alexametrics
26.7 C
Pontianak
Friday, August 19, 2022

Optimalisasi Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi

SUNGAI RAYA – Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menegaskan fokus pembangunan di Kubu Raya akan terus dioptimalkan. “Fokus pembangunan beberapa diantaranya sesuai dengan tema Musrenbang RKPD kali ini yakni peningkatan daya saing pertumbuhan ekonomi, penguatan isu gender, terkait juga dengan pelayanan infrastruktur dasar dan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat,” kata Muda Mahendrawan, Rabu (24/3) usai membuka Musrenbang RKPD Kubu Raya tahun 2022, di Ruang Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya.

Dipilihnya tema pemulihan dan penanjakan ekonomi dalam Musrenbang RKPD kali ini kata Muda, karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat pemerintah daerah setempat akan berupaya maksimal untuk melakukan pemulihan ekonomi di kabupaten dengan Sembilan kecamatan ini.

“Di sisi lain, fokus-fokus pembangunan tetap diupayakan untuk lebih maksimal. Misalnya saja apa sudah dilakukan tahun ini dan tahun lalu yang sudah nampak hasilnya, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan indikator-indikator yang sudah meningkat, akan diperkuat terus termasuk pembangunan infratsrtuktur, yakni jalan-jalan poros di Kubu Raya yang akan diupayakan bisa maksimal dilakukan tahun ini termasuk Jalan-jalan perkim juga sama,” paparnya.

Muda menambahkan, untuk pembangunan atau perbaikan rumah tak layak huni di Kubu Raya tahun ini sudah dialokasikan anggaran  sekitar 2000 lebih rumah tak layak huni. “Jika ditotalkan embangun rumah tak  layak huni yang telah dibangun di Kubu Raya sejak tahun 2010 lalu sudah ada sekitar 8.200 unit rumah dan insya allah kita akan terus memaksimalkan dengan penambahan perbaikan sekitar 2000 rumah tak layak huni di Kubu Raya tahun ini,” ungkapnya.

Bupati pertama Kubu Raya ini juga menyinggung soal dorongan pemerintah kabupaten dalam pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kubu Raya.  Dalam pengembangan sektor UMKM kata Muda, pihaknya juga terus memberikan dorongan pengembangan UMKM di Kubu Raya sama seperti tahun sebelumnya. “Upaya masif dalam mendorong pertumbuhan UMKM akan terus kami lakukan, seperti dengan melakukan pendataan maupun dukungan sarana dan prasarana UMKM seperti peralatan-peralatan sampai kepada menjamin lancarnya pemasaraan dengan menciptakan pasar sistemiknya,” jelasnya.

Baca Juga :  Bupati Resmikan Taman Emas Pertamina

Disinggung mengenai pembangunan jalan poros di Rasau Jaya, kata Muda jalan poros di Rasau Jaya tersebut bukan kewenangan Pemerintah Kubu Raya, namun di pemerintah provinsi.

“Untuk perbaikan jalan poros yang merupakan kewenangan provinsi ini tidak perlu lagi kami usulkan, karena memang sudah kewajiban atau tanggung jawab dari provinsi untuk membangunnya,” jelas Muda.

Muda menambahkan tanggung jawab jalan poros Kubu Raya yang dikelola pemerintah provinsi itu kecil hanya sekitar 3,2 persen dari  total 1.527 kilometer jalan poros yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. “Walau hanya 3,2 persen saja jalan poros di Kubu Raya yang menjadi tanggung jawab provinsi namun tampak lambat dalam melakukan pembangunannya. Jadi saya juga tidak terlau mengusulkan jalan poros yang lain, karena sebelumnya sudah pernah diajukan sejak tahun 2019, semoga saja pembangunan jalan poros di Rasau Jaya yang merupakan tanggung jawab provinsi  ini bisa segera direalisasikan,” ucap Muda.

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, A.L. Leysandri yang turut menghadiri Musrenbang RKPD tersebut mengatakan Musrenbang RKPD kabupaten/kota merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan RKPD kabupaten/kota tahun 2022 yang sekaligus merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta beberapa peraturan pelaksanaannya.

Baca Juga :  Polemik Bipang, Presiden Ingin Gerakkan Ekonomi

Kata A.L. Leysandri, untuk paket strategis yang akan dilaksanakan tahun 2021 di Kubu Raya, yakni Pembangunan atau penggantian Jembatan Korek – Pasak (Tahap 2) sebesar Rp 22,05 Miliar dan Pembangunan Gedung SMA Negeri Tebang Kacang sebesar Rp 4,6 Miliar.

“Dengan adanya pembangunan jembatan dan gedung sekolah ini, diharapkan dapat membantu peningkatan infrastruktur dan mendukung peningkatan IPM di Kabupaten Kubu Raya,” ucap Leysandri.

Leysandri menambahkan untuk pembangunan insfrastruktur seperti jalan, jembatan dan sejenisnya yang menjadi tanggung provinsi akan diupayakan untuk dituntaskan pembangunannya pada tahun 2022 mendatang.

Dia menerangkan, pada tahun 2020 lalu, persentase penduduk miskin Kalbar sebesar 7,24 persen, lebih kecil dari rata-rata nasional sebesar 10,19 persen. Tingkat pengangguran terbuka Kalbar sebesar 5,81 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya, namun tetap lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada pada angka 7,1 persen. Sedangkan IPM Kalbar meningkat sebesar 0,01 menjadi 67,66 , namun masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 71,90.

Meskipun jumlah penduduk miskin dan pengangguran Kalbar relatif kecil, namun katanya, pertumbuhan ekonomi Kalbar mengalami kontraksi sebesar -1,82, di mana lebih baik dibandingkan capaian nasional sebesar -2,07.  Di sisi lain, kata dia, pengangguran terbuka Kubu Raya masih lebih tinggi dari nasional dan provinsi, yaitu 7,14 persen. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi lebih dalam dari nasional dan provinsi yaitu -2,43 persen.

“Kondisi ini jika dibandingkan dengan Kabupaten Kubu Raya. Maka, capaian empat indikator makro Kabupaten Kubu Raya hanya dua yang lebih baik dari nasional dan provinsi, yaitu kemiskinan sebesar 4,42 persen dan IPM sebesar 67,95 persen,” jelasnya. (ash)

SUNGAI RAYA – Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menegaskan fokus pembangunan di Kubu Raya akan terus dioptimalkan. “Fokus pembangunan beberapa diantaranya sesuai dengan tema Musrenbang RKPD kali ini yakni peningkatan daya saing pertumbuhan ekonomi, penguatan isu gender, terkait juga dengan pelayanan infrastruktur dasar dan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat,” kata Muda Mahendrawan, Rabu (24/3) usai membuka Musrenbang RKPD Kubu Raya tahun 2022, di Ruang Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya.

Dipilihnya tema pemulihan dan penanjakan ekonomi dalam Musrenbang RKPD kali ini kata Muda, karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat pemerintah daerah setempat akan berupaya maksimal untuk melakukan pemulihan ekonomi di kabupaten dengan Sembilan kecamatan ini.

“Di sisi lain, fokus-fokus pembangunan tetap diupayakan untuk lebih maksimal. Misalnya saja apa sudah dilakukan tahun ini dan tahun lalu yang sudah nampak hasilnya, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan indikator-indikator yang sudah meningkat, akan diperkuat terus termasuk pembangunan infratsrtuktur, yakni jalan-jalan poros di Kubu Raya yang akan diupayakan bisa maksimal dilakukan tahun ini termasuk Jalan-jalan perkim juga sama,” paparnya.

Muda menambahkan, untuk pembangunan atau perbaikan rumah tak layak huni di Kubu Raya tahun ini sudah dialokasikan anggaran  sekitar 2000 lebih rumah tak layak huni. “Jika ditotalkan embangun rumah tak  layak huni yang telah dibangun di Kubu Raya sejak tahun 2010 lalu sudah ada sekitar 8.200 unit rumah dan insya allah kita akan terus memaksimalkan dengan penambahan perbaikan sekitar 2000 rumah tak layak huni di Kubu Raya tahun ini,” ungkapnya.

Bupati pertama Kubu Raya ini juga menyinggung soal dorongan pemerintah kabupaten dalam pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kubu Raya.  Dalam pengembangan sektor UMKM kata Muda, pihaknya juga terus memberikan dorongan pengembangan UMKM di Kubu Raya sama seperti tahun sebelumnya. “Upaya masif dalam mendorong pertumbuhan UMKM akan terus kami lakukan, seperti dengan melakukan pendataan maupun dukungan sarana dan prasarana UMKM seperti peralatan-peralatan sampai kepada menjamin lancarnya pemasaraan dengan menciptakan pasar sistemiknya,” jelasnya.

Baca Juga :  Edukasi Mekanisme Mesin Pencacah Sampah Organik

Disinggung mengenai pembangunan jalan poros di Rasau Jaya, kata Muda jalan poros di Rasau Jaya tersebut bukan kewenangan Pemerintah Kubu Raya, namun di pemerintah provinsi.

“Untuk perbaikan jalan poros yang merupakan kewenangan provinsi ini tidak perlu lagi kami usulkan, karena memang sudah kewajiban atau tanggung jawab dari provinsi untuk membangunnya,” jelas Muda.

Muda menambahkan tanggung jawab jalan poros Kubu Raya yang dikelola pemerintah provinsi itu kecil hanya sekitar 3,2 persen dari  total 1.527 kilometer jalan poros yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. “Walau hanya 3,2 persen saja jalan poros di Kubu Raya yang menjadi tanggung jawab provinsi namun tampak lambat dalam melakukan pembangunannya. Jadi saya juga tidak terlau mengusulkan jalan poros yang lain, karena sebelumnya sudah pernah diajukan sejak tahun 2019, semoga saja pembangunan jalan poros di Rasau Jaya yang merupakan tanggung jawab provinsi  ini bisa segera direalisasikan,” ucap Muda.

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, A.L. Leysandri yang turut menghadiri Musrenbang RKPD tersebut mengatakan Musrenbang RKPD kabupaten/kota merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan RKPD kabupaten/kota tahun 2022 yang sekaligus merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta beberapa peraturan pelaksanaannya.

Baca Juga :  Februari, Penyaluran BNI Griya Tumbuh di Atas 8 Persen

Kata A.L. Leysandri, untuk paket strategis yang akan dilaksanakan tahun 2021 di Kubu Raya, yakni Pembangunan atau penggantian Jembatan Korek – Pasak (Tahap 2) sebesar Rp 22,05 Miliar dan Pembangunan Gedung SMA Negeri Tebang Kacang sebesar Rp 4,6 Miliar.

“Dengan adanya pembangunan jembatan dan gedung sekolah ini, diharapkan dapat membantu peningkatan infrastruktur dan mendukung peningkatan IPM di Kabupaten Kubu Raya,” ucap Leysandri.

Leysandri menambahkan untuk pembangunan insfrastruktur seperti jalan, jembatan dan sejenisnya yang menjadi tanggung provinsi akan diupayakan untuk dituntaskan pembangunannya pada tahun 2022 mendatang.

Dia menerangkan, pada tahun 2020 lalu, persentase penduduk miskin Kalbar sebesar 7,24 persen, lebih kecil dari rata-rata nasional sebesar 10,19 persen. Tingkat pengangguran terbuka Kalbar sebesar 5,81 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya, namun tetap lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada pada angka 7,1 persen. Sedangkan IPM Kalbar meningkat sebesar 0,01 menjadi 67,66 , namun masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 71,90.

Meskipun jumlah penduduk miskin dan pengangguran Kalbar relatif kecil, namun katanya, pertumbuhan ekonomi Kalbar mengalami kontraksi sebesar -1,82, di mana lebih baik dibandingkan capaian nasional sebesar -2,07.  Di sisi lain, kata dia, pengangguran terbuka Kubu Raya masih lebih tinggi dari nasional dan provinsi, yaitu 7,14 persen. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi lebih dalam dari nasional dan provinsi yaitu -2,43 persen.

“Kondisi ini jika dibandingkan dengan Kabupaten Kubu Raya. Maka, capaian empat indikator makro Kabupaten Kubu Raya hanya dua yang lebih baik dari nasional dan provinsi, yaitu kemiskinan sebesar 4,42 persen dan IPM sebesar 67,95 persen,” jelasnya. (ash)

Most Read

Artikel Terbaru

/