alexametrics
31.7 C
Pontianak
Monday, August 15, 2022

Dorong Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

SUNGAI RAYA – Lembaga JARI Indonesia Borneo Barat telah mengagas efektifitas untuk tata kelola perkebunan kelapa sawit di Kubu Raya. Salah satunya adalah dengan Policy Brief terkait Urgensi Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit.

Di dalam dokumen ini memuat bagaimana tata kelola perusahaan kelapa sawit untuk menerapkan kebijakan tidak berkontribusi pada laju deforestasi, tidak membuka di lahan gambut, serta menghormati hak pekerja, dan tidak melakukan eksploitasi pekerja atau lebih prinsip-prinsip NDPE (No Deforestation, No Peat Development and No Exploitation).

Policy Brief ini juga membangun gagasan kebijakan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kubu Raya, berkontribusi terhadap pembangunan desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Pasalnya, berdasarkan hasil analisis JARI dari 27 wilayah konsesi perusahaan sawit aktif yang tersebar di 56 desa di Kubu Raya, lebih dari 50 persen IDM tahun 2020 desa tersebut masih berstatus desa Berkembang. Bahkan, sebelas desa berstatus tertinggal, di mana enam di antaranya berada di wilayah konsesi.

“Oleh sebab itu, penting untuk perusahaan perkebunan bersinergi terhadap kemajuan pembangunan desa di wilayah konsesi,” kata Direktur JARI Indonesia Borneo Barat, Firdaus.

Selain itu, kata Firdaus, menjadi penting juga bila perusahaan perkebunan kelapa sawit menerbitkan laporan keberlanjutan untuk mempersentasekan kinerja perusahaan terhadap kontribusi pembangunan desa di wilayah konsesi dan kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. “Hal ini agar searah dengan pembangunan di Kubu Raya dan berkontirbusi terhadap daerah tempat perusahaan berusaha,” ungkapnya.

Baca Juga :  Tunggu Hasil Swab 68 Warga Dusun Blora

Kata Firdaus, dalam mendorong gagasan ini, mereka telah membangun diskusi dan kajian bersama Dinas Perkebunan Kubu Raya. Poin diskusi itu, sebut dia, di antaranya terkait urgensi tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan memastikan produk minyak sawit dapat mengadopsi prinsip NDPE.

Selain itu, diskusi tersebut juga melibatkan Bappeda Kubu Raya, dalam konteks perencanaan dan melihat kondisi ekisting di Kubu Raya. Gagasan ini juga sudah sampai pada diskusi mereka bersama Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan.

“Diskusi bersama Pak Muda Mahendrawan untuk melihat bagaimana pentingnya instrumen yang mengatur mengenai kontribusi kelapa sawit pada pembangunan desa, serta menyampaikan bahwa penting untuk mendorong kebijakan tata kelola kelapa sawit dan minyak sawit yang dapat menerapkan prinsip NDPE,” terangnya.

Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kubu Raya, Bimo, menambahkan, pada dasarnya, sebelum gagasan dan ide tersebut didorong JARI, sebelumnya Pemerintah Provinsi melalui Badan Lingkungan Hidup pernah menerbitkan mandatory terkait dengan rencana ring road pertumbuhan hijau. Kata Bimo, Kabupaten Kubu Raya menjadi salah satu wilayah yang menjadi uji coba perencanaan tersebut.

Baca Juga :  Inovatif dan Bekerja dengan Sistem Data

Selain itu, Bappeda Kubu Raya juga pernah melakukan MoU dengan IDH, untuk melakukan rencana pertumbuhan hijau dengan skema pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Kita meneruskan praktek SDGs terkait isu lingkungan, pemanasan global. Dan Kubu Raya mengaplikasikan itu,” kata Bimo.

Seiring berjalannya waktu, JARI kemudian mulai mendorong skema Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kubu Raya. Menurut dia, gagasan tersebut seirama dengan apa yang selama ini menjadi atensi Pemerintah Kubu Raya. “Kami mengarahkan diskusi dengan Dinas Perkebunan yang relevan. Sebelum di-launching sudah berkoordinasi dengan stakeholder, terkait scenario dan form yang mendukung,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk menjalankan skema-skema isu lingkungan tersebut harus melibatkan banyak pihak. Kerja-kerja kaloborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, instansi terkait dengan CSO, harus terjalin. Terlebih, kata dia, wilayah Kubu Raya didominasi dengan lahan gambut yang mudah terbakar yang dapat berakibat pada penurunan emisi. “Di kubu raya banyak tantangan, di sektor perkebunan misalnya. Apalagi Kubu Raya sangat banyak gambut,” pungkasnya. (ash)

SUNGAI RAYA – Lembaga JARI Indonesia Borneo Barat telah mengagas efektifitas untuk tata kelola perkebunan kelapa sawit di Kubu Raya. Salah satunya adalah dengan Policy Brief terkait Urgensi Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit.

Di dalam dokumen ini memuat bagaimana tata kelola perusahaan kelapa sawit untuk menerapkan kebijakan tidak berkontribusi pada laju deforestasi, tidak membuka di lahan gambut, serta menghormati hak pekerja, dan tidak melakukan eksploitasi pekerja atau lebih prinsip-prinsip NDPE (No Deforestation, No Peat Development and No Exploitation).

Policy Brief ini juga membangun gagasan kebijakan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kubu Raya, berkontribusi terhadap pembangunan desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Pasalnya, berdasarkan hasil analisis JARI dari 27 wilayah konsesi perusahaan sawit aktif yang tersebar di 56 desa di Kubu Raya, lebih dari 50 persen IDM tahun 2020 desa tersebut masih berstatus desa Berkembang. Bahkan, sebelas desa berstatus tertinggal, di mana enam di antaranya berada di wilayah konsesi.

“Oleh sebab itu, penting untuk perusahaan perkebunan bersinergi terhadap kemajuan pembangunan desa di wilayah konsesi,” kata Direktur JARI Indonesia Borneo Barat, Firdaus.

Selain itu, kata Firdaus, menjadi penting juga bila perusahaan perkebunan kelapa sawit menerbitkan laporan keberlanjutan untuk mempersentasekan kinerja perusahaan terhadap kontribusi pembangunan desa di wilayah konsesi dan kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. “Hal ini agar searah dengan pembangunan di Kubu Raya dan berkontirbusi terhadap daerah tempat perusahaan berusaha,” ungkapnya.

Baca Juga :  Masuk Kalbar Kini Boleh Menggunakan Tes Antigen

Kata Firdaus, dalam mendorong gagasan ini, mereka telah membangun diskusi dan kajian bersama Dinas Perkebunan Kubu Raya. Poin diskusi itu, sebut dia, di antaranya terkait urgensi tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan memastikan produk minyak sawit dapat mengadopsi prinsip NDPE.

Selain itu, diskusi tersebut juga melibatkan Bappeda Kubu Raya, dalam konteks perencanaan dan melihat kondisi ekisting di Kubu Raya. Gagasan ini juga sudah sampai pada diskusi mereka bersama Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan.

“Diskusi bersama Pak Muda Mahendrawan untuk melihat bagaimana pentingnya instrumen yang mengatur mengenai kontribusi kelapa sawit pada pembangunan desa, serta menyampaikan bahwa penting untuk mendorong kebijakan tata kelola kelapa sawit dan minyak sawit yang dapat menerapkan prinsip NDPE,” terangnya.

Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kubu Raya, Bimo, menambahkan, pada dasarnya, sebelum gagasan dan ide tersebut didorong JARI, sebelumnya Pemerintah Provinsi melalui Badan Lingkungan Hidup pernah menerbitkan mandatory terkait dengan rencana ring road pertumbuhan hijau. Kata Bimo, Kabupaten Kubu Raya menjadi salah satu wilayah yang menjadi uji coba perencanaan tersebut.

Baca Juga :  TMMD Bentuk Masyarakat Modern dan Mandiri

Selain itu, Bappeda Kubu Raya juga pernah melakukan MoU dengan IDH, untuk melakukan rencana pertumbuhan hijau dengan skema pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Kita meneruskan praktek SDGs terkait isu lingkungan, pemanasan global. Dan Kubu Raya mengaplikasikan itu,” kata Bimo.

Seiring berjalannya waktu, JARI kemudian mulai mendorong skema Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kubu Raya. Menurut dia, gagasan tersebut seirama dengan apa yang selama ini menjadi atensi Pemerintah Kubu Raya. “Kami mengarahkan diskusi dengan Dinas Perkebunan yang relevan. Sebelum di-launching sudah berkoordinasi dengan stakeholder, terkait scenario dan form yang mendukung,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk menjalankan skema-skema isu lingkungan tersebut harus melibatkan banyak pihak. Kerja-kerja kaloborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, instansi terkait dengan CSO, harus terjalin. Terlebih, kata dia, wilayah Kubu Raya didominasi dengan lahan gambut yang mudah terbakar yang dapat berakibat pada penurunan emisi. “Di kubu raya banyak tantangan, di sektor perkebunan misalnya. Apalagi Kubu Raya sangat banyak gambut,” pungkasnya. (ash)

Most Read

Artikel Terbaru

/