alexametrics
31 C
Pontianak
Friday, May 27, 2022

DPRD Minta Pemkab Serius Susun Langkah

Rakor Kerja Sama Pemkab dan Universitas Muhamadiyah Pontianak

NGABANG – Anggota DPRD Landak Margareta meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak dapat serius dalam menyusun langkah dalam menjalankan berbagai program kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhamadiyah Pontianak (UMP). Hal tersebut dikatakannya saat menghadiri pembahasan potensi kerja sama antara Kabupaten Landak dengan LPPM Universitas Muhamadiyah Pontianak, dan Inventarisasi Potensi Kerjasama wajib antara Kabupaten Landak dengan kabupaten yang berbatasan, Senin (30/11).

Margareta mengatakan beberapa hal yang nantinya menjadi fokus kerja sama, sehingga perlu disusun langkah serius dalam penanganannya. Bahkan, bila perlu, dia menyarankan, dapat bekerja sama dengan lembaga atau universitas untuk mendapatkan kajian akademis. Beberapa hal tersebut, diungkapkan dia, yakni penanganan stunting, potensi bidang perikanan, layanan listrik bagi warga serta adanya beberapa Raperda yang akan dibahas ke depannya contohnya penerapan kawasan bebas asap rokok di Kabupaten Landak dan pemekaran desa serta kecamatan.

Ia pun menyoroti beberapa lokasi di Kabupaten Landak yang belum mendapatkan layanan listrik negara. Permasalahannya, diungkapkan dia, adalah jaringan listrik negara belum sampai ke daerah pelosok yang merupakan ranah Pemerintah Provinsi.

“Sedangkan berdasarkan hasil penelitian ternyata air parit dapat dijadikan sumber daya untuk menyalakan lampu. Oleh sebab itu kita di Kabupaten Landak tidak perlu khawatir dalam hal ini, karena kita memiliki sumber energi yang dapat diolah,” ucap Margareta.

Baca Juga :  Hindari Kucing, Minibus Nyemplung

Margareta juga pemerintah untuk membuat daftar desa atau dusun yang belum ada terlaliri listrik. Begitu juga, sebut dia, dengan peta desa terkait pemekaran desa dan kecamatan. Dengan adanya peta tersebut, maka diharapkan dia, dapat dialokasikan pendanaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ataupun APBD Desa.

“Kita berharap semua lokasi didata terlebih dahulu untuk dapat dikaji guna perencanaan lebih lanjut, sedangkan untuk pendanaan maka diserahkan pada pihak eksekutif dalam hal ini DPMPD,” tambahnya.

Sementara itu Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Nikolaus menyampaikan terima kasihnya kepada LPPM UMP yang telah hadir untuk menyampaikan secara langsung, terkait dengan permasalahan kesehatan dan sosial diantaranya terkait stunting, kawasan bebas asap rokok, dan PLTA yang kini Kabupaten Landak masih memiliki beberapa lokasi yang belum teraliri listrik negara.

“Kita berharap rencana ini dapat direalisasikan sebagaimana yang kita harapkan selama ini, mengingat saat ini ada beberapa desa atau dusun yang tak terjangkau atau belum mendapatkan layanan listrik negara hal ini disebabkan lokasi mereka memang jauh dari titik sambungan listrik,” ujar Nikolaus.

Baca Juga :  Warga dann TNI Gotong Royong Siapkan Kayu Untuk Bangun Jembatan

Ia menambahkan, untuk melaksanakan ketentuan pasal 369 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kerjasama Daerah. Yang di mana PP ini, menurut dia, mengatur tentang Kerjasama Daerah.

Rektor UMP Doddy Irawan, mengucapkan terima kasih karena sudah diterima di Kabupaten Landak dan menyampaikan program-program terkait kerjasama Daerah. “Kami merasa berterima kasih sudah diterima oleh Pemerintah kabupaten Landak dan sebelumnya kami juga sudah melakukan audiensi dengan Ibu Bupati, pada saat ini Rapat Koordinasi kerjasama Daerah di Kabupaten Landak,” ucapnya.

Pihaknya menyampaikan program-program yang ada di UMP, sehubungan dengan fungsi dari universitas yaitu Tridharma adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat. “Kami di Universitas di Muhammadiyah memiliki tujuh fakultas dengan masing-masing programnya, dan beberapa inovasi kami di bidang Budidaya Perairan yaitu pengolahan pakan ikan, di bidang Manajemen terdapat UMKM yaitu mesin dodol, untuk bisa melakukan kerjasama dengan Kabupaten Landak terkait dengan Penelitian, Praktik Belajar Lapangan (PBL) dan Kuliah Kerja Usaha (KKU). Kami berharap ada program yang cocok dan bisa diterapkan di Kabupaten Landak,” jelas Doddy. (mif)

Rakor Kerja Sama Pemkab dan Universitas Muhamadiyah Pontianak

NGABANG – Anggota DPRD Landak Margareta meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak dapat serius dalam menyusun langkah dalam menjalankan berbagai program kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhamadiyah Pontianak (UMP). Hal tersebut dikatakannya saat menghadiri pembahasan potensi kerja sama antara Kabupaten Landak dengan LPPM Universitas Muhamadiyah Pontianak, dan Inventarisasi Potensi Kerjasama wajib antara Kabupaten Landak dengan kabupaten yang berbatasan, Senin (30/11).

Margareta mengatakan beberapa hal yang nantinya menjadi fokus kerja sama, sehingga perlu disusun langkah serius dalam penanganannya. Bahkan, bila perlu, dia menyarankan, dapat bekerja sama dengan lembaga atau universitas untuk mendapatkan kajian akademis. Beberapa hal tersebut, diungkapkan dia, yakni penanganan stunting, potensi bidang perikanan, layanan listrik bagi warga serta adanya beberapa Raperda yang akan dibahas ke depannya contohnya penerapan kawasan bebas asap rokok di Kabupaten Landak dan pemekaran desa serta kecamatan.

Ia pun menyoroti beberapa lokasi di Kabupaten Landak yang belum mendapatkan layanan listrik negara. Permasalahannya, diungkapkan dia, adalah jaringan listrik negara belum sampai ke daerah pelosok yang merupakan ranah Pemerintah Provinsi.

“Sedangkan berdasarkan hasil penelitian ternyata air parit dapat dijadikan sumber daya untuk menyalakan lampu. Oleh sebab itu kita di Kabupaten Landak tidak perlu khawatir dalam hal ini, karena kita memiliki sumber energi yang dapat diolah,” ucap Margareta.

Baca Juga :  Pemkab Minta Warga Patuhi Jam Buang Sampah

Margareta juga pemerintah untuk membuat daftar desa atau dusun yang belum ada terlaliri listrik. Begitu juga, sebut dia, dengan peta desa terkait pemekaran desa dan kecamatan. Dengan adanya peta tersebut, maka diharapkan dia, dapat dialokasikan pendanaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ataupun APBD Desa.

“Kita berharap semua lokasi didata terlebih dahulu untuk dapat dikaji guna perencanaan lebih lanjut, sedangkan untuk pendanaan maka diserahkan pada pihak eksekutif dalam hal ini DPMPD,” tambahnya.

Sementara itu Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Nikolaus menyampaikan terima kasihnya kepada LPPM UMP yang telah hadir untuk menyampaikan secara langsung, terkait dengan permasalahan kesehatan dan sosial diantaranya terkait stunting, kawasan bebas asap rokok, dan PLTA yang kini Kabupaten Landak masih memiliki beberapa lokasi yang belum teraliri listrik negara.

“Kita berharap rencana ini dapat direalisasikan sebagaimana yang kita harapkan selama ini, mengingat saat ini ada beberapa desa atau dusun yang tak terjangkau atau belum mendapatkan layanan listrik negara hal ini disebabkan lokasi mereka memang jauh dari titik sambungan listrik,” ujar Nikolaus.

Baca Juga :  Ritual Balala' Siap Digelar di 3 Kabupaten

Ia menambahkan, untuk melaksanakan ketentuan pasal 369 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kerjasama Daerah. Yang di mana PP ini, menurut dia, mengatur tentang Kerjasama Daerah.

Rektor UMP Doddy Irawan, mengucapkan terima kasih karena sudah diterima di Kabupaten Landak dan menyampaikan program-program terkait kerjasama Daerah. “Kami merasa berterima kasih sudah diterima oleh Pemerintah kabupaten Landak dan sebelumnya kami juga sudah melakukan audiensi dengan Ibu Bupati, pada saat ini Rapat Koordinasi kerjasama Daerah di Kabupaten Landak,” ucapnya.

Pihaknya menyampaikan program-program yang ada di UMP, sehubungan dengan fungsi dari universitas yaitu Tridharma adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat. “Kami di Universitas di Muhammadiyah memiliki tujuh fakultas dengan masing-masing programnya, dan beberapa inovasi kami di bidang Budidaya Perairan yaitu pengolahan pakan ikan, di bidang Manajemen terdapat UMKM yaitu mesin dodol, untuk bisa melakukan kerjasama dengan Kabupaten Landak terkait dengan Penelitian, Praktik Belajar Lapangan (PBL) dan Kuliah Kerja Usaha (KKU). Kami berharap ada program yang cocok dan bisa diterapkan di Kabupaten Landak,” jelas Doddy. (mif)

Most Read

Artikel Terbaru

/