alexametrics
27.8 C
Pontianak
Tuesday, July 5, 2022

Data Wajib Pajak Masih Bersatu dengan Mempawah

SUNGAI RAYA–Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, A.L. Leysandri mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan mengupayakan penuntasan pembangunan infrastruktur jalan poros dan sejumlah infrastruktur lainnya pada tahun 2022 mendatang.

“Di tahun 2022 semuanya akan kami anggarkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kalimantan Barat,” kata Leysandri kepada wartawan, baru-baru ini, usai menghadiri Musrenbang RKPD Kubu Raya di Aula Kantor Bupati Kubu Raya.

Kendati mengaku akan mengalokasikan anggaran secara maksimal untuk pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat, namun kata Leysandri, pemerintah provinsi juga mendorong sejumlah wilayah perkebunan dan sejenisnya agar bisa dibangun infrastrukturnya melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang berinvetasi di Kalimantan Barat.

“Dan upaya untuk menggerakan pihak perusahan juga sudah dilakukan untuk mengucurkan CSR nya dibeberapa ruas jalan dalam membangun infrastruktur jalan terutama di sekitar lokasi perusahaan perkebunan atau pertembangan, seperti di Ketapang. Karena kalau semua dibebankan pada APBD provinsi juga tidak mampu karena banyak untuk membangunnya, makanya kita rangkul pihak swasta untuk menjalankan CSRnya,” ucapnya.

Ditanya mengenai masih adanya bagi hasil pajak yang dikelola pemerintah provinsi dinilai tidak seimbang untuk diberikan ke daerah seperti di Kubu Raya, kata Leysandri hingga saat yang masih menjadi kendala yakni terkait data.

Baca Juga :  Lagi, Satresnarkoba Bongkar Peredaran Narkoba

Dia menerangkan, data jumlah wajib pajak di Kubu Raya yang dihimpun pemerintah provinsi saat ini masih bersatu dengan Kabupaten Mempawah. “Mungkin saja validasi data di lapangan ini masih belum maksimal, sehingga provinsi masih menggunakan data lama. Semoga dengan adanya upaya pembenahan penyelesaian data ini, hal-hal yang berkaitan dengan data wajib pajak dan sejenisnya bisa dipihal dan keluhan bagi hasil pajak ini bisa diatasi,” ungkapnya.

Tidak hanya di Kubu Raya, kata Leysandri, persoalan terkait data juga terjadi di daerah lainnya di Kalimantan Barat. “Saya waktu tugas di Sanggau juga begitu terkait keluhan bagi hasil pajak. Banyak kendaraan di Sanggau sana, namun bagi hasil pajaknya tidak diterima maksimal, padahal operasionalnya di Sanggau dan ini juga menjadi persoalan dan secara bertahap masalah ini akan dibenahi,” paparnya.

Leysandri pun menegaskan, pihaknya menargetkan bisa menyelesaikan persoalan data yang berkaitan dengan bagi hasil pajak sekitar satu tahun. “Sebelumnya pak gubernur juga menargetkan paling lama sekitar satu tahun data ini bisa selesai, karena kami akan mengeksekusi semua kegiatan pembangunan di tahun 2022. Dan semoga saja targetnya bisa selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, karena di back up juga oleh Bappeda,” pungkasnya.

Baca Juga :  Permudah Layanan dengan Lelang Elektronik  

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Suharso melihat hingga saat ini masih terdapat kendala dalam pembagian hasil pajak seperti pajak kendaraan bermotor yang dikelola pemerintah provinsi Kalimantan Barat.

Dia melihat hingga saat ini data wajib pajak yang menjadi hak Kubu Raya terkait bagi hasil belum menunjukkan transparansi dan rasa keadilan. “Makanya kami minta pemerintah provinsi yang merupakan perwakilan pemerintah pusat dalam memungut pajak atau sumber-sumber lain yang menjadi tanggung jawab provinsi yang akan dikembalikan dari bagi hasil itu harus transparan dan berkeadilan,” katanya.

Suharso ingin mengutarakan pesan, jika masyarakat ingin meminta rasa keadilan itu, misalnya dalam bagi hasil pajak ini. “Terlebih sebagai kabupaten termuda yang baru berumur sekitar 13 tahun, jadi wajar saja kalau Kubu Raya masih dibimbing provinsi dan memberikan bantuan,” ucap Suharso. (ash)

SUNGAI RAYA–Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, A.L. Leysandri mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan mengupayakan penuntasan pembangunan infrastruktur jalan poros dan sejumlah infrastruktur lainnya pada tahun 2022 mendatang.

“Di tahun 2022 semuanya akan kami anggarkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kalimantan Barat,” kata Leysandri kepada wartawan, baru-baru ini, usai menghadiri Musrenbang RKPD Kubu Raya di Aula Kantor Bupati Kubu Raya.

Kendati mengaku akan mengalokasikan anggaran secara maksimal untuk pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat, namun kata Leysandri, pemerintah provinsi juga mendorong sejumlah wilayah perkebunan dan sejenisnya agar bisa dibangun infrastrukturnya melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang berinvetasi di Kalimantan Barat.

“Dan upaya untuk menggerakan pihak perusahan juga sudah dilakukan untuk mengucurkan CSR nya dibeberapa ruas jalan dalam membangun infrastruktur jalan terutama di sekitar lokasi perusahaan perkebunan atau pertembangan, seperti di Ketapang. Karena kalau semua dibebankan pada APBD provinsi juga tidak mampu karena banyak untuk membangunnya, makanya kita rangkul pihak swasta untuk menjalankan CSRnya,” ucapnya.

Ditanya mengenai masih adanya bagi hasil pajak yang dikelola pemerintah provinsi dinilai tidak seimbang untuk diberikan ke daerah seperti di Kubu Raya, kata Leysandri hingga saat yang masih menjadi kendala yakni terkait data.

Baca Juga :  Lahan Tidur Jadi Pertanian Terpadu 

Dia menerangkan, data jumlah wajib pajak di Kubu Raya yang dihimpun pemerintah provinsi saat ini masih bersatu dengan Kabupaten Mempawah. “Mungkin saja validasi data di lapangan ini masih belum maksimal, sehingga provinsi masih menggunakan data lama. Semoga dengan adanya upaya pembenahan penyelesaian data ini, hal-hal yang berkaitan dengan data wajib pajak dan sejenisnya bisa dipihal dan keluhan bagi hasil pajak ini bisa diatasi,” ungkapnya.

Tidak hanya di Kubu Raya, kata Leysandri, persoalan terkait data juga terjadi di daerah lainnya di Kalimantan Barat. “Saya waktu tugas di Sanggau juga begitu terkait keluhan bagi hasil pajak. Banyak kendaraan di Sanggau sana, namun bagi hasil pajaknya tidak diterima maksimal, padahal operasionalnya di Sanggau dan ini juga menjadi persoalan dan secara bertahap masalah ini akan dibenahi,” paparnya.

Leysandri pun menegaskan, pihaknya menargetkan bisa menyelesaikan persoalan data yang berkaitan dengan bagi hasil pajak sekitar satu tahun. “Sebelumnya pak gubernur juga menargetkan paling lama sekitar satu tahun data ini bisa selesai, karena kami akan mengeksekusi semua kegiatan pembangunan di tahun 2022. Dan semoga saja targetnya bisa selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, karena di back up juga oleh Bappeda,” pungkasnya.

Baca Juga :  Dorong Peningkatan Sektor Pangan

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Suharso melihat hingga saat ini masih terdapat kendala dalam pembagian hasil pajak seperti pajak kendaraan bermotor yang dikelola pemerintah provinsi Kalimantan Barat.

Dia melihat hingga saat ini data wajib pajak yang menjadi hak Kubu Raya terkait bagi hasil belum menunjukkan transparansi dan rasa keadilan. “Makanya kami minta pemerintah provinsi yang merupakan perwakilan pemerintah pusat dalam memungut pajak atau sumber-sumber lain yang menjadi tanggung jawab provinsi yang akan dikembalikan dari bagi hasil itu harus transparan dan berkeadilan,” katanya.

Suharso ingin mengutarakan pesan, jika masyarakat ingin meminta rasa keadilan itu, misalnya dalam bagi hasil pajak ini. “Terlebih sebagai kabupaten termuda yang baru berumur sekitar 13 tahun, jadi wajar saja kalau Kubu Raya masih dibimbing provinsi dan memberikan bantuan,” ucap Suharso. (ash)

Most Read

Artikel Terbaru

/