alexametrics
22.8 C
Pontianak
Sunday, August 14, 2022

Bawaslu Buka Pendaftaran Pemantau Pemilu

KETAPANG – Sebagai tindak lanjut terhadap amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Ketapang membuka kesempatan bagi lembaga pemantau dan organisasi kemasyarakatan untuk mendaftarkan diri sebagai Pemantau Pemilu 2024. Namun, sebelum ditetapkan secara sebagai lembaga atau organisasi yang memiliki legalitas pemantauan, terlebih dahulu harus melalui proses pendaftaran, penelitian administrasi, dan akreditasi.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Ketapang, Ronny Irawan, mengatakan, mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum, berlaku sejumlah ketentuan persyaratan yang mesti dipenuhi oleh calon lembaga/organisasi pemantau pemilu.

Adapun syarat normatifnya, yakni harus berbadan hukum yang terdaftar pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah, bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, serta telah terakreditasi sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Selain itu, dia menambahkan, masih terdapat sejumlah persyaratan administrasi lainnya yang juga mesti dipenuhi.

Baca Juga :  Bawaslu Antisipasi Pelanggaran Selama Pendaftaran Parpol

“Perlu ditegaskan, bahwa pemberian legalitas pemantauan oleh Bawaslu hanya diberikan kepada organisasi atau lembaga, dan bukan bersifat perorangan,” tegas Ronny.

Pada tahap awal, lanjut Ronny, calon organisasi/lembaga pemantau Pemilu mesti mengajukan permohonan untuk melakukan pemantauan dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan. Selanjutnya, mereka akan meminta untuk melampirkan kelengkapan administrasi sebagai bagian dari lampiran formulir permohonan.

Bawaslu Ketapang akan menerbitkan tanda terima pendaftaran sebagai bukti telah diterimanya penyerahan berkas persyaratan administrasi. “Untuk proses penelitian kelengkapan persyaratan administrasinya sendiri, secara kewenangan ada pada Bawaslu Provisi Kalbar,” kata Ronny.

Terkait proses pemberian akreditasi kepada calon lembaga/organisasi pemantau Pemilu, dilakukan mereka setelah tahap penelitian administrasi serta dinyatakan memenuhi segala ketentuan persyaratan administrasi. Nantinya, mereka akan menerbitan sertifikat bagi lembaga/organisasi pemantau Pemilu yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan.

Baca Juga :  Tujuh Parpol Nonparlemen Gelar Pertemuan, Buka Wacana Koalisi Pemilu 2024

Ronny menambahkan, untuk tenggat masa pendaftaran pemantau sendiri, Bawaslu Ketapang memberikan alokasi waktu yang  cukup panjang hingga tujuh hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara, 14 Februari 2024. Dengan waktu pendaftaran yang cukup memadai tersebut, diharapkan dia calon lembaga/organisasi pemantau pemilu dapat mempersiapkan segala kelengkapan persyaratan administrasi secara lebih baik.

“Bagi lembaga/organisasi calon pemantau Pemilu yang ingin berkonsultasi atau mendapatkan informasi lebih detail tentang persyaratan menjadi pemantau pemilu, dapat menghubungi Helpdesk Pendaftaran Pemantau Pemilu di kantor Bawaslu Ketapang pada hari dan jam kerja,” pungkas mantan Ketua KPU Kabupaten Ketapang tersebut. (afi)

KETAPANG – Sebagai tindak lanjut terhadap amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Ketapang membuka kesempatan bagi lembaga pemantau dan organisasi kemasyarakatan untuk mendaftarkan diri sebagai Pemantau Pemilu 2024. Namun, sebelum ditetapkan secara sebagai lembaga atau organisasi yang memiliki legalitas pemantauan, terlebih dahulu harus melalui proses pendaftaran, penelitian administrasi, dan akreditasi.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Ketapang, Ronny Irawan, mengatakan, mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum, berlaku sejumlah ketentuan persyaratan yang mesti dipenuhi oleh calon lembaga/organisasi pemantau pemilu.

Adapun syarat normatifnya, yakni harus berbadan hukum yang terdaftar pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah, bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, serta telah terakreditasi sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Selain itu, dia menambahkan, masih terdapat sejumlah persyaratan administrasi lainnya yang juga mesti dipenuhi.

Baca Juga :  Bawaslu Ketapang Libatkan Disabilitas

“Perlu ditegaskan, bahwa pemberian legalitas pemantauan oleh Bawaslu hanya diberikan kepada organisasi atau lembaga, dan bukan bersifat perorangan,” tegas Ronny.

Pada tahap awal, lanjut Ronny, calon organisasi/lembaga pemantau Pemilu mesti mengajukan permohonan untuk melakukan pemantauan dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan. Selanjutnya, mereka akan meminta untuk melampirkan kelengkapan administrasi sebagai bagian dari lampiran formulir permohonan.

Bawaslu Ketapang akan menerbitkan tanda terima pendaftaran sebagai bukti telah diterimanya penyerahan berkas persyaratan administrasi. “Untuk proses penelitian kelengkapan persyaratan administrasinya sendiri, secara kewenangan ada pada Bawaslu Provisi Kalbar,” kata Ronny.

Terkait proses pemberian akreditasi kepada calon lembaga/organisasi pemantau Pemilu, dilakukan mereka setelah tahap penelitian administrasi serta dinyatakan memenuhi segala ketentuan persyaratan administrasi. Nantinya, mereka akan menerbitan sertifikat bagi lembaga/organisasi pemantau Pemilu yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan.

Baca Juga :  Serius Bangun Ketapang, Junaidi-Sahrani Sudah Kunjungi 20 Kecamatan

Ronny menambahkan, untuk tenggat masa pendaftaran pemantau sendiri, Bawaslu Ketapang memberikan alokasi waktu yang  cukup panjang hingga tujuh hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara, 14 Februari 2024. Dengan waktu pendaftaran yang cukup memadai tersebut, diharapkan dia calon lembaga/organisasi pemantau pemilu dapat mempersiapkan segala kelengkapan persyaratan administrasi secara lebih baik.

“Bagi lembaga/organisasi calon pemantau Pemilu yang ingin berkonsultasi atau mendapatkan informasi lebih detail tentang persyaratan menjadi pemantau pemilu, dapat menghubungi Helpdesk Pendaftaran Pemantau Pemilu di kantor Bawaslu Ketapang pada hari dan jam kerja,” pungkas mantan Ketua KPU Kabupaten Ketapang tersebut. (afi)

Most Read

Artikel Terbaru

/