alexametrics
27 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

Kasi Intel Pastikan sesuai Alat Bukti

KETAPANG – Penetapan dua tersangka korupsi dana desa (DD) Bantan Sari Kecamatan Marau, LH dan PW, sudah sesuai dengan dua alat bukti dari hasil penyelidikan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang. Hal tersebut ditegaskan Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Ketapang, Agus Supriyanto.

Pihaknya telah melakukan penyidikan hingga menetapkan dua tersangka yang menyeret salah satu anggota DPRD Ketapang. Dipastikan dia bahwa semua telah sesuai dengan prosedur dan kelengkapan alat bukti yang ada. Diakuinya, kedua tersangka telah memenuhi unsur dan alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.

Pihaknya dipastikan, tidak menggiring seseorang menjadi saksi atau tersangka karena adanya opini atau penggiringan yang dibuat oleh pihak tertentu, namun lebih kepada kecukupan alat bukti. “Penyelidikan dan penyidikan sudah kami lakukan. Sesuai alat bukti yang kami miliki, ada dua tersangka dalam kasus ini. Setelah keduanya ditahan tinggal proses penuntutan,” katanya, kemarin (25/4).

Dia melanjutkan, LH dan PW ditetapkan sebagai tersangka karena adanya dugaan keterlibatan keduanya, dalam penyimpangan DD Bantan Sari tahun anggaran 2016 dan 2017. Perbuatan kedua tersangka, dipastikan dia, telah merugikan negara hingga ratusan juta rupiah. “Kerugian negara muncul akibat adanya pengadaan barang yang sudah ada. Jadi, tersangka membuat seolah-olah ada lelang mesin PLTD dengan membuat dokumen lelang untuk melengkapi administrasi, padahal mesin PLTD itu memang sudah ada sebelumnya,” tegasnya.

Baca Juga :  PP Mambaul Khairat Ketapang Santuni Anak Yatim

Agus menambahkan, pihak ketiga hanya menyediakan mesin PLTD. Pengadaan mesin tersebut, dijelaskan dia, awalnya bekerja sama langsung dengan masyarakat, bukan dengan pihak pemerintah desa maupun dana desa. “Awalnya pihak penyedia bekerjasama dengan masyarakat terkait pengadaan mesin PLTD. Ada kesepakatan antara masyarakat dengan penyedia,” ungkap Agus.

“Masyarakat membayar sewa mesin PLTD yang diadakan pihak penyedia. Namun berjalan waktu masyarakat berhenti membayar karena tidak ada dana. Di situlah kemudian pihak desa masuk berinisiatif untuk membayar kekurangan kepada pihak penyedia mesin. Untuk membayarnya, pihak desa menggunakan dana desa,” lanjutnya.

Agus menegaskan bahwa pihaknya tidak bertindak karena ada penggiringan opini oleh oknum tertentu. Nantinya kasus ini dipastikan dia, akan semakin jelas pada saat pembuktian di persidangan yang terbuka untuk umum. Dipastikan dia juga bahwa siapa pun boleh hadir menyaksikan jalannya persidangan. “Supaya jelas dan terang benderang duduk masalahnya dan bukan berdasarkan kira-kira atau asumsi pihak tertentu,” pungkasnya.

Sebelumnya, didampingi kuasa hukumnya, tersangka korupsi penyalahgunaan DD Bantan Sari Kecamatan Marau, LH, memenuhi panggilan Kejari, Jumat (23/4) siang. Usai menjalani pemeriksaan, anggota DPRD Kabupaten Ketapang tersebut langsung ditahan. Selain LH, jaksa juga menahan PW, mantan Bendahara Desa Bantan Sari.

Sesuai jadwal, LH bersama PW rencananya akan datang ke Kejari pukul 09.00 WIB. Namun mereka baru datang sekitar pukul 11.00WIB. Pemeriksaan terhadap keduanya baru dilakukan usai salat Jumat. Usai diperiksa, sekitar pukul 15.00WIB, LH dan PW langsung ditahan dan dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ketapang, dengan pengawalan dari aparat kepolisian.

Baca Juga :  Pemenang Lomba Karya Ilmiah akan Ikuti PIRN di Temanggung

Kepada awak media, LH, mengaku akan mengikuti semua proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. “Saya menjalani proses hukum sesuai peraturan dan undang-undang di negara ini. Saya berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Ketapang yang sudah memeberikan petunjuk terbaik untuk saya. Saya kooperatif sebagai warga negera untuk mengikuti proses hukum yang berlaku,” katanya sebelum dibawa ke Lapas Ketapang.

Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana desa ini sudah dilaporkan ke Kejari setahun yang lalu. Namun, kasus ini naik ke tingkat penyidikan dan menetapkan LH sebagai tersangka di tahun ini. Kasus ini sendiri mencuat diduga karena persaingan politik. Ada pihak yang diduga sengaja ingin melengserkan LH dari kursi DPRD Ketapang.

“Terkait ada lawan politik yang ingin menjatuhkan melalui perkara ini, saya kurang paham juga. Tapi nanti akan mencuat siapa yang menzalimi saya. Kita tidak bisa membicarakan itu siapa, karena kita tidak ada bukti menunjuk seseorang. Tinggal menunggu waktu untuk menjawab,” ungkap LH.

LH mengaku, melalui kuasa hukum dirinya telah mengajukan untuk penagguhan penahanan. “Untuk penangguhan, kami telah mengajukan dan tinggal menunggu dari pihak Kejari. Pendampingan dari partai tidak ada, karena saya tidak mengajukan pendampingan,” jelasnya. (afi)

KETAPANG – Penetapan dua tersangka korupsi dana desa (DD) Bantan Sari Kecamatan Marau, LH dan PW, sudah sesuai dengan dua alat bukti dari hasil penyelidikan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang. Hal tersebut ditegaskan Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Ketapang, Agus Supriyanto.

Pihaknya telah melakukan penyidikan hingga menetapkan dua tersangka yang menyeret salah satu anggota DPRD Ketapang. Dipastikan dia bahwa semua telah sesuai dengan prosedur dan kelengkapan alat bukti yang ada. Diakuinya, kedua tersangka telah memenuhi unsur dan alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.

Pihaknya dipastikan, tidak menggiring seseorang menjadi saksi atau tersangka karena adanya opini atau penggiringan yang dibuat oleh pihak tertentu, namun lebih kepada kecukupan alat bukti. “Penyelidikan dan penyidikan sudah kami lakukan. Sesuai alat bukti yang kami miliki, ada dua tersangka dalam kasus ini. Setelah keduanya ditahan tinggal proses penuntutan,” katanya, kemarin (25/4).

Dia melanjutkan, LH dan PW ditetapkan sebagai tersangka karena adanya dugaan keterlibatan keduanya, dalam penyimpangan DD Bantan Sari tahun anggaran 2016 dan 2017. Perbuatan kedua tersangka, dipastikan dia, telah merugikan negara hingga ratusan juta rupiah. “Kerugian negara muncul akibat adanya pengadaan barang yang sudah ada. Jadi, tersangka membuat seolah-olah ada lelang mesin PLTD dengan membuat dokumen lelang untuk melengkapi administrasi, padahal mesin PLTD itu memang sudah ada sebelumnya,” tegasnya.

Baca Juga :  Masih Ada Siswa Belum Diliburkan

Agus menambahkan, pihak ketiga hanya menyediakan mesin PLTD. Pengadaan mesin tersebut, dijelaskan dia, awalnya bekerja sama langsung dengan masyarakat, bukan dengan pihak pemerintah desa maupun dana desa. “Awalnya pihak penyedia bekerjasama dengan masyarakat terkait pengadaan mesin PLTD. Ada kesepakatan antara masyarakat dengan penyedia,” ungkap Agus.

“Masyarakat membayar sewa mesin PLTD yang diadakan pihak penyedia. Namun berjalan waktu masyarakat berhenti membayar karena tidak ada dana. Di situlah kemudian pihak desa masuk berinisiatif untuk membayar kekurangan kepada pihak penyedia mesin. Untuk membayarnya, pihak desa menggunakan dana desa,” lanjutnya.

Agus menegaskan bahwa pihaknya tidak bertindak karena ada penggiringan opini oleh oknum tertentu. Nantinya kasus ini dipastikan dia, akan semakin jelas pada saat pembuktian di persidangan yang terbuka untuk umum. Dipastikan dia juga bahwa siapa pun boleh hadir menyaksikan jalannya persidangan. “Supaya jelas dan terang benderang duduk masalahnya dan bukan berdasarkan kira-kira atau asumsi pihak tertentu,” pungkasnya.

Sebelumnya, didampingi kuasa hukumnya, tersangka korupsi penyalahgunaan DD Bantan Sari Kecamatan Marau, LH, memenuhi panggilan Kejari, Jumat (23/4) siang. Usai menjalani pemeriksaan, anggota DPRD Kabupaten Ketapang tersebut langsung ditahan. Selain LH, jaksa juga menahan PW, mantan Bendahara Desa Bantan Sari.

Sesuai jadwal, LH bersama PW rencananya akan datang ke Kejari pukul 09.00 WIB. Namun mereka baru datang sekitar pukul 11.00WIB. Pemeriksaan terhadap keduanya baru dilakukan usai salat Jumat. Usai diperiksa, sekitar pukul 15.00WIB, LH dan PW langsung ditahan dan dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ketapang, dengan pengawalan dari aparat kepolisian.

Baca Juga :  Ketua Masyarakat Adat Siap Menangkan Junaidi-Sahrani di Pilbup Ketapang

Kepada awak media, LH, mengaku akan mengikuti semua proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. “Saya menjalani proses hukum sesuai peraturan dan undang-undang di negara ini. Saya berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Ketapang yang sudah memeberikan petunjuk terbaik untuk saya. Saya kooperatif sebagai warga negera untuk mengikuti proses hukum yang berlaku,” katanya sebelum dibawa ke Lapas Ketapang.

Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana desa ini sudah dilaporkan ke Kejari setahun yang lalu. Namun, kasus ini naik ke tingkat penyidikan dan menetapkan LH sebagai tersangka di tahun ini. Kasus ini sendiri mencuat diduga karena persaingan politik. Ada pihak yang diduga sengaja ingin melengserkan LH dari kursi DPRD Ketapang.

“Terkait ada lawan politik yang ingin menjatuhkan melalui perkara ini, saya kurang paham juga. Tapi nanti akan mencuat siapa yang menzalimi saya. Kita tidak bisa membicarakan itu siapa, karena kita tidak ada bukti menunjuk seseorang. Tinggal menunggu waktu untuk menjawab,” ungkap LH.

LH mengaku, melalui kuasa hukum dirinya telah mengajukan untuk penagguhan penahanan. “Untuk penangguhan, kami telah mengajukan dan tinggal menunggu dari pihak Kejari. Pendampingan dari partai tidak ada, karena saya tidak mengajukan pendampingan,” jelasnya. (afi)

Most Read

Artikel Terbaru

/