alexametrics
31 C
Pontianak
Sunday, May 22, 2022

Para Dokter Audiensi ke DPRD

KETAPANG – Aksi mogok kerja oleh dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Agoesdjam Ketapang, berlanjut kemarin (24/8). Pihak rumah sakit pun mengajukan untuk melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Ketapang untuk mencarikan solusi dari permasalahan tersebut.

Dari 16 poliklinik yang terdapat di rumah sakit tersebut, cuma tiga poliklinik yang masih membuka pelayanan. Di antaranya poli penyakit dalam yang dilayani dr. Sonny, poli gigi yang dilayani drg. Rihi, dan poli SKBS yang dilayani oleh dr. Sari. Sementara poli bedah yang sempat membuka pelayanan pada Senin (23/8), juga ikut mogok kerja.

Kemarin (24/8) siang, manajemen RSUD dr. Agoesdjam, termasuk sejumlah dokter yang melakukan mogok kerja melakukan rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang, difasilitasi DPRD. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD M. Febriadi, dengan dihadiri Komisi II dan III. Sementara dari Pemkab Ketapang dihadiri Penjabat (Pj) Sekda Suherman serta Asisten III Setda Heronimus Tanam.

Pj. Sekda Suherman menjelaskan, tidak dibayarkannya tunjangan kinerja (tukin) ini karena ketiadaan legal standing. Bahkan, untuk menganggarkannya, mereka juga tidak bisa. “Kenapa tidak dibayarkan dari Januari, karena tidak ada legal standing untuk menganggarkan dalam APBD. Jadi, itu alasan utama tidak dibayarkan,” katanya dalam rapat tersebut.

Baca Juga :  Pembangunan Gedung Puadiklat dan SMB Dimulai

Saat ini Pemkab, menurutnya, akan melakukan konsultasi dengan BPKP untuk membahas hal tersebut. “Kami sedangkan konsultasi dengan BPKP. Mereka minta untuk berkonsultasi secara langsung tanpa virtual. Saat ini masih menunggu jadwal dari BPKP. Ini bukan perkara boleh atau tidak boleh, tapi jangan sampai ada pembayaran ganda,” ungkapnya.

Suherman megungkapkan, jika pun nanti BPKP tidak mempermasalahkan pembayaran ini, maka Pemkab akan segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukumnya. “Kalau Perbup sudah diundangkan, maka pembayaran hanya bisa dilakukan triwulan keempat. Artinya, dari Januari hingga Agustus tidak bisa dibayarkan,” paparnya.

Sementara itu, Asisten III Setda Heronimus Tanam, mengatakan, pemasalahan ini sebenarnya sudah lama dirapatkan oleh Pemkab. Mereka sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan pembahasan, namun belum menemukan titik temu. “Dalam keputusan rapat 30 Maret 2021, kita akan cek lagi kabupaten lain yang menerapkan keputusan ini. Apakah ada atau tidak,” katanya.

Baca Juga :  Pameran B.J Habibie di Ketapang

Bahkan, dirinya memerintahkan kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan studi banding ke RSUD dr. Soedarso Pontianak. “Saat ini tinggal menunggu hasil konsultasi dengan BPKP Kalbar. Jika tidak ada masalah, maka bisa dilanjutkan,” ungkapnya.

Pelaksanatugas (Plt) Direktur RSUD dr. Agoesdjam, Herman Basuki, mengatakan bahwa pihaknya melakukan audiensi tersebut guna mencari kejelasan terkait tukin yang belum dibayarkan mulai Januari hingga Agustus. “Audiensi ini untuk mendapatkan kejelasan terkait nasib pembayaran tukin dari Januari hingga Agustus,” katanya.

Sementara itu, salah satu dokter, Feria Kowira, meminta kepada Pemkab dan DPRD Ketapang untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020. “Kami ke sini untuk memohon untuk merevisi Perbup 53, khususnya pasal 16 huruf L. Karena kami juga ASN di Pemkab Ketapang,” ungkapnya. (afi)

KETAPANG – Aksi mogok kerja oleh dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Agoesdjam Ketapang, berlanjut kemarin (24/8). Pihak rumah sakit pun mengajukan untuk melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Ketapang untuk mencarikan solusi dari permasalahan tersebut.

Dari 16 poliklinik yang terdapat di rumah sakit tersebut, cuma tiga poliklinik yang masih membuka pelayanan. Di antaranya poli penyakit dalam yang dilayani dr. Sonny, poli gigi yang dilayani drg. Rihi, dan poli SKBS yang dilayani oleh dr. Sari. Sementara poli bedah yang sempat membuka pelayanan pada Senin (23/8), juga ikut mogok kerja.

Kemarin (24/8) siang, manajemen RSUD dr. Agoesdjam, termasuk sejumlah dokter yang melakukan mogok kerja melakukan rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang, difasilitasi DPRD. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD M. Febriadi, dengan dihadiri Komisi II dan III. Sementara dari Pemkab Ketapang dihadiri Penjabat (Pj) Sekda Suherman serta Asisten III Setda Heronimus Tanam.

Pj. Sekda Suherman menjelaskan, tidak dibayarkannya tunjangan kinerja (tukin) ini karena ketiadaan legal standing. Bahkan, untuk menganggarkannya, mereka juga tidak bisa. “Kenapa tidak dibayarkan dari Januari, karena tidak ada legal standing untuk menganggarkan dalam APBD. Jadi, itu alasan utama tidak dibayarkan,” katanya dalam rapat tersebut.

Baca Juga :  Junaidi-Sahrani Terus Berkeliling Serap Aspirasi Masyarakat

Saat ini Pemkab, menurutnya, akan melakukan konsultasi dengan BPKP untuk membahas hal tersebut. “Kami sedangkan konsultasi dengan BPKP. Mereka minta untuk berkonsultasi secara langsung tanpa virtual. Saat ini masih menunggu jadwal dari BPKP. Ini bukan perkara boleh atau tidak boleh, tapi jangan sampai ada pembayaran ganda,” ungkapnya.

Suherman megungkapkan, jika pun nanti BPKP tidak mempermasalahkan pembayaran ini, maka Pemkab akan segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukumnya. “Kalau Perbup sudah diundangkan, maka pembayaran hanya bisa dilakukan triwulan keempat. Artinya, dari Januari hingga Agustus tidak bisa dibayarkan,” paparnya.

Sementara itu, Asisten III Setda Heronimus Tanam, mengatakan, pemasalahan ini sebenarnya sudah lama dirapatkan oleh Pemkab. Mereka sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan pembahasan, namun belum menemukan titik temu. “Dalam keputusan rapat 30 Maret 2021, kita akan cek lagi kabupaten lain yang menerapkan keputusan ini. Apakah ada atau tidak,” katanya.

Baca Juga :  Pameran B.J Habibie di Ketapang

Bahkan, dirinya memerintahkan kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan studi banding ke RSUD dr. Soedarso Pontianak. “Saat ini tinggal menunggu hasil konsultasi dengan BPKP Kalbar. Jika tidak ada masalah, maka bisa dilanjutkan,” ungkapnya.

Pelaksanatugas (Plt) Direktur RSUD dr. Agoesdjam, Herman Basuki, mengatakan bahwa pihaknya melakukan audiensi tersebut guna mencari kejelasan terkait tukin yang belum dibayarkan mulai Januari hingga Agustus. “Audiensi ini untuk mendapatkan kejelasan terkait nasib pembayaran tukin dari Januari hingga Agustus,” katanya.

Sementara itu, salah satu dokter, Feria Kowira, meminta kepada Pemkab dan DPRD Ketapang untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020. “Kami ke sini untuk memohon untuk merevisi Perbup 53, khususnya pasal 16 huruf L. Karena kami juga ASN di Pemkab Ketapang,” ungkapnya. (afi)

Most Read

Artikel Terbaru

/