alexametrics
26.7 C
Pontianak
Wednesday, May 18, 2022

Masyarakat Tolak Pembangunan Puskesmas Pemahan

KETAPANG – Masyarakat Kecamatan Pemahan menolak pembangunan puskesmas rawat inap di kecamatan tersebut yang dianggap kurang strategis. Tuntutan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang yang kemudian dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat (RDP) pada Jumat (25/9) lalu.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ketapang, M. Febriadi, didampingi Syaidiannur dari Komisi II DPRD Ketapang. Dari Pemerintah Daerah Ketapang dihadiri Asisten II Setda Ketapang, Kadis Kesehatan, Kepala Bappeda, Kabbag Hukum dan BPKAD Ketapang. Turut hadir juga Camat Pemahan, Kapolsek Pemahan, Kapolsek Tumbang Titi dan kepala desa dari Pemahan.

Juru bicara masyarakat Kecamatan Pemahan, M. Nurdin, mengatakan ada sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Namun, ada beberapa inti tuntutan masyarakat yang harus didengarkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun legislatif. “Kami menolak pembangunan puskesmas rawat inap diletakan di Desa Lalang Panjang. Kami menilai kurang strategis dan tidak berada di pusat ibu kota kecamatan yaitu, di Desa Pebihingan,” katanya.

Baca Juga :  Cabup Junaidi: Kita Akan Buat Masyarakat yang Mandiri Sehingga Ketapang Jadi Hebat

Dia menjelaskan, masyarakat tidak menolak pembangunan puskesmas. Ada beberapa alasan kenapa masyarakat menolak. Salah satunya lokasi yang akan dibangun itu kurang tepat dan tidak memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan. “Jika dibangun di pusat ibu kota Kecamatan Pemahan dapat memberikan perubahan wajah dari Kota Kecamatan itu sendiri,” jelasnya.

Nurdin mengungkapkan, enam desa yang ada di kecamatan tersebut bersepakat mendukung pembangunan pukesmas rawat inap diletakkan di wilayah Kota Kecamatan Pemahan tepatnya di Desa Pebihingan. “Kami sudah sepakat agar pembangunan puskesmas itu diletakkan di Desa Pebihingan, bukan di Lalang Panjang,” tegasnya.

Ketua DPRD Ketapang, M. Febriadi, yang memimpin rapat tersebut mengatakan akan berkomitmen dalam penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat dan memperjuangkan aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat Pemahan. “Permasalahan pembangunan pukesmas ini diharapkan diselesaikan dengan bijaksana. Masyarakat dalam penyampaian aspirasi ini jangan terpancing hal-hal yang lainnya,” kata Febriadi.

Baca Juga :  Serahkan Infak Sadakah Yatim Piatu

Dalam rapat tersebut, Febriadi, meminta juga meminta masukan dan pendapat dari Asisten II Setda Ketapang, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bappeda Ketapang dan Anggota DPRD. “DPRD Ketapang bukan sebagai penentu atau pemutus suatu kebijakan, tetapi kami hanya memfasilitasi keinginan masyarakat. Yang memutuskan itu adalah Pemerintah Daerah,” ungkapnya.

“Setelah mendengar saran dan pendapat dari anggota DPRD, diharapkan dalam beberapa hari kedepan Pemerintah Daerah dapat memutuskan yang terbaik dan lebih objektif untuk merundingkan hal tersebut,” pesan Febriadi. (afi)

KETAPANG – Masyarakat Kecamatan Pemahan menolak pembangunan puskesmas rawat inap di kecamatan tersebut yang dianggap kurang strategis. Tuntutan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang yang kemudian dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat (RDP) pada Jumat (25/9) lalu.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ketapang, M. Febriadi, didampingi Syaidiannur dari Komisi II DPRD Ketapang. Dari Pemerintah Daerah Ketapang dihadiri Asisten II Setda Ketapang, Kadis Kesehatan, Kepala Bappeda, Kabbag Hukum dan BPKAD Ketapang. Turut hadir juga Camat Pemahan, Kapolsek Pemahan, Kapolsek Tumbang Titi dan kepala desa dari Pemahan.

Juru bicara masyarakat Kecamatan Pemahan, M. Nurdin, mengatakan ada sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Namun, ada beberapa inti tuntutan masyarakat yang harus didengarkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun legislatif. “Kami menolak pembangunan puskesmas rawat inap diletakan di Desa Lalang Panjang. Kami menilai kurang strategis dan tidak berada di pusat ibu kota kecamatan yaitu, di Desa Pebihingan,” katanya.

Baca Juga :  PKM Teknik Elektro Politeknik Negeri Ketapang  

Dia menjelaskan, masyarakat tidak menolak pembangunan puskesmas. Ada beberapa alasan kenapa masyarakat menolak. Salah satunya lokasi yang akan dibangun itu kurang tepat dan tidak memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan. “Jika dibangun di pusat ibu kota Kecamatan Pemahan dapat memberikan perubahan wajah dari Kota Kecamatan itu sendiri,” jelasnya.

Nurdin mengungkapkan, enam desa yang ada di kecamatan tersebut bersepakat mendukung pembangunan pukesmas rawat inap diletakkan di wilayah Kota Kecamatan Pemahan tepatnya di Desa Pebihingan. “Kami sudah sepakat agar pembangunan puskesmas itu diletakkan di Desa Pebihingan, bukan di Lalang Panjang,” tegasnya.

Ketua DPRD Ketapang, M. Febriadi, yang memimpin rapat tersebut mengatakan akan berkomitmen dalam penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat dan memperjuangkan aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat Pemahan. “Permasalahan pembangunan pukesmas ini diharapkan diselesaikan dengan bijaksana. Masyarakat dalam penyampaian aspirasi ini jangan terpancing hal-hal yang lainnya,” kata Febriadi.

Baca Juga :  CSR PT WHW Fokus Tiga Pilar Utama, Atasi Kesulitan Masyarakat di Tengah Pandemi

Dalam rapat tersebut, Febriadi, meminta juga meminta masukan dan pendapat dari Asisten II Setda Ketapang, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bappeda Ketapang dan Anggota DPRD. “DPRD Ketapang bukan sebagai penentu atau pemutus suatu kebijakan, tetapi kami hanya memfasilitasi keinginan masyarakat. Yang memutuskan itu adalah Pemerintah Daerah,” ungkapnya.

“Setelah mendengar saran dan pendapat dari anggota DPRD, diharapkan dalam beberapa hari kedepan Pemerintah Daerah dapat memutuskan yang terbaik dan lebih objektif untuk merundingkan hal tersebut,” pesan Febriadi. (afi)

Most Read

Artikel Terbaru

/