alexametrics
29 C
Pontianak
Saturday, June 25, 2022

Utamakan Skala Prioritas Pembangunan

 Akomodir Usulan Masyarakat Desa

SUNGAI KAKAP — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Usman berharap setiap usulan proitotas di tingkat desa bisa dibahas dan diakomodir dalam Musyawarah Rencana Pembagunan  (Musrenbang) tingkat kecamatan.

“Upaya untuk membahas dan mengakomodir usulan prioritas mulai dari tingkat desa ini saya nilai sangat diperlukan, karena masyarakat di lapangan lebih paham dan tahu betul skala priortas apa saja yang mereka butuhkan,” kata Usman saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Sungai Kakap, Jumat (14/2) di Aula Kantor Camat Sungai Kakap.

Dengan dibahasnya usulan priorotas hasil Musrenbang desa, kata dia secara tak langusng juga bertujuan mensinkronkan program masing-masing desa se-Kecamatan Sungai Kakap.

“Tentunya kami berharap hasil Muesrenbang ini bisa dijadikan dasar oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk menyusun program di tahun 2021,” ucapnya.

Politisi Partai Demokrat ini menilai, salah satu masalah yang paling urgen di Kecamatan Sungai Kakap adalah pintu air dan normalisasi, yang kewenangan pembangunannya tidak banyak berada pada pemerintah kabupaten.

“Masalah ini karap kali dikeluhkan dan ditanyakan masyarakat. Pintu air ini merupakan urat nadi masyarakat Sungai Kakap, karena masyarakat di sini mayoritas bertani. Sehingga ketika masuk air asin akan mengganggu pertanian masyarakat,” jelasnya.

Baca Juga :  Cegah Karhutla dengan Bersinergi

Hal lain, yang dilihat sering menjadi keluhan adalah persoalan listrik. Karena di beberapa desa listrik hanya hidup di siang hari, bahkan ada yang belum teraliri listrik.

“Persoalan listrik ini kita hanya bisa mendorong dan memfasilitasi. Sedangkan kewenangan penuhnya ada pada PLN,” terannya.

Musrenbang Kecamatan Sungai Kakap mengangkat tema Peningkatan Perekonomian Daerah, Sumber Daya Manusia, Kemandirian Desa Didukung Infrastruktur Mendasar dan Pelayanan Sosial Dasar

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan yang turut hadir dan membuka Musrenbang Sungai Kakap menerangkan, Musrenbang dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa.

“Kami akan memperkuat dan menanamkan di mana yang paling mendesak. Alhamdulillah, dengan sistem program pagu indikatif kecamatan, dapat menjamin musrenbang desa yang diprioritaskan dan mendesak dapat terakomodir,” ucapnya.

Baca Juga :  Megawati Resmikan Kantor DPD PDI Perjuangan Kalbar

Kata Muda, pagu indikatif kecamatan diperuntukkan untuk mengakomodasi pembangunan skala desa atas hasil dari musrenbang desa. Sedangkan usulan-usulan yang tidak dapat tertampung dengan pagu indikatif, akan diusulkan di musrenbang kecamatan. Untuk kemudian dibahas di musrenbang kabupaten. Sehingga menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke depan.

“Kami harus memahami seluruh struktur APBD Kubu Raya. Sehingga dari semua usulan ini, nanti alokasi anggaran kita sesuaikan dengan yang menjadi skala prioritas dan keterdesakan yang tinggi,” terangnya.

Muda menyatakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berupaya mengutamakan program yang berkorelasi langsung dengan masyarakat banyak. Di antaranya tetap mengutamakan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar. Ia menyebut jumlah penduduk semakin bertambah. Sehingga bertambah pula kebutuhan sarana pendidikan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pun harus memaksimalkan pembangunan sekolah, termasuk di Kecamatan Sungai Kakap.

“Kami masih butuh banyak sekolah karena semakin bertambahnya jumlah penduduk. Kecamatan Sungai Kakap saja berjumlah 19 ribu penduduk. Lebih banyak dari jumlah penduduk di Kabupaten Kayong Utara,” pungkasnya. (ash)

 Akomodir Usulan Masyarakat Desa

SUNGAI KAKAP — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Usman berharap setiap usulan proitotas di tingkat desa bisa dibahas dan diakomodir dalam Musyawarah Rencana Pembagunan  (Musrenbang) tingkat kecamatan.

“Upaya untuk membahas dan mengakomodir usulan prioritas mulai dari tingkat desa ini saya nilai sangat diperlukan, karena masyarakat di lapangan lebih paham dan tahu betul skala priortas apa saja yang mereka butuhkan,” kata Usman saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Sungai Kakap, Jumat (14/2) di Aula Kantor Camat Sungai Kakap.

Dengan dibahasnya usulan priorotas hasil Musrenbang desa, kata dia secara tak langusng juga bertujuan mensinkronkan program masing-masing desa se-Kecamatan Sungai Kakap.

“Tentunya kami berharap hasil Muesrenbang ini bisa dijadikan dasar oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk menyusun program di tahun 2021,” ucapnya.

Politisi Partai Demokrat ini menilai, salah satu masalah yang paling urgen di Kecamatan Sungai Kakap adalah pintu air dan normalisasi, yang kewenangan pembangunannya tidak banyak berada pada pemerintah kabupaten.

“Masalah ini karap kali dikeluhkan dan ditanyakan masyarakat. Pintu air ini merupakan urat nadi masyarakat Sungai Kakap, karena masyarakat di sini mayoritas bertani. Sehingga ketika masuk air asin akan mengganggu pertanian masyarakat,” jelasnya.

Baca Juga :  Kapal Wisata Sungai Kakap Tawarkan Wisata Susur Muara Sungai

Hal lain, yang dilihat sering menjadi keluhan adalah persoalan listrik. Karena di beberapa desa listrik hanya hidup di siang hari, bahkan ada yang belum teraliri listrik.

“Persoalan listrik ini kita hanya bisa mendorong dan memfasilitasi. Sedangkan kewenangan penuhnya ada pada PLN,” terannya.

Musrenbang Kecamatan Sungai Kakap mengangkat tema Peningkatan Perekonomian Daerah, Sumber Daya Manusia, Kemandirian Desa Didukung Infrastruktur Mendasar dan Pelayanan Sosial Dasar

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan yang turut hadir dan membuka Musrenbang Sungai Kakap menerangkan, Musrenbang dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa.

“Kami akan memperkuat dan menanamkan di mana yang paling mendesak. Alhamdulillah, dengan sistem program pagu indikatif kecamatan, dapat menjamin musrenbang desa yang diprioritaskan dan mendesak dapat terakomodir,” ucapnya.

Baca Juga :  Tiga Rumah Purnawirawan TNI Terbakar

Kata Muda, pagu indikatif kecamatan diperuntukkan untuk mengakomodasi pembangunan skala desa atas hasil dari musrenbang desa. Sedangkan usulan-usulan yang tidak dapat tertampung dengan pagu indikatif, akan diusulkan di musrenbang kecamatan. Untuk kemudian dibahas di musrenbang kabupaten. Sehingga menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke depan.

“Kami harus memahami seluruh struktur APBD Kubu Raya. Sehingga dari semua usulan ini, nanti alokasi anggaran kita sesuaikan dengan yang menjadi skala prioritas dan keterdesakan yang tinggi,” terangnya.

Muda menyatakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berupaya mengutamakan program yang berkorelasi langsung dengan masyarakat banyak. Di antaranya tetap mengutamakan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar. Ia menyebut jumlah penduduk semakin bertambah. Sehingga bertambah pula kebutuhan sarana pendidikan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pun harus memaksimalkan pembangunan sekolah, termasuk di Kecamatan Sungai Kakap.

“Kami masih butuh banyak sekolah karena semakin bertambahnya jumlah penduduk. Kecamatan Sungai Kakap saja berjumlah 19 ribu penduduk. Lebih banyak dari jumlah penduduk di Kabupaten Kayong Utara,” pungkasnya. (ash)

Most Read

Artikel Terbaru

/