilemanya pada saat diverifikasi data bukan atas nama masyarakat Kendawangan dari 136 itu. Pimpinan rapat menyayangkan ketidakhadiran baik dari pihak perusahaan maupun kepala desa, sehingga penyelesaian rapat ini tidak mendapatkan suatu keputusan.

DPRD Ketapang hanya menyarankan agar memverifikasi ulang dari tingkat bawah atau dari kepala desa. Benang merah harus ditarik dahulu dari persoalan ini agar ada pembuktian dan tidak saling klaim serta harus prosedural, serta tidak menghilangkan hak-hak dari masyarakat itu sendiri.

Sementara rapat dengar pendapat terkait perusahaan pertambangan, PT. Putra Alam Lestari (PAL), dipimpin Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi. Perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Matan Hilir Selatan ini berpolemik dengan masyarakat terkait dugaan penyerobotan dan ganti rugi lahan, khususnya masyarakat yang menamakan diri sebagai Kelompok 51.

Rapat ini dihadiri sejumlah perwakilan dari Komisi I-IV. Rapat dengar pendapat juga dihadiri, pihak BPN, camat MHS, Kabag Hukum Setda, Kapolsek, Danramil MHS, Dinas Pertanian, Pj. Kades Sungai Nanjung Kecamatan MHS serta pihak terkait.

Perwakilan masyarakat Desa Sungai Nanjung, Rudi Hartono, memepertanyakan PT. PAL yang menggarap lahan masyarakat Kelompok 51 Harapan Baru Desa Sungai Nanjung tanpa adanya ganti rugi. Oleh karena itu, masyarakat meminta ganti rugi kepada pihak perusahaan. “Kami meminta ganti rugi karena aktivitas perusahaan dianggap menyerobot lahan masyarakat Kelompok 51,” ucapnya.

Pihak PT. PAL yang bergerak di bidang pertambangan mengatakan sebelum beroperasi, pihaknya mengajukan perizinan kepada Pemerintah Pusat. Perizinan tersebut baru terbit 28 Mei 2018 dengan luas 345.75 hektare yaitu, area kerja izin pinjam pakai, kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi pada kawasan hutan produksi. Menurut pihak perusahaan kawasan tersebut masih hutan, dan masyarakat tidak bisa memiliki lahan tersebut.

Baca Juga :  Tumbang Titi – Manismata jadi Jalan Nasional

Pihak PT. PAL sebelum melakukan aktivitas mengaku telah melakukan kewajiban, termasuk sosialisasi tahun 2013 dan kewajiban lainnya di tingkat desa. Terlebih lagi areal yang menjadi izin perusahaan berada dalam kawasan masih hutan. Jika tuntutan dari kelompok 51 ini mempunyai dasar-dasar kepemilikan yang sah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, pihak perusahaan siap untuk melaksanakan ganti rugi. Pada dasarnya pihak perusahaan mengaku tidak mengenyampingkan hak-hak masyarakat, sepanjang ada pembuktian.

Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, mengatakan berdasarkan data-data yang dimiliki oleh perusahaan dan sesuai dengan kontek birokrasi, pihak PT. PAL sudah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan operasional. Sedangkan yang menjadi klaim masyarakat, Febriadi mempertanyakan di mana lokasi pastinya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikan.

Oleh karena itu, setiap permasalahan harus dibicarakan dengan kepala dingin dan memperhatikan kebaikan bersama. Termasuk juga pembuktian agar permasalahan bisa diselesaikan sesuai prosedur. “Perlu pembuktian atau dengan win-win solution lain. Tujuan investasi itu untuk kesejahteraan masyarakat dan dijamin dalam UUD 1945, namun jangan ada yang menimbulkan sesuatu permasalahan. Terkait  tahapan-tahapan dalam proses perizinan harus jelas dan tidak boleh disalahartikan,” kata Febriadi.

Dia menambahkan, klaim oleh masyarakat juga harus diperhatikan oleh pihak PT. PAL kedepan. Investasi masuk harus juga memperhatikan hak-hak masyarakat. “DPRD Ketapang akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan akan ada rapat lanjutan dengan pemerintah daerah. Akan kita carikan solusinya yang penting tidak merugikan masyarakat maupun perusahaan,” pungkasnya. (*)

Most Read

Artikel Terbaru

/