alexametrics
25 C
Pontianak
Saturday, June 25, 2022

Optimalkan Peran dan Tupoksi BPD

SUNGAI RAYA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kubu Raya, Jakariansyah menginginkan setiap anggota Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) Kubu Rayabisa lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tingkat desa.

Sebagaimana amanat dari Undang-Undang kata dia, BPD merupakan bagian dari penyelenggaran pemerintahan desa. “Karenanya dalam menjalankan tugasnya, semua anggota BPD ini harus selalu bersinergi dengan kepala desan termasuk semua aparatur pemerintahan desa,” kata Jakariansyah, Senin (18/1) kepada Pontianak Post di Sungai Raya.

Dalam upaya penguatan BPD, kata Jakariansyah,  saat ini usai terpilih menjadi anggota BPD pihaknya melakukan Bimtek bagi setiap anggota BPD, dengan tujuan sebelum menjalan tugas dan perannya, semua anggota BPD sudah sangat paham dan mengerti mengenai tugas dan tanggung jawab yang akan dilakukan di desa masing-masing sehingga bisa bekerja dengan maksimal.

“Di sisi lain, kami juga menerapkan pakta integritas, artinya, kami berharap setiap anggota BPD harus punya integritas yang kuat dalam rangka membangun desanya dengan optimal menyerap  seetiap aspirasi masyarakat desa dan semua usulan unsur masyarat di desa harus bisa diakomodir aspirasinya. Intinya BPD harus bias bekerja lebih maksimal dengan menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di desanya,” paparnya.

Baca Juga :  Kasus Karhutla sepanjang 2020 Minim

Jakariansyah menegaskan, BPD bertugas didasari dengan Undang-Undang. Dan di Permendagri nomor 110 tahun 2016 kata dia, setidaknya sudah jelas ada sekitar 13 tugas pokok dari BPD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan desa. BPD juga diharapkan bisa menjadi dinaminsator di masyarakat.

”Artinya BPD ini harus menjadi pemersatu masyarakat di desa dan BPD juga harus mampu mensinergikan semua  semua lembaga atau pihak apa saja di desa. Sehingga bisa memberikan konstribusi besar juga dalam upaya mempercepat pembangunan dan peningkjatan kesejahtraan masyarakat desa,” jelasnya.

Secara terpisah, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan juga menginginkan Anggota BPD di Kubu Raya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Kata Muda, saat ini setap desa memiliki kewenangan yang besar dengan adanya Undang-Undang Desa. Adanya aturan tersebut membuka ruang bagi desa untuk pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat di desa.

Baca Juga :  KKR Gelar Dua Lomba Menyongsong New Normal

“Ini adalah tanggung jawab BPD untuk bagaimana meningkatkan partisipasi. Karena desa dengan segala kewenangannya adalah milik rakyat desa. Kewenangan mengelola desa juga milik rakyat desa,” ucap Muda.

Muda mengatakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya komit pada upaya pembangunan yang tepat, cepat, dan fokus. Karena itu, selain dukungan sejumlah inovasi terkait pengelolaan desa, pihaknya juga meminta anggota BPD punya perspektif yang benar dalam menjalankan tanggung jawab di desa.

Muda menegaskan, BPD adalah ruang pengabdian. Yakni ruang untuk memperjuangkan kebutuhan aspirasi masyarakat bersama-sama dengan kepala desa dan perangkatnya. Juga melalui kerja sama dengan seluruh unsur elemen masyarakat di desa.

“Semuanya demi untuk memaksimalkan meskipun di tengah keterbatasan. Kita berusaha untuk menggiring supaya langkah-langkah ke depan benar-benar prioritas dan berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan tidak mubazir,” jelasnya.

“Kita harus menyamakan persepsi untuk menggiring keputusan yang lebih tepat dan cepat karena dana desa itu amanah dan fungsi BPD menggiring bagaimana desa bisa bekerja dengan musyawarah,”  pungkasnya. (ash)

SUNGAI RAYA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kubu Raya, Jakariansyah menginginkan setiap anggota Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) Kubu Rayabisa lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tingkat desa.

Sebagaimana amanat dari Undang-Undang kata dia, BPD merupakan bagian dari penyelenggaran pemerintahan desa. “Karenanya dalam menjalankan tugasnya, semua anggota BPD ini harus selalu bersinergi dengan kepala desan termasuk semua aparatur pemerintahan desa,” kata Jakariansyah, Senin (18/1) kepada Pontianak Post di Sungai Raya.

Dalam upaya penguatan BPD, kata Jakariansyah,  saat ini usai terpilih menjadi anggota BPD pihaknya melakukan Bimtek bagi setiap anggota BPD, dengan tujuan sebelum menjalan tugas dan perannya, semua anggota BPD sudah sangat paham dan mengerti mengenai tugas dan tanggung jawab yang akan dilakukan di desa masing-masing sehingga bisa bekerja dengan maksimal.

“Di sisi lain, kami juga menerapkan pakta integritas, artinya, kami berharap setiap anggota BPD harus punya integritas yang kuat dalam rangka membangun desanya dengan optimal menyerap  seetiap aspirasi masyarakat desa dan semua usulan unsur masyarat di desa harus bisa diakomodir aspirasinya. Intinya BPD harus bias bekerja lebih maksimal dengan menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di desanya,” paparnya.

Baca Juga :  KKR Gelar Dua Lomba Menyongsong New Normal

Jakariansyah menegaskan, BPD bertugas didasari dengan Undang-Undang. Dan di Permendagri nomor 110 tahun 2016 kata dia, setidaknya sudah jelas ada sekitar 13 tugas pokok dari BPD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan desa. BPD juga diharapkan bisa menjadi dinaminsator di masyarakat.

”Artinya BPD ini harus menjadi pemersatu masyarakat di desa dan BPD juga harus mampu mensinergikan semua  semua lembaga atau pihak apa saja di desa. Sehingga bisa memberikan konstribusi besar juga dalam upaya mempercepat pembangunan dan peningkjatan kesejahtraan masyarakat desa,” jelasnya.

Secara terpisah, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan juga menginginkan Anggota BPD di Kubu Raya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Kata Muda, saat ini setap desa memiliki kewenangan yang besar dengan adanya Undang-Undang Desa. Adanya aturan tersebut membuka ruang bagi desa untuk pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat di desa.

Baca Juga :  Pererat Persatuan dan Bangkit dari Pandemi

“Ini adalah tanggung jawab BPD untuk bagaimana meningkatkan partisipasi. Karena desa dengan segala kewenangannya adalah milik rakyat desa. Kewenangan mengelola desa juga milik rakyat desa,” ucap Muda.

Muda mengatakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya komit pada upaya pembangunan yang tepat, cepat, dan fokus. Karena itu, selain dukungan sejumlah inovasi terkait pengelolaan desa, pihaknya juga meminta anggota BPD punya perspektif yang benar dalam menjalankan tanggung jawab di desa.

Muda menegaskan, BPD adalah ruang pengabdian. Yakni ruang untuk memperjuangkan kebutuhan aspirasi masyarakat bersama-sama dengan kepala desa dan perangkatnya. Juga melalui kerja sama dengan seluruh unsur elemen masyarakat di desa.

“Semuanya demi untuk memaksimalkan meskipun di tengah keterbatasan. Kita berusaha untuk menggiring supaya langkah-langkah ke depan benar-benar prioritas dan berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan tidak mubazir,” jelasnya.

“Kita harus menyamakan persepsi untuk menggiring keputusan yang lebih tepat dan cepat karena dana desa itu amanah dan fungsi BPD menggiring bagaimana desa bisa bekerja dengan musyawarah,”  pungkasnya. (ash)

Most Read

Artikel Terbaru

/