alexametrics
25 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

Komitmen Desa Terapkan Transaksi Nontunai

SUNGAI RAYA — Sebanyak 90 desa di Kubu Raya, Kamis (27/2) melakukan penandatanganan perjanjian implementasi transaksi non tunai di Aula Kantor Bupati Kubu Raya.  Sebelumnya pada tahun 2019, sebanyak 28 desa di kabupaten ini juga telah menerapkan pengelolaan keuangan desa dengan sistem non tunai.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Jaya Kesuma mengatakan sejak ditandatanginya nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kejaksaan Agung terkait koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, seperti ikut melakukan pendampingan bagi perangkat desa termasuk kepala desa membuat pihaknya bekerja ekstra untuk turut mendampingi perangkat termasuk kepala desa khususnya di Kalimantan Barat.

“Kami tidak sekedar diberikan tugas untuk melakukan tindakan hukum, namun juga bisa melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana atau berupaya agar para perangkat desa termasuk kepala desa ini tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku,” katanya saat menghadiri penandatanganan perjanjian kerjasama implementasi transaksi nontunai desa dan sosialisasi pengeleloaan keuangan  desa tahun anggaran 2020, di Aula Kantor Bupati Kubu Raya

Jaya Kesuma pun mengaku sangat terbantu dengan implementasi transaksi pengelolaan keuangan desa secara nontunai di Kubu Raya. Dengan penerapan transaksi nontunai kata dia, secara tak langsung akan meminalisir terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan pengelola keuangan desa.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan pengelolaan keuangan desa dengan transaksi nontunai yang merupakan terobosan untuk membuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut kata dia, sekaligus mengamankan dan melindungi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi hak masyarakat desa.

“Pengelolaan keuangan desa dengan transaksi non tunai ini juga sebagai upaya membentengi aparatur desa dari persoalan hukum sekaligus mempercepat pembangunan. Memastikan realisasinya bisa lebih efektif dan termonitor dengan baik,” kata Muda saat menghadiri penandatanganan perjanjian kerjasama implementasi transaksi non tunai desa dan sosialisasi pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2020 di Aula Kantor Bupati Kubu Raya.

Baca Juga :  Amankan Pekerja Migran Ilegal Asal Lombok

Kata Muda, ide penerapan sistem nontunai ini berasal dari Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pembangunan Desa yang dibentuk Pemerintah Kubu Raya. Pokja ini bertugas mendampingi setiap desa di Kubu Raya dalam penyusunan RKPDes dan APBDes. Pokja bersama dirinya kemudian melontarkan  gagasan berbentuk tantangan kepada desa-desa untuk mengelola dana desa secara nontunai.

Semula pada tahun 2019 kata dia, terdapat 28 desa yang menyatakan siap menerapkan pengelolaan dana desa dengan sistem nontunai, kemudian pemerintah daerah setempat membuat regulasinya melalui Peraturan Bupati Kubu Raya. “Setelah regulasinya dibuat kami lakukan pelatihan bersama Bank Kalbar sebagai pemegang aplikasi Cash Management System (CMS) dan langsung dipraktikkan di 28 desa tersebut,” terangnya.

Bagi Muda, di era digital saat ini sistem transaksi nontunai sangat kontekstual. Meskipun sempat ada kendala di awal berkaitan dengan jaringan Internet. Namun kendala tersebut bisa diatasi dengan cara berpindah posisi operasional ke lokasi yang memiliki jaringan Internet yang baik.

“Ketika jaringan lemah maka bisa bergeser dulu ke tempat yang punya jaringan yang baik. Misalnya ke pusat kecamatan. Dan dengan menggunakan laptop eksekusi dapat dilakukan di tempat itu. Jadi tetap ada solusi,” terangnya.

Penerapan transaksi nontunai lanjutnya membuat semua pihak terkait profesional. Dengan cara itu pula diharapkan program-program di berbagai sektor yang menyentuh langsung masyarakat berjalan lancar dan komprehensif. Baik di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, layanan sosial dasar, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pelembagaan Badan Usaha Milik Desa, maupun sistem pendataan di desa-desa.

“Semoga ini memberikan kualitas pengelolaan dan dampak yang luas bagi perkembangan dan kemandirian masyarakat,” harapnya.

Kepala Desa Seruat Tiga, Pandi mengaku sangat terbantu dengan adanya penerapan pengelolaan keuangan desa dengan transaksi nontunai. “Saya melihat dengan penerapan pengelolaan keuangan desa dengan transaksi nontunai bisa memudahkan transaksi keamanan, transaksi penataausahaan, pelaporan, maupun pertanggungjawaban penggunaan APBDes. Selain itu juga meminimalkan kesalahan dan penyalahgunaan APBDes serta dapat menjadi dasar untuk menuju status desa mandiri,” terangnya.

Baca Juga :  Bagikan Bonus Kafilah Berprestasi

Meski begitu, Pandi mengaku belum kuatnya jaringan internet di desanya menjad tantangan tersendiri. “Memang bisa disiasati penggunaan transaksi nontunai ini untuk bergeser dulu mencari tempat yang jaringan internetnya lebiih baik, namun saya juga berharap untuk kian memudahkan kerja pemerintah desa, penguatan jaringan internet di desa kami juga bisa diperhatikan ke depannya,” harapnya.

Kepala Urusan Keuangan Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Ekis Suryanimengaku sangat terbantu dengan penerapan sistem nontunai. Khususnya terkait aktivitas pelaporan, pencatatan, termasuk keamanan.

“Saya pribadi selaku kepala urusan keuangan jadi mudah untuk mencatat keluar-masuknya dana. Alhadmulillah sampai saat ini tidak mendapatkan kendala dan mudah sekali selama kita memang mempelajari aplikasi ini. Aplikasi ini memang sudah dirancangkan oleh Bank Kalbar dan mudah sekali implementasinya,” sebutnya.

Ketua DPRD Kubu Raya, Agus Sudarmansyah mengapresiasi kebijakan penerapan transaksi non tunai disemua desa di Kubu Raya. Hanya saja kata dia, agar pelaksanaannya maksimal, perlu diberikan pendampingan dan pelatihan bagi setiap  perangkat desa agar memahami cara mengoperasikan pengelolaan keuangan desa secara nontunai dengan Cash Management System (CMS).

Di sisi lain lanjutnya juga perlu diperhatikan peningkatakan pelayanan jaringan internet disetiap desa untuk menunjang pelaksanaan transaksi nontunai. “Bagi desa yang beum ada jaringan internet, memang bisa disiasati penggunaannya secara offline dan mencari tempat yang ada jaringan internetnya, namun alangkah baiknya jika setiap desa sudah ada jaringan internet sehingga lebih memudahkan kinerja perangkat desa dalam mengelola keuangan desa dengan transaksi nontunai ini,” pungkasnya. (ash)

 

SUNGAI RAYA — Sebanyak 90 desa di Kubu Raya, Kamis (27/2) melakukan penandatanganan perjanjian implementasi transaksi non tunai di Aula Kantor Bupati Kubu Raya.  Sebelumnya pada tahun 2019, sebanyak 28 desa di kabupaten ini juga telah menerapkan pengelolaan keuangan desa dengan sistem non tunai.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Jaya Kesuma mengatakan sejak ditandatanginya nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kejaksaan Agung terkait koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, seperti ikut melakukan pendampingan bagi perangkat desa termasuk kepala desa membuat pihaknya bekerja ekstra untuk turut mendampingi perangkat termasuk kepala desa khususnya di Kalimantan Barat.

“Kami tidak sekedar diberikan tugas untuk melakukan tindakan hukum, namun juga bisa melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana atau berupaya agar para perangkat desa termasuk kepala desa ini tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku,” katanya saat menghadiri penandatanganan perjanjian kerjasama implementasi transaksi nontunai desa dan sosialisasi pengeleloaan keuangan  desa tahun anggaran 2020, di Aula Kantor Bupati Kubu Raya

Jaya Kesuma pun mengaku sangat terbantu dengan implementasi transaksi pengelolaan keuangan desa secara nontunai di Kubu Raya. Dengan penerapan transaksi nontunai kata dia, secara tak langsung akan meminalisir terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan pengelola keuangan desa.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan pengelolaan keuangan desa dengan transaksi nontunai yang merupakan terobosan untuk membuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut kata dia, sekaligus mengamankan dan melindungi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi hak masyarakat desa.

“Pengelolaan keuangan desa dengan transaksi non tunai ini juga sebagai upaya membentengi aparatur desa dari persoalan hukum sekaligus mempercepat pembangunan. Memastikan realisasinya bisa lebih efektif dan termonitor dengan baik,” kata Muda saat menghadiri penandatanganan perjanjian kerjasama implementasi transaksi non tunai desa dan sosialisasi pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2020 di Aula Kantor Bupati Kubu Raya.

Baca Juga :  Rapat Kerja Kepala Desa se-Kubu Raya

Kata Muda, ide penerapan sistem nontunai ini berasal dari Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pembangunan Desa yang dibentuk Pemerintah Kubu Raya. Pokja ini bertugas mendampingi setiap desa di Kubu Raya dalam penyusunan RKPDes dan APBDes. Pokja bersama dirinya kemudian melontarkan  gagasan berbentuk tantangan kepada desa-desa untuk mengelola dana desa secara nontunai.

Semula pada tahun 2019 kata dia, terdapat 28 desa yang menyatakan siap menerapkan pengelolaan dana desa dengan sistem nontunai, kemudian pemerintah daerah setempat membuat regulasinya melalui Peraturan Bupati Kubu Raya. “Setelah regulasinya dibuat kami lakukan pelatihan bersama Bank Kalbar sebagai pemegang aplikasi Cash Management System (CMS) dan langsung dipraktikkan di 28 desa tersebut,” terangnya.

Bagi Muda, di era digital saat ini sistem transaksi nontunai sangat kontekstual. Meskipun sempat ada kendala di awal berkaitan dengan jaringan Internet. Namun kendala tersebut bisa diatasi dengan cara berpindah posisi operasional ke lokasi yang memiliki jaringan Internet yang baik.

“Ketika jaringan lemah maka bisa bergeser dulu ke tempat yang punya jaringan yang baik. Misalnya ke pusat kecamatan. Dan dengan menggunakan laptop eksekusi dapat dilakukan di tempat itu. Jadi tetap ada solusi,” terangnya.

Penerapan transaksi nontunai lanjutnya membuat semua pihak terkait profesional. Dengan cara itu pula diharapkan program-program di berbagai sektor yang menyentuh langsung masyarakat berjalan lancar dan komprehensif. Baik di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, layanan sosial dasar, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pelembagaan Badan Usaha Milik Desa, maupun sistem pendataan di desa-desa.

“Semoga ini memberikan kualitas pengelolaan dan dampak yang luas bagi perkembangan dan kemandirian masyarakat,” harapnya.

Kepala Desa Seruat Tiga, Pandi mengaku sangat terbantu dengan adanya penerapan pengelolaan keuangan desa dengan transaksi nontunai. “Saya melihat dengan penerapan pengelolaan keuangan desa dengan transaksi nontunai bisa memudahkan transaksi keamanan, transaksi penataausahaan, pelaporan, maupun pertanggungjawaban penggunaan APBDes. Selain itu juga meminimalkan kesalahan dan penyalahgunaan APBDes serta dapat menjadi dasar untuk menuju status desa mandiri,” terangnya.

Baca Juga :  Layanan Perpanjangan SIM Tersedia di Kubu Raya  

Meski begitu, Pandi mengaku belum kuatnya jaringan internet di desanya menjad tantangan tersendiri. “Memang bisa disiasati penggunaan transaksi nontunai ini untuk bergeser dulu mencari tempat yang jaringan internetnya lebiih baik, namun saya juga berharap untuk kian memudahkan kerja pemerintah desa, penguatan jaringan internet di desa kami juga bisa diperhatikan ke depannya,” harapnya.

Kepala Urusan Keuangan Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Ekis Suryanimengaku sangat terbantu dengan penerapan sistem nontunai. Khususnya terkait aktivitas pelaporan, pencatatan, termasuk keamanan.

“Saya pribadi selaku kepala urusan keuangan jadi mudah untuk mencatat keluar-masuknya dana. Alhadmulillah sampai saat ini tidak mendapatkan kendala dan mudah sekali selama kita memang mempelajari aplikasi ini. Aplikasi ini memang sudah dirancangkan oleh Bank Kalbar dan mudah sekali implementasinya,” sebutnya.

Ketua DPRD Kubu Raya, Agus Sudarmansyah mengapresiasi kebijakan penerapan transaksi non tunai disemua desa di Kubu Raya. Hanya saja kata dia, agar pelaksanaannya maksimal, perlu diberikan pendampingan dan pelatihan bagi setiap  perangkat desa agar memahami cara mengoperasikan pengelolaan keuangan desa secara nontunai dengan Cash Management System (CMS).

Di sisi lain lanjutnya juga perlu diperhatikan peningkatakan pelayanan jaringan internet disetiap desa untuk menunjang pelaksanaan transaksi nontunai. “Bagi desa yang beum ada jaringan internet, memang bisa disiasati penggunaannya secara offline dan mencari tempat yang ada jaringan internetnya, namun alangkah baiknya jika setiap desa sudah ada jaringan internet sehingga lebih memudahkan kinerja perangkat desa dalam mengelola keuangan desa dengan transaksi nontunai ini,” pungkasnya. (ash)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/