alexametrics
24 C
Pontianak
Thursday, June 30, 2022

Fasilitasi Masyarakat Dapatkan Kepastian Hukum dengan Isbat Nikah

SUNGAI RAYA – Melihat masih banyaknya pasangan suami istri di Kubu Raya yang belum memiliki buku nikah dan akta kelahiran bagi anak-anaknya, membuat Serikat Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Kubu Raya berupaya memfasilitasi masyarakat di kabupaten ini untuk membantu pengurusan dokumen identitas hukum yang berkaitan dengan pencatatan nikah dan pencatatan kelahiran.

Ketua Serikat Pekka Kubu Raya, Asmawati, mengakui kendati sebelumnya pemerintah daerah setempat telah melakukan isbat nikah, namun hingga saat ini dia melihat masih banyak warga miskin di kabupaten ini yang belum memiliki buku nikah dan akta kelahiran anak.

“Karena masih banyak yang belum punya buku nikah dan akta kelahiran anak, makanya sejak awal kami berkomitmen membantu pengurusan dokumen identitas hukum. Sebab hal itu penting untuk perlindungan dan massa depan perempuan dan anak-anak nantinya,” katanya baru-baru ini saat menghadiri isbat nikah, pencatatan nikah, dan pencatatan kelahiran di Balai Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya.

“Dari 108 peserta yang ada, kami seleksi dengan melihat kategori di antaranya warga miskin, pernikahan di bawah tahun 2008, dan dalam catatan kartu keluarga terdapat anak yang berusia sekolah. Kategori inilah yang bisa kami loloskan untuk bisa mengikuti kegiatan pelayanan terpadu,” ungkapnya.

Kepala Kantor Pengadilan Agama Sungai Raya, Izzatun Tiyas Rohmatin, menambahkan, dasar hukum digelarnya pelayanan terpadu isbat nikah yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

Baca Juga :  Lasarus Ajak Masyarakat Sukseskan Vaksinasi

“Digelarnya pelayanan terpadu ini dalam rangka Penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu,” jelasnya.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengapresiasi kegiatan Pekka Kubu Raya bersama Pemerintah Kubu Raya dan Pengadilan Agama Sungai Raya, Kantor Kementerian Agama Kubu Raya tersebut lantaran berkontribusi dalam menjaring pasangan yang telah menikah secara agama namun belum terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam Isbat nikah tersebut Muda melihat, banyak pasangan suami istri yang sudah lanjut usia bahkan punya cucu dihadirkan untuk sidang isbat nikah di depan hakim Pengadilan Agama, karena dulunya menikah secara agama tapi tidak terdaftar di KUA. “Inilah pasangan suami istri yang dijaring oleh ibu-ibu Pekka untuk kemudian dihadirkan secara massal yakni 40 pasang,” jelasnya.

Hingga saat ini, kata Muda, sudah ratusan pasangan yang berhasil dijaring untuk kemudian melakukan isbat nikah. Menurutnya, pelayanan terpadu yang dilakukan melalui kerja sama pemerintah kabupaten dengan Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama, dan Pekka itu akan terus dilakukan di berbagai desa. Kesemua itu demi memenuhi hak dasar masyarakat dan menjamin kepastian identitàs serta status hukum bagi setiap pasangan dan calon ahli warisnya.

Baca Juga :  Pembina Yayasan Pelita Kids: Kasus Rudapaksa Ini Fitnah

“Sehingga akan berdampak bagi upaya penguatan kualitas hidup sekaligus membangun suasana batin ketenangan dan kebahagiaan tiap rumah tangga di Kubu Raya,” jelasnya.

Bupati pertama Kubu Raya ini menambahkan, adanya jaminan kepastian identitas serta status hukum masyarakat akan turut membantu kelancaran program-program pemerintah daerah. Misalnya data warga yang telah menikah di mana nantinya proses pengurusan kartu keluarga dapat dipadukan dengan kantor kementerian agama. Sehingga ketika terjadi pernikahan, langsung diikuti dengan pemecahan kartu keluarga induk.

“Karena untuk menghitung rumah tangga itu jika dihitung dari jumlah KK saat ini tentunya lebih dari 170 ribu kepala keluarga yang ada. Karena masih ada yang belum pecah KK-nya. Tentunya hal ini juga menjadi data valid yang kita sajikan. Sehingga setiap program pemerintah bisa kita deteksi, termasuk program desa,” jelasnya.

Kata Muda, berdasarkan ketentuan, pasangan suami-istri yang hendak mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan salinan buku nikah terlebih dahulu memerlukan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama. Namun mayoritas pemohon isbat nikah merupakan masyarakat kalangan tidak mampu.

“Sehingga perlu dibantu dengan pelayanan terpadu isbat nikah yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya,” ucapnya. (ash)

SUNGAI RAYA – Melihat masih banyaknya pasangan suami istri di Kubu Raya yang belum memiliki buku nikah dan akta kelahiran bagi anak-anaknya, membuat Serikat Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Kubu Raya berupaya memfasilitasi masyarakat di kabupaten ini untuk membantu pengurusan dokumen identitas hukum yang berkaitan dengan pencatatan nikah dan pencatatan kelahiran.

Ketua Serikat Pekka Kubu Raya, Asmawati, mengakui kendati sebelumnya pemerintah daerah setempat telah melakukan isbat nikah, namun hingga saat ini dia melihat masih banyak warga miskin di kabupaten ini yang belum memiliki buku nikah dan akta kelahiran anak.

“Karena masih banyak yang belum punya buku nikah dan akta kelahiran anak, makanya sejak awal kami berkomitmen membantu pengurusan dokumen identitas hukum. Sebab hal itu penting untuk perlindungan dan massa depan perempuan dan anak-anak nantinya,” katanya baru-baru ini saat menghadiri isbat nikah, pencatatan nikah, dan pencatatan kelahiran di Balai Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya.

“Dari 108 peserta yang ada, kami seleksi dengan melihat kategori di antaranya warga miskin, pernikahan di bawah tahun 2008, dan dalam catatan kartu keluarga terdapat anak yang berusia sekolah. Kategori inilah yang bisa kami loloskan untuk bisa mengikuti kegiatan pelayanan terpadu,” ungkapnya.

Kepala Kantor Pengadilan Agama Sungai Raya, Izzatun Tiyas Rohmatin, menambahkan, dasar hukum digelarnya pelayanan terpadu isbat nikah yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

Baca Juga :  Lasarus Ajak Masyarakat Sukseskan Vaksinasi

“Digelarnya pelayanan terpadu ini dalam rangka Penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu,” jelasnya.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengapresiasi kegiatan Pekka Kubu Raya bersama Pemerintah Kubu Raya dan Pengadilan Agama Sungai Raya, Kantor Kementerian Agama Kubu Raya tersebut lantaran berkontribusi dalam menjaring pasangan yang telah menikah secara agama namun belum terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam Isbat nikah tersebut Muda melihat, banyak pasangan suami istri yang sudah lanjut usia bahkan punya cucu dihadirkan untuk sidang isbat nikah di depan hakim Pengadilan Agama, karena dulunya menikah secara agama tapi tidak terdaftar di KUA. “Inilah pasangan suami istri yang dijaring oleh ibu-ibu Pekka untuk kemudian dihadirkan secara massal yakni 40 pasang,” jelasnya.

Hingga saat ini, kata Muda, sudah ratusan pasangan yang berhasil dijaring untuk kemudian melakukan isbat nikah. Menurutnya, pelayanan terpadu yang dilakukan melalui kerja sama pemerintah kabupaten dengan Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama, dan Pekka itu akan terus dilakukan di berbagai desa. Kesemua itu demi memenuhi hak dasar masyarakat dan menjamin kepastian identitàs serta status hukum bagi setiap pasangan dan calon ahli warisnya.

Baca Juga :  RSUD Kubu Raya Difungsikan, Prioritas Layanan Kesehatan Ibu dan Anak

“Sehingga akan berdampak bagi upaya penguatan kualitas hidup sekaligus membangun suasana batin ketenangan dan kebahagiaan tiap rumah tangga di Kubu Raya,” jelasnya.

Bupati pertama Kubu Raya ini menambahkan, adanya jaminan kepastian identitas serta status hukum masyarakat akan turut membantu kelancaran program-program pemerintah daerah. Misalnya data warga yang telah menikah di mana nantinya proses pengurusan kartu keluarga dapat dipadukan dengan kantor kementerian agama. Sehingga ketika terjadi pernikahan, langsung diikuti dengan pemecahan kartu keluarga induk.

“Karena untuk menghitung rumah tangga itu jika dihitung dari jumlah KK saat ini tentunya lebih dari 170 ribu kepala keluarga yang ada. Karena masih ada yang belum pecah KK-nya. Tentunya hal ini juga menjadi data valid yang kita sajikan. Sehingga setiap program pemerintah bisa kita deteksi, termasuk program desa,” jelasnya.

Kata Muda, berdasarkan ketentuan, pasangan suami-istri yang hendak mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan salinan buku nikah terlebih dahulu memerlukan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama. Namun mayoritas pemohon isbat nikah merupakan masyarakat kalangan tidak mampu.

“Sehingga perlu dibantu dengan pelayanan terpadu isbat nikah yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya,” ucapnya. (ash)

Most Read

Artikel Terbaru

/