alexametrics
23.4 C
Pontianak
Sunday, August 14, 2022

Parlemen Usulkan Raperda Pondok Pesantren

SUNGAI RAYA – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kubu Raya, Jainal Abidin mengatakan saat ini terdapat 21 Raperda yang masuk dalam Propemperda Kubu Raya tahun 2020.

“Salah satunya yaitu Raperda inisiatif DPRD Kubu Raya tentang Pondok Pesantren yang kami susun bersama pemerintah daerah tahun ini,” kata Jainal Abidin, Selasa (28/1) kepada Pontianak Post.

Untuk mematangkan usulan Raperda inisiatif tentang Pondok Pesantren kata Jainal dalam waktu dekat pihaknya akan berkonsultasi dengan sejumlah pihak pihak terkait termasuk pengurus pondok pesantren. “Nanti kami akan berkonsultasi dengan berbagai pihak termasuk pengurus Pondok Pesantren di Kubu Raya. Karena Raperda tentang pondok pesantren ini merupakan usulan dari DPRD Kubu Raya,” ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kubu Raya ini menambahkan, mengenai undang-undang pesantren diharapkan dapat memberi masukan terkait rencana penyusunan dan pengesahan rancangan Perda pesantren di Kubu Raya. Hal ini diperlukan, mengingat Kubu Raya termasuk daerah yang memiliki banyak pesantren di Kalimantan Barat. Jainal pun menginginkan agar Perda Pesantren nantinya bisa selaras dengan kebutuhan Pesantren di wilayah masing-masing.

Baca Juga :  Bupati Motivasi Masyarakat, Terus Produktif di Tengah Pandemi

“Nantinya, Perda pesantren diharapkan betul-betul selaras dengan kebutuhan dan kepentingan pesantren sehingga tepat sasaran, pesantren yang tersebar di berbagai daerah sangat unik, memiliki kekhasan serta kearifan lokal masing-masing,” jelasnya.

Sejak Undang-Undang Pesantren dilahirkan lanjutnya, membuat semua pesantren harus bisa mengakses semua fasilitas negara yang ada. Sebab, di dunia pesantren tidak hanya soal pendidikan, ada aspek budaya hingga ekonomi.

Undang-Undang Pesantren pada dasarnya kata dia, mengingatkan negara tentang kepeduliannya terhadap pesantren. Dia berharap dengan adanya Perda tersebut maka keberadaan pesantren bisa terus berkibar untuk membangun karakter bangsa. “Menurut saya, Undang-Undang ini ada karena selama ini pesantren masih dianggap sebagai lembaga pendidikan yang baru lahir,” ucapnya.  Padahal lanjutnya, ada faktor historis juga, dimana pesantren juga diajarkan nilai keislaman dan kebangsaan berupa cinta tanah air.

Baca Juga :  Pembina Yayasan Pelita Kids: Kasus Rudapaksa Ini Fitnah

“Kendati Undang-Undang Pesantren belum ada penjabarannya melalui Peraturan Pemerintah namun setidaknya kami bisa membuat daftar inventaris masalah atau DIM yang nantinya akan kami minta masukan kepada pengurus Pondok Pesantren. Karenanya, untuk di awal tahun ini belum bisa kita lakukan hearing publik karena masih menunggu PP tentang Pesantren,” paparnya.

Jainal menambahkan, tentunya semua pihak berharap Peraturan Pemerintah tentang Pesantren segera dirampungkan dan ditandatangani presiden pada tahun ini. “Setelah itu baru kami bisa membuat Perda ini, karena jika PP ini belum ada atau belum rampung maka tentunya kita tidak bisa membahas atau membuat Perda pesantren tahun ini,” terangnya seraya menambahkan, dalam Rancangan Perda Inisiatif Pondok Pesantren tahun ini, akan dimasukan dalam urutan terakhir sembari menunggu PP tentang penjabaran undang-Undang Pesanteren ditandatangani Presiden. (ash)

SUNGAI RAYA – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kubu Raya, Jainal Abidin mengatakan saat ini terdapat 21 Raperda yang masuk dalam Propemperda Kubu Raya tahun 2020.

“Salah satunya yaitu Raperda inisiatif DPRD Kubu Raya tentang Pondok Pesantren yang kami susun bersama pemerintah daerah tahun ini,” kata Jainal Abidin, Selasa (28/1) kepada Pontianak Post.

Untuk mematangkan usulan Raperda inisiatif tentang Pondok Pesantren kata Jainal dalam waktu dekat pihaknya akan berkonsultasi dengan sejumlah pihak pihak terkait termasuk pengurus pondok pesantren. “Nanti kami akan berkonsultasi dengan berbagai pihak termasuk pengurus Pondok Pesantren di Kubu Raya. Karena Raperda tentang pondok pesantren ini merupakan usulan dari DPRD Kubu Raya,” ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kubu Raya ini menambahkan, mengenai undang-undang pesantren diharapkan dapat memberi masukan terkait rencana penyusunan dan pengesahan rancangan Perda pesantren di Kubu Raya. Hal ini diperlukan, mengingat Kubu Raya termasuk daerah yang memiliki banyak pesantren di Kalimantan Barat. Jainal pun menginginkan agar Perda Pesantren nantinya bisa selaras dengan kebutuhan Pesantren di wilayah masing-masing.

Baca Juga :  Tambah Satu Desa Persiapan di Sungai Enau A

“Nantinya, Perda pesantren diharapkan betul-betul selaras dengan kebutuhan dan kepentingan pesantren sehingga tepat sasaran, pesantren yang tersebar di berbagai daerah sangat unik, memiliki kekhasan serta kearifan lokal masing-masing,” jelasnya.

Sejak Undang-Undang Pesantren dilahirkan lanjutnya, membuat semua pesantren harus bisa mengakses semua fasilitas negara yang ada. Sebab, di dunia pesantren tidak hanya soal pendidikan, ada aspek budaya hingga ekonomi.

Undang-Undang Pesantren pada dasarnya kata dia, mengingatkan negara tentang kepeduliannya terhadap pesantren. Dia berharap dengan adanya Perda tersebut maka keberadaan pesantren bisa terus berkibar untuk membangun karakter bangsa. “Menurut saya, Undang-Undang ini ada karena selama ini pesantren masih dianggap sebagai lembaga pendidikan yang baru lahir,” ucapnya.  Padahal lanjutnya, ada faktor historis juga, dimana pesantren juga diajarkan nilai keislaman dan kebangsaan berupa cinta tanah air.

Baca Juga :  Kabag Kesra KKR Tutup Usia

“Kendati Undang-Undang Pesantren belum ada penjabarannya melalui Peraturan Pemerintah namun setidaknya kami bisa membuat daftar inventaris masalah atau DIM yang nantinya akan kami minta masukan kepada pengurus Pondok Pesantren. Karenanya, untuk di awal tahun ini belum bisa kita lakukan hearing publik karena masih menunggu PP tentang Pesantren,” paparnya.

Jainal menambahkan, tentunya semua pihak berharap Peraturan Pemerintah tentang Pesantren segera dirampungkan dan ditandatangani presiden pada tahun ini. “Setelah itu baru kami bisa membuat Perda ini, karena jika PP ini belum ada atau belum rampung maka tentunya kita tidak bisa membahas atau membuat Perda pesantren tahun ini,” terangnya seraya menambahkan, dalam Rancangan Perda Inisiatif Pondok Pesantren tahun ini, akan dimasukan dalam urutan terakhir sembari menunggu PP tentang penjabaran undang-Undang Pesanteren ditandatangani Presiden. (ash)

Most Read

Artikel Terbaru

/