alexametrics
23 C
Pontianak
Wednesday, June 29, 2022

Data Kemensos Tak Akurat

SUNGAI RAYA – Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menilai data penduduk miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos tidak sepenuhnya akurat lantaran DTKS dari Kemensos, sebagai dasar penyaluran bantuan pemerintah itu, belum diperbarui sejak 2015.

Mesk begitu, kata Muda,  tidak berarti ketidakakuratan itu menyebabkan masyarakat yang miskin di daerahnya tidak mendapatkan bantuan secara optimal. “Melalui kearifan lokal, kami dapat menyelesaikan ketidaktepatan itu,” kata Muda Mahendrawan usai menerima Kunjungan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat, Didik Sadikin, Jumat (8/5) di Kantor Bupati Kubu Raya.

Salah satu cara agar bantuan yang diberikan bagi masyarakat miskin tepat sasaran, lanjut Muda, seperti dengan menumbuhkan rasa solidaritas, empati dan tahu diri bagi masyarakat. “Ini kan budaya masyarakat kita. Sehingga, bagi mereka yang mendapat bantuan tapi merasa sudah sejahtera, akan dengan sukarela mengalihkan bantuan kepada yang lebih membutuhkan,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah Kubu Raya, Yusran Anizam menambahkan mengenai pengalihan bantuan itu tersebut kemudian dibuatkan berita acara. “Dengan berita acara itu, kami mendapat dua hal. Pertama, ada landasan untuk pengalihan bantuan. Kedua, dokumen itu kemudian menjadi dasar kami untuk merevisi dan menyempurnakan data penduduk miskin yang sesungguhnya. Sehingga ke depan, kami memiliki data yang lebih akurat,” jelas Yusran Anizam.

Baca Juga :  Perkuat Karakter Korpri Sebagai Pelayan Publik

Menurutnya, selain potensi ketidaktepatan sasaran, juga didapati potensi ketidaktepatan jumlah. Banyak terjadi jumlah penduduk miskin di DTKS lebih sedikit daripada jumlah penduduk miskin yang sebenarnya di suatu daerah. Untuk mengatasi masalah tersebut, kata Yusran, jiwa solidaritas masyarakat menjadi tumpuan. Bantuan yang datang dibagi sesuai jumlah penduduk miskin yang sebenarnya.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menerangkan,  biasanya, jumlah Kepala Keluarga penduduk miskin yang terdaftar di DTKS kurang dari jumlah kepala keluarga penduduk miskin yang ada. “Maka, pembagian beras 20 kilogram per kepala keluarga misalnya. Untuk dibagi kepada jumlah yang lebih banyak, maka otomatis bagian kilogram beras per Kepala Keluargaya berkurang. Katakanlah menjadi 15 kg. Tetapi dengan sebaran yang lebih luas. Sehingga penduduk miskin, yang tidak terdaftar di DTKS, pun turut menerima bantuan. Di sini letak solidaritas itu,” papar Muda Mahendrawan.

Hal lain, permasalahan jangka waktu penerimaan bantuan juga menjadi persoalan. “Karena itu, jangka waktu penerimaan pun harus diatur ritmenya,” ucapnya.

Bupati pertama Kubu Raya ini pun merasa perlu mengatur ritme pemberian bantuan ini, agar selama masa pandemi, masyarakat dapat secara terus berkesinambungan mendapatkan bantuan.

Baca Juga :  Ratusan Guru di Kubu Raya Divaksin

Selain mengatur masalah bantuan yang diberikan, bantuan itu sendiri pun oleh Muda  Mahendrawan diupayakan dari hasil budi daya penduduk setempat. Misalnya beras dan telur yang antara lain menjadi komoditi bantuan, tak lain dihasilkan oleh penduduk Kubu Raya sendiri. Bahkan pengadaan masker juga menjadi bagian dari kerajinan tangan warga. Sehingga perekonomian di Kubu Raya tetap berjalan.

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat, Didik Sadikin mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya  yang terus berupaya menyelesaikan permasalahan di tengah wabah Covid-19 yang melanda, sembari tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. “Inovasi-inovasi yang dilakukan Pemerintah Kubu Raya ini dan hasil pemantauan BPKP di lapangan, tentunya akan menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam menyempurnakan tata kelola pemerintah di masa wabah, baik pusat maupun daerah,” kata Didik Sadikin, seraya mengatakan sebelumnya agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, pihaknya juga telah mengerahkan tim untuk memantau penerimaan bantuan sosial di desa, dengan sampel desa di Kubu Raya. (ash)

SUNGAI RAYA – Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menilai data penduduk miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos tidak sepenuhnya akurat lantaran DTKS dari Kemensos, sebagai dasar penyaluran bantuan pemerintah itu, belum diperbarui sejak 2015.

Mesk begitu, kata Muda,  tidak berarti ketidakakuratan itu menyebabkan masyarakat yang miskin di daerahnya tidak mendapatkan bantuan secara optimal. “Melalui kearifan lokal, kami dapat menyelesaikan ketidaktepatan itu,” kata Muda Mahendrawan usai menerima Kunjungan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat, Didik Sadikin, Jumat (8/5) di Kantor Bupati Kubu Raya.

Salah satu cara agar bantuan yang diberikan bagi masyarakat miskin tepat sasaran, lanjut Muda, seperti dengan menumbuhkan rasa solidaritas, empati dan tahu diri bagi masyarakat. “Ini kan budaya masyarakat kita. Sehingga, bagi mereka yang mendapat bantuan tapi merasa sudah sejahtera, akan dengan sukarela mengalihkan bantuan kepada yang lebih membutuhkan,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah Kubu Raya, Yusran Anizam menambahkan mengenai pengalihan bantuan itu tersebut kemudian dibuatkan berita acara. “Dengan berita acara itu, kami mendapat dua hal. Pertama, ada landasan untuk pengalihan bantuan. Kedua, dokumen itu kemudian menjadi dasar kami untuk merevisi dan menyempurnakan data penduduk miskin yang sesungguhnya. Sehingga ke depan, kami memiliki data yang lebih akurat,” jelas Yusran Anizam.

Baca Juga :  Ingatkan Pengunjung Disiplin Prokes

Menurutnya, selain potensi ketidaktepatan sasaran, juga didapati potensi ketidaktepatan jumlah. Banyak terjadi jumlah penduduk miskin di DTKS lebih sedikit daripada jumlah penduduk miskin yang sebenarnya di suatu daerah. Untuk mengatasi masalah tersebut, kata Yusran, jiwa solidaritas masyarakat menjadi tumpuan. Bantuan yang datang dibagi sesuai jumlah penduduk miskin yang sebenarnya.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menerangkan,  biasanya, jumlah Kepala Keluarga penduduk miskin yang terdaftar di DTKS kurang dari jumlah kepala keluarga penduduk miskin yang ada. “Maka, pembagian beras 20 kilogram per kepala keluarga misalnya. Untuk dibagi kepada jumlah yang lebih banyak, maka otomatis bagian kilogram beras per Kepala Keluargaya berkurang. Katakanlah menjadi 15 kg. Tetapi dengan sebaran yang lebih luas. Sehingga penduduk miskin, yang tidak terdaftar di DTKS, pun turut menerima bantuan. Di sini letak solidaritas itu,” papar Muda Mahendrawan.

Hal lain, permasalahan jangka waktu penerimaan bantuan juga menjadi persoalan. “Karena itu, jangka waktu penerimaan pun harus diatur ritmenya,” ucapnya.

Bupati pertama Kubu Raya ini pun merasa perlu mengatur ritme pemberian bantuan ini, agar selama masa pandemi, masyarakat dapat secara terus berkesinambungan mendapatkan bantuan.

Baca Juga :  Pramuka Saka Wira Kartika, Binaan Kodim 1207/Pontianak Turut Andil dalam Kegiatan TMMD

Selain mengatur masalah bantuan yang diberikan, bantuan itu sendiri pun oleh Muda  Mahendrawan diupayakan dari hasil budi daya penduduk setempat. Misalnya beras dan telur yang antara lain menjadi komoditi bantuan, tak lain dihasilkan oleh penduduk Kubu Raya sendiri. Bahkan pengadaan masker juga menjadi bagian dari kerajinan tangan warga. Sehingga perekonomian di Kubu Raya tetap berjalan.

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat, Didik Sadikin mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya  yang terus berupaya menyelesaikan permasalahan di tengah wabah Covid-19 yang melanda, sembari tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. “Inovasi-inovasi yang dilakukan Pemerintah Kubu Raya ini dan hasil pemantauan BPKP di lapangan, tentunya akan menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam menyempurnakan tata kelola pemerintah di masa wabah, baik pusat maupun daerah,” kata Didik Sadikin, seraya mengatakan sebelumnya agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, pihaknya juga telah mengerahkan tim untuk memantau penerimaan bantuan sosial di desa, dengan sampel desa di Kubu Raya. (ash)

Most Read

Artikel Terbaru

/