alexametrics
26 C
Pontianak
Saturday, May 28, 2022

Pilkades Kubu Raya 2021 Digelar secara Elektronik

SUNGAI RAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak secara elektronik (e-voting pilkades) pada 2021 mendatang. Hal tersebut dipastikan Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan saat membuka Rapat Persiapan Pelaksanaan Pilkades Tahun 2021 di Aula Bank Kalbar Kubu Raya, Kamis (3/12).

Disebutkan bahwa Pilkades serentak akan diikuti 44 desa di sembilan kecamatan di Kubu Raya. Muda yakin Pilkades elektronik akan menutup peluang terjadinya hal-hal yang tidak baik. Pelaksanaannya yang transparan dan akuntabel diharapkan dia akan membuat situasi yang kondusif bagi daerah.

“Dan ini sangat penting bagi daerah kita. Karena prosesnya yang benar-benar menutup ruang dan celah terhadap berbagai hal yang berefek politis dan sebagainya,” katanya.

Muda menerangkan sistem yang digunakan dalam pilkades elektronik bersifat mandiri. Tidak terhubung dengan jaringan apapun termasuk Internet, sehingga aman dari ancaman peretasan. Operasionalnya, menurut dia, hanya membutuhkan daya listrik. Bahkan di desa yang tidak ada jaringan listrik pun, e-voting, dipastikan dia, tetap dapat dilakukan. Caranya, diungkapkan dia, dengan mengandalkan unit aki atau batere mobil.

“Ini bukan sistem online. Jadi ini pemilihan elektronik yang sifatnya berdiri sendiri di masing-masing Tempat Pemungutan Suara. Artinya tidak ada ruang untuk peretasan. Pemilihan juga dikawal saksi-saksi dan PPKD di TPS. Sehingga semua proses sangat transparan,” jelasnya.

Bupati pertama Kubu Raya ini menambahkan Pilkades elektronik yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat menghasilkan kepemimpinan desa yang berlegitimasi. Sebab Pilkades elektronik, digambarkan dia, memang didesain sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi yang menghendaki pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Baca Juga :  Sambangi BPPRD Kubu Raya, Muda Motivasi Masyarakat Bayar Pajak Tepat waktu

“Dengan pilkades elektronik ini segala sesuatunya kita jalani dengan terhormat dan bermartabat dan itu yang justru memberikan legitimasi. Kepemimpinan di desa akan jauh lebih maksimal,” ujarnya.

Dirinya mengatakan Pilkades elektronik dapat menghilangkan potensi konflik yang sering terjadi dalam banyak pergelaran pilkades di banyak tempat. Karena itu, dia menyebut pelaksanaan pilkades elektronik bukan ajang unjuk kemampuan. Melainkan suatu upaya untuk menghemat energi dari hal-hal yang tidak produktif.

“Kita juga menghindari konflik-konflik pasca pemilihan yang biasanya muncul ketika pelaksanaannya tidak efektif. Karena itu kita sama-sama membangun persepsi yang positif. Artinya, melakukan ini bukan sekadar untuk gagah-gagahan atau unjuk kemampuan. Namun hasil dari ini akan berdampak baik bagi keberlangsungan pemerintahan desa dan masyarakat,” jelasnya.

Muda menilai, pelaksanaan Pilkades yang transparan dan akuntabel sangat penting bagi percepatan pembangunan desa. Sebab dengan ketiadaan konflik pasca Pilkades, maka diharapkan dia agar pemerintah desa dan seluruh elemen desa dapat langsung bergerak melanjutkan pembangunan di desa.

“Energi tidak habis untuk hal-hal yang tidak penting dan kita akan jauh lebih fokus lagi ke depan dalam mempercepat pembangunan desa-desa kita. Karena kita sekarang hidup di era yang cepat dan mengharuskan banyak inovasi. Supaya ada lompatan capaian dan masalah bisa diminimalkan,” ucapnya.

Kata Muda, Pilkades elektronik sekaligus bisa menjadi momen pemutakhiran data penduduk. Sebab Pilkades tersebut, menurut dia, mensyaratkan adanya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk pembacaan oleh sistem.

Baca Juga :  Pastikan Personel Tak Terpapar Corona

“Kesempatan Pilkades ini juga sekaligus bagian dari upaya kita untuk mendapatkan informasi yang valid tentang hal-hal terkait dengan pemilih dan sebagainya,” terangnya.

Belajar dari Pilkades elektronik di Kabupaten Mempawah, digambarkan dia bahwa pemilih nantinya cukup dua kali menyentuh layar dalam menentukan pilihan. “Sentuhan pertama untuk menentukan pilihan, dan sentuhan kedua untuk mengkonfirmasi atau membatalkan pilihan pertama. Satu pemilih hanya memerlukan waktu sekitar 30 detik. Begitu selesai seluruh proses pemungutan suara, maka saat itu pula hasil langsung diketahui,” ungkapnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kubu Raya hingga saat ini terus memantapkan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2021 di Kubu Raya.

Kepala Seksi Tata Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kubu Raya, Budi Mulyono, mengutarakan mengacu pada aturan, salah satu persyaratan dasar calon kepala desa adalah lulus tes tertulis.

“Syarat lulus tes tertulis itu berlaku untuk bakal calon kepala desa yang jumlahnya di atas lima orang. Namun bagi desa yang hanya memiliki lima bakal calon, maka tidak perlu dilakukan tes tertulis,” katanya, usai menghadiri Rapat Persiapan Pelaksanaan Pilkades Tahun 2021.

Dia menambahkan tes tertulis ini dipersyaratkan oleh undang-undang untuk menguji kompetensi para calon, maka itu perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. “Tentunya kami berharap dengan semua tahapan persiapan yang dilakukan dam demgam adanya dukungan dari semua pihak terkait termasuk masyarakat Kubu Raya, maka akan membuat pelaksanaan Pilkades serentak 2021 ini berjalan lancar dan sukses,” ucapnya. (ash)

SUNGAI RAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak secara elektronik (e-voting pilkades) pada 2021 mendatang. Hal tersebut dipastikan Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan saat membuka Rapat Persiapan Pelaksanaan Pilkades Tahun 2021 di Aula Bank Kalbar Kubu Raya, Kamis (3/12).

Disebutkan bahwa Pilkades serentak akan diikuti 44 desa di sembilan kecamatan di Kubu Raya. Muda yakin Pilkades elektronik akan menutup peluang terjadinya hal-hal yang tidak baik. Pelaksanaannya yang transparan dan akuntabel diharapkan dia akan membuat situasi yang kondusif bagi daerah.

“Dan ini sangat penting bagi daerah kita. Karena prosesnya yang benar-benar menutup ruang dan celah terhadap berbagai hal yang berefek politis dan sebagainya,” katanya.

Muda menerangkan sistem yang digunakan dalam pilkades elektronik bersifat mandiri. Tidak terhubung dengan jaringan apapun termasuk Internet, sehingga aman dari ancaman peretasan. Operasionalnya, menurut dia, hanya membutuhkan daya listrik. Bahkan di desa yang tidak ada jaringan listrik pun, e-voting, dipastikan dia, tetap dapat dilakukan. Caranya, diungkapkan dia, dengan mengandalkan unit aki atau batere mobil.

“Ini bukan sistem online. Jadi ini pemilihan elektronik yang sifatnya berdiri sendiri di masing-masing Tempat Pemungutan Suara. Artinya tidak ada ruang untuk peretasan. Pemilihan juga dikawal saksi-saksi dan PPKD di TPS. Sehingga semua proses sangat transparan,” jelasnya.

Bupati pertama Kubu Raya ini menambahkan Pilkades elektronik yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat menghasilkan kepemimpinan desa yang berlegitimasi. Sebab Pilkades elektronik, digambarkan dia, memang didesain sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi yang menghendaki pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Baca Juga :  Puskesmas di Kubu Raya Siaga Selama Libur Lebaran

“Dengan pilkades elektronik ini segala sesuatunya kita jalani dengan terhormat dan bermartabat dan itu yang justru memberikan legitimasi. Kepemimpinan di desa akan jauh lebih maksimal,” ujarnya.

Dirinya mengatakan Pilkades elektronik dapat menghilangkan potensi konflik yang sering terjadi dalam banyak pergelaran pilkades di banyak tempat. Karena itu, dia menyebut pelaksanaan pilkades elektronik bukan ajang unjuk kemampuan. Melainkan suatu upaya untuk menghemat energi dari hal-hal yang tidak produktif.

“Kita juga menghindari konflik-konflik pasca pemilihan yang biasanya muncul ketika pelaksanaannya tidak efektif. Karena itu kita sama-sama membangun persepsi yang positif. Artinya, melakukan ini bukan sekadar untuk gagah-gagahan atau unjuk kemampuan. Namun hasil dari ini akan berdampak baik bagi keberlangsungan pemerintahan desa dan masyarakat,” jelasnya.

Muda menilai, pelaksanaan Pilkades yang transparan dan akuntabel sangat penting bagi percepatan pembangunan desa. Sebab dengan ketiadaan konflik pasca Pilkades, maka diharapkan dia agar pemerintah desa dan seluruh elemen desa dapat langsung bergerak melanjutkan pembangunan di desa.

“Energi tidak habis untuk hal-hal yang tidak penting dan kita akan jauh lebih fokus lagi ke depan dalam mempercepat pembangunan desa-desa kita. Karena kita sekarang hidup di era yang cepat dan mengharuskan banyak inovasi. Supaya ada lompatan capaian dan masalah bisa diminimalkan,” ucapnya.

Kata Muda, Pilkades elektronik sekaligus bisa menjadi momen pemutakhiran data penduduk. Sebab Pilkades tersebut, menurut dia, mensyaratkan adanya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk pembacaan oleh sistem.

Baca Juga :  Khulatun Nabila Raih Prestasi MHQH Tingkat Nasional

“Kesempatan Pilkades ini juga sekaligus bagian dari upaya kita untuk mendapatkan informasi yang valid tentang hal-hal terkait dengan pemilih dan sebagainya,” terangnya.

Belajar dari Pilkades elektronik di Kabupaten Mempawah, digambarkan dia bahwa pemilih nantinya cukup dua kali menyentuh layar dalam menentukan pilihan. “Sentuhan pertama untuk menentukan pilihan, dan sentuhan kedua untuk mengkonfirmasi atau membatalkan pilihan pertama. Satu pemilih hanya memerlukan waktu sekitar 30 detik. Begitu selesai seluruh proses pemungutan suara, maka saat itu pula hasil langsung diketahui,” ungkapnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kubu Raya hingga saat ini terus memantapkan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2021 di Kubu Raya.

Kepala Seksi Tata Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kubu Raya, Budi Mulyono, mengutarakan mengacu pada aturan, salah satu persyaratan dasar calon kepala desa adalah lulus tes tertulis.

“Syarat lulus tes tertulis itu berlaku untuk bakal calon kepala desa yang jumlahnya di atas lima orang. Namun bagi desa yang hanya memiliki lima bakal calon, maka tidak perlu dilakukan tes tertulis,” katanya, usai menghadiri Rapat Persiapan Pelaksanaan Pilkades Tahun 2021.

Dia menambahkan tes tertulis ini dipersyaratkan oleh undang-undang untuk menguji kompetensi para calon, maka itu perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. “Tentunya kami berharap dengan semua tahapan persiapan yang dilakukan dam demgam adanya dukungan dari semua pihak terkait termasuk masyarakat Kubu Raya, maka akan membuat pelaksanaan Pilkades serentak 2021 ini berjalan lancar dan sukses,” ucapnya. (ash)

Most Read

Artikel Terbaru

/