alexametrics
27 C
Pontianak
Sunday, June 26, 2022

Sepakati Pembangunan Perbatasan Ketapang-Sukamara Dilanjutkan

KETAPANG – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang melakukan kunjungan kerja ke Sukamara, Kalimantan Tengah, beberapa waktu lalu. Kedatangan Komisi III DPRD Ketapang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Irawan, didampingi Abdul Aen dan Mia Gayatri.

Kedatangan kunjungan kerja ini disambut Sekda Sukamara, Sutrisno. Pertemuan berlangsung cukup akrab di ruang Rapat Sekda Sukamara dihadiri Asisten II, Kabid BPMD, Kepala BPKAD, dan kepala OPD lainnya.

Sutrisno mengucapkan terima kasih atas kedatangan Komisi III DPRD Ketapang. Dia meminta pembangunan di daerah perbatasan Ketapang-Sukamara, khususnya jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan masing-masing, terus dilakukan.

“Jika infrastruktur itu sudah terealisasi dengan baik, manfaatnya cukup besar seperti untuk anak sekolah, karena mereka yang bersekolah itu kebanyakan ke daerah Sukamara,” katanya.

Mengenai APBD Sukamara, Sutrisno, mengaku sangat kecil jika dibandingkan dengan APBD Ketapang. APBD Sukanara hanya dibawah Rp1 triliun. Sementara sumbangan dari pajak dan retribusi berkisar Rp6-Rp7 miliar saja. “Jadi upaya yang kami lakukan dalam menunjang PAD dengan mengintersipkan PBB dan BPHTB sampai tingkat desa,” ungkap Sutrisno.

Baca Juga :  Disbudpar Pastikan Kelanjutan Pembangunan Rumah Adat

Sementara pendapatan dari pajak sarang burung walet, menurutnya cukup memadai. Sistem itu ditegakkan mengambil contoh dari Kota Waringin Barat. “Inovasi yang dilakukan tentang transaksi belanja dengan sistem nontunai, namun untuk di tingkat desa masih menggunakan manual,” jelasnya.

Namun demikian, Pemda Sukamara sudah delapan kali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) secara berturut-turut. Untuk bidang kesehatan, bagi tenaga kerja termasuk tenaga kontrak, pihaknya memberikan jaminan kesehatan, bahkan sampai ke tingkat RT/RW, kelompok tani serta pengurus rumah ibadah. “Sumbernya dari APBD Sukamara,” paparnya.

Ketua Komisi III DPRD Ketapang, Irawan, mengucapkan terima kasih atas sambutan dan penerimaan Sekda Sukamara. Kedatangannya mengenai Bidang Keuangan dan PAD. “Untuk pembangunan di daerah perbatasan, kami akan mencoba membicarakan dengan lintas komisi IV dan menyatukan pemahaman serta memberikan masukan pada Pemerintah Daerah Ketapang. Itu hal yang sangat baik untuk kepentingan masyarakat Sukamara dan Ketapang,” ucapnya.

Baca Juga :  Banjir Ngabang Meninggi, Pertokoan di Pasar Dara Itam Tutup

Anggota Komisi III, Abdul Aen dan Mia Gayatri, juga memberikan tanggapan dan pendapat, terutama tentang penataan PAD Sukamara. “Walaupun kabupaten lebih muda, tetapi penataan dan sistemnya cukup baik. Kalau Kabupaten Ketapang walaupun cukup luas dan besar dari hasil tambang, ada kebocoran,” kata Abdul Aen.

Dia mencontohkan hasil tambang sebagai pemasukan PAD Ketapang ada yang langsung dilarikan ke Pangkalanbun, itu sangat merugikan dari segi PAD. Menurutnya, memang kewenangan mengenai izin itu ada di provinsi dan pusat, tapi dari segi bagi hasil kurang lebih Rp130 miliar. “Sebenarnya uang dihasilkan Ketapang cukup besar. Kalau di Ketapang sebutannya pajak mineral bukan logam, belum lagi masalah PETI, jadi harus dilakukan dengan pemotongan jalur yang menjadi lintas ilegal tersebut. Serta berkoordinasi dengan pusat,” pungkasnya. (afi)

KETAPANG – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang melakukan kunjungan kerja ke Sukamara, Kalimantan Tengah, beberapa waktu lalu. Kedatangan Komisi III DPRD Ketapang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Irawan, didampingi Abdul Aen dan Mia Gayatri.

Kedatangan kunjungan kerja ini disambut Sekda Sukamara, Sutrisno. Pertemuan berlangsung cukup akrab di ruang Rapat Sekda Sukamara dihadiri Asisten II, Kabid BPMD, Kepala BPKAD, dan kepala OPD lainnya.

Sutrisno mengucapkan terima kasih atas kedatangan Komisi III DPRD Ketapang. Dia meminta pembangunan di daerah perbatasan Ketapang-Sukamara, khususnya jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan masing-masing, terus dilakukan.

“Jika infrastruktur itu sudah terealisasi dengan baik, manfaatnya cukup besar seperti untuk anak sekolah, karena mereka yang bersekolah itu kebanyakan ke daerah Sukamara,” katanya.

Mengenai APBD Sukamara, Sutrisno, mengaku sangat kecil jika dibandingkan dengan APBD Ketapang. APBD Sukanara hanya dibawah Rp1 triliun. Sementara sumbangan dari pajak dan retribusi berkisar Rp6-Rp7 miliar saja. “Jadi upaya yang kami lakukan dalam menunjang PAD dengan mengintersipkan PBB dan BPHTB sampai tingkat desa,” ungkap Sutrisno.

Baca Juga :  Pembuang Bayi Ibu Kandungnya

Sementara pendapatan dari pajak sarang burung walet, menurutnya cukup memadai. Sistem itu ditegakkan mengambil contoh dari Kota Waringin Barat. “Inovasi yang dilakukan tentang transaksi belanja dengan sistem nontunai, namun untuk di tingkat desa masih menggunakan manual,” jelasnya.

Namun demikian, Pemda Sukamara sudah delapan kali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) secara berturut-turut. Untuk bidang kesehatan, bagi tenaga kerja termasuk tenaga kontrak, pihaknya memberikan jaminan kesehatan, bahkan sampai ke tingkat RT/RW, kelompok tani serta pengurus rumah ibadah. “Sumbernya dari APBD Sukamara,” paparnya.

Ketua Komisi III DPRD Ketapang, Irawan, mengucapkan terima kasih atas sambutan dan penerimaan Sekda Sukamara. Kedatangannya mengenai Bidang Keuangan dan PAD. “Untuk pembangunan di daerah perbatasan, kami akan mencoba membicarakan dengan lintas komisi IV dan menyatukan pemahaman serta memberikan masukan pada Pemerintah Daerah Ketapang. Itu hal yang sangat baik untuk kepentingan masyarakat Sukamara dan Ketapang,” ucapnya.

Baca Juga :  CMI Bantu APE Luar ke PAUD Indai Merimbang

Anggota Komisi III, Abdul Aen dan Mia Gayatri, juga memberikan tanggapan dan pendapat, terutama tentang penataan PAD Sukamara. “Walaupun kabupaten lebih muda, tetapi penataan dan sistemnya cukup baik. Kalau Kabupaten Ketapang walaupun cukup luas dan besar dari hasil tambang, ada kebocoran,” kata Abdul Aen.

Dia mencontohkan hasil tambang sebagai pemasukan PAD Ketapang ada yang langsung dilarikan ke Pangkalanbun, itu sangat merugikan dari segi PAD. Menurutnya, memang kewenangan mengenai izin itu ada di provinsi dan pusat, tapi dari segi bagi hasil kurang lebih Rp130 miliar. “Sebenarnya uang dihasilkan Ketapang cukup besar. Kalau di Ketapang sebutannya pajak mineral bukan logam, belum lagi masalah PETI, jadi harus dilakukan dengan pemotongan jalur yang menjadi lintas ilegal tersebut. Serta berkoordinasi dengan pusat,” pungkasnya. (afi)

Most Read

Artikel Terbaru

/