alexametrics
29 C
Pontianak
Saturday, July 2, 2022

BPJS Kubu Raya Selektif Akomodir PBI APBD

SUNGAI RAYA — Kepala Operasional Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan Kubu Raya, Linda Indrawati mengatakan hingga akhir tahun 2019 jumlah warga Kubu Raya yang menjadi peserta BPJS kesehatan naik signifikan dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

“Kalau beberapa tahun lalu, terakhir sekitar tahun 2018 jumlah peserta BPJS itu paling hanya sekitar 6.000 an, namun sejak awal tahun 2019 lalu jumlahnya terus naik dan hingga awal januari 2020 jumlah peserta BPJS kami menjadi lebih dari 54.445 peserta,” kata Linda Indrawati kepada Pontianak Post, Selasa (21/1) saat ditemui di ruang kerjanya.

Adanya peningkatan jumlah peserta BPJS di Kubu Raya ini kata Linda, lantaran kian meningkatnya perhatian Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mengakomodir masyarakatnya menjadi peserta BPJS kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Kubu Raya.

“Sayaa melihat komitmen pemerintah daerah saat ini sangat baik. Ini bisa dilihat dari cukup besarnya alokasi anggaran yang dikucurkan Pemerintah Kubu Raya untuk mengakomodir masyarakatnya yang dinilai layak menjadi peserta BPJS melalui PBI APBD,” jelasnya.

Meski mengaku perhatian pemerintah daerah setempat sangat baik untuk mengikutsertakan masyarakatnya menjadi peserta BPJS, namun kata Linda sejak diberlakukannya kebijakan naiknya tarif iuran BPJS, membuat Pemerintah Kubu Raya lebih selektif dalam mengakomodir warga di kabupaten ini menjadi peserta BPJS melalui PBI APBD Kubu Raya.

“Jadi saat ini, yang bisa terdaftar menjadi peserta BPJS melalui PBI APBD itu memang benar-benar harus berasal dari kalangan warga yang tidak mampu atau dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, atau yang direkomendasikan Dinas Kesehatan Kubu Raya,” jelasnya.

Baca Juga :  Penting Menjadi Peserta JKN-KIS Sebelum Mengajukan Peralihan Hak atas Tanah

Lantaran lebih selektif, dalam mengakomir warga yang layak mendapatkan PBI APBD, Pemerintah Kubu Raya pun lanjutnya, kini sudah membuat sejumlah ketentuan. Beberapa ketentuan warga yang dinilai layak mendapatkan PBI APBD seperti, bayi baru lahir yang ibunya peneriman merupakan PBI APBD.

“Kalau ibunya saja sudah menjad peserta BPJS PBI APBD, otomatis ketahuan kalau keluarga ini kurang mampu dan sang anak yang baru lahir juga bisa diakomodir menjadi peserta PBI APBD,” jelasnya.

Pihak Dinas Kesehatan Kubu Raya pun lanjutnya, selalu melakukan verifikasi terhadap peserta BPJS PBI APBD.

“Karena bisa jadi ada warga Kubu Raya yang sebelumnya menjadi peserta PBI APBD, namun saat ini sudah pidah domisili ke daerah lain, nah, orang-orang sepwrti ini, jika ditemukan akan dikeluarkan dari kepsertaan PBI APBD dan tentunya akan diganti dengan warga yang dinilai lebih layak dan memerlukan,” ungkapnya.

Sementara bagi PBI APBN tambahnya, sejak beberaoa tahun terakhir pihaknya juga sempat kembali melakukan verifikasi data terhadap peserta BPJS PBI APBN, dengan tujuan semua data yang telah diverifikasi ulang dan terdaftar sebagai PBI APBN memang berasal dari kalangan warga tidak mampu dan membutuhkan.

Mengingat kuota peserta BPJS dari PBI APBD mulai terbatas seiring dengan kenaikan tarif BPJS, kata Linda membuat pihaknya fokus merangkul peserta BPJS dari segmen atau kategori lainnya. Katerogi yang dimaksud tersebut yakni perangkat desa.

Baca Juga :  BPJS Kembali Salurkan Kotak Sampah ke Kabupaten Sintang

Linda menerangkan, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada, harusnya setiap perangkat desa asuransi kesehatannnya terdaftar di BPJS Kesehatan. Meski begitu kata dia, sejak tahun 2017 hingga saat ini dari sekitar 120 desa di Kubu Raya namun baru 20 desa yang mengikutsertakan perangkat menjadi peserta BPJS di Kubu Raya.

“Makanya saya berharap dinas Pemdes bisa mendorong semua desa di Kubu Raya ini bisa mendaftarkan setiap perangkat desanya menjadi peserta BPJS di Kubu Raya,” harapnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Usman mengatakan adanya kenaikan iuran BPJS yang merupakan kebijakan pemerintah pusat, harus disiasati pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk lebih teliti dalam mengakomodir masyarakat yang akan menjadi PBI APBD.

“Tentunya kami berharap dinas terkait bisa lebih selektif mendata , menginventarisir secara akurat mengenai kariteria warga kurang mampu sehingga Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik bersumber dari APBN maupun APBD benar-benar tepat sasaran ,dan dirasakan manfaatnya oleh warga Kubu Raya yang benar-benar membutuhkan,” paparnya.

Usaman menyarankan setiap tahun ada penambahan Angka PBI baik dari APBN maupun APBD. Politisi Partai Demokrat ini menilai dengan mengakomodir masyarakat yang dinilai layak menjadi peserta BPJS maka akan sangat membantu dan meringankan beban warga kurang mampu.

“Pada akhirnya kami berharap semua warga dapat terakomodir menjadi peserta BPJS dengan syarat pelayanan nya pun harus prima baik pelayanan BPJS apalagi pelayanan rumah sakit agar sesuai amanah pasal 33 UUD 1945,” pungkasnya. (ash)

SUNGAI RAYA — Kepala Operasional Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan Kubu Raya, Linda Indrawati mengatakan hingga akhir tahun 2019 jumlah warga Kubu Raya yang menjadi peserta BPJS kesehatan naik signifikan dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

“Kalau beberapa tahun lalu, terakhir sekitar tahun 2018 jumlah peserta BPJS itu paling hanya sekitar 6.000 an, namun sejak awal tahun 2019 lalu jumlahnya terus naik dan hingga awal januari 2020 jumlah peserta BPJS kami menjadi lebih dari 54.445 peserta,” kata Linda Indrawati kepada Pontianak Post, Selasa (21/1) saat ditemui di ruang kerjanya.

Adanya peningkatan jumlah peserta BPJS di Kubu Raya ini kata Linda, lantaran kian meningkatnya perhatian Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mengakomodir masyarakatnya menjadi peserta BPJS kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Kubu Raya.

“Sayaa melihat komitmen pemerintah daerah saat ini sangat baik. Ini bisa dilihat dari cukup besarnya alokasi anggaran yang dikucurkan Pemerintah Kubu Raya untuk mengakomodir masyarakatnya yang dinilai layak menjadi peserta BPJS melalui PBI APBD,” jelasnya.

Meski mengaku perhatian pemerintah daerah setempat sangat baik untuk mengikutsertakan masyarakatnya menjadi peserta BPJS, namun kata Linda sejak diberlakukannya kebijakan naiknya tarif iuran BPJS, membuat Pemerintah Kubu Raya lebih selektif dalam mengakomodir warga di kabupaten ini menjadi peserta BPJS melalui PBI APBD Kubu Raya.

“Jadi saat ini, yang bisa terdaftar menjadi peserta BPJS melalui PBI APBD itu memang benar-benar harus berasal dari kalangan warga yang tidak mampu atau dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, atau yang direkomendasikan Dinas Kesehatan Kubu Raya,” jelasnya.

Baca Juga :  Sekolah Penggerak Jadi Agen Perubahan

Lantaran lebih selektif, dalam mengakomir warga yang layak mendapatkan PBI APBD, Pemerintah Kubu Raya pun lanjutnya, kini sudah membuat sejumlah ketentuan. Beberapa ketentuan warga yang dinilai layak mendapatkan PBI APBD seperti, bayi baru lahir yang ibunya peneriman merupakan PBI APBD.

“Kalau ibunya saja sudah menjad peserta BPJS PBI APBD, otomatis ketahuan kalau keluarga ini kurang mampu dan sang anak yang baru lahir juga bisa diakomodir menjadi peserta PBI APBD,” jelasnya.

Pihak Dinas Kesehatan Kubu Raya pun lanjutnya, selalu melakukan verifikasi terhadap peserta BPJS PBI APBD.

“Karena bisa jadi ada warga Kubu Raya yang sebelumnya menjadi peserta PBI APBD, namun saat ini sudah pidah domisili ke daerah lain, nah, orang-orang sepwrti ini, jika ditemukan akan dikeluarkan dari kepsertaan PBI APBD dan tentunya akan diganti dengan warga yang dinilai lebih layak dan memerlukan,” ungkapnya.

Sementara bagi PBI APBN tambahnya, sejak beberaoa tahun terakhir pihaknya juga sempat kembali melakukan verifikasi data terhadap peserta BPJS PBI APBN, dengan tujuan semua data yang telah diverifikasi ulang dan terdaftar sebagai PBI APBN memang berasal dari kalangan warga tidak mampu dan membutuhkan.

Mengingat kuota peserta BPJS dari PBI APBD mulai terbatas seiring dengan kenaikan tarif BPJS, kata Linda membuat pihaknya fokus merangkul peserta BPJS dari segmen atau kategori lainnya. Katerogi yang dimaksud tersebut yakni perangkat desa.

Baca Juga :  Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Tutup Usia

Linda menerangkan, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada, harusnya setiap perangkat desa asuransi kesehatannnya terdaftar di BPJS Kesehatan. Meski begitu kata dia, sejak tahun 2017 hingga saat ini dari sekitar 120 desa di Kubu Raya namun baru 20 desa yang mengikutsertakan perangkat menjadi peserta BPJS di Kubu Raya.

“Makanya saya berharap dinas Pemdes bisa mendorong semua desa di Kubu Raya ini bisa mendaftarkan setiap perangkat desanya menjadi peserta BPJS di Kubu Raya,” harapnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Usman mengatakan adanya kenaikan iuran BPJS yang merupakan kebijakan pemerintah pusat, harus disiasati pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk lebih teliti dalam mengakomodir masyarakat yang akan menjadi PBI APBD.

“Tentunya kami berharap dinas terkait bisa lebih selektif mendata , menginventarisir secara akurat mengenai kariteria warga kurang mampu sehingga Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik bersumber dari APBN maupun APBD benar-benar tepat sasaran ,dan dirasakan manfaatnya oleh warga Kubu Raya yang benar-benar membutuhkan,” paparnya.

Usaman menyarankan setiap tahun ada penambahan Angka PBI baik dari APBN maupun APBD. Politisi Partai Demokrat ini menilai dengan mengakomodir masyarakat yang dinilai layak menjadi peserta BPJS maka akan sangat membantu dan meringankan beban warga kurang mampu.

“Pada akhirnya kami berharap semua warga dapat terakomodir menjadi peserta BPJS dengan syarat pelayanan nya pun harus prima baik pelayanan BPJS apalagi pelayanan rumah sakit agar sesuai amanah pasal 33 UUD 1945,” pungkasnya. (ash)

Most Read

Artikel Terbaru

/