alexametrics
30 C
Pontianak
Saturday, May 28, 2022

Iuran BPJS Tak Dibayar, DPRD Landak Panggil PT IGP

NGABANG – DPRD Kabupaten Landak memanggil manajemen PT Ichtiar Gusti Pudi (IGP) untuk menindaklanjuti laporan karyawan mengenai belum dibayarkannya BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan serta Jaminan Hari Tua (JHT). Pertemuan digelar di aula kecil DPRD Landak, Jumat (4/9).

Wakil Ketua DPRD Landak, Oktapius menyampaikan rapat tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti laporan dari pihak karyawan terkait beberapa persoalan yang belum dilaksanakan oleh pihak perusahaan.

“Mengenai BPJS maka pihak PT IGP wajib bertanggung jawab kepada seluruh karyawannya. Terkait klaim maupun penyetoran dana kepada pihak BPJS walaupun belum mampu dibayar lunas tapi apabila terjadi musibah dan sebagainya maka mereka (PT. IGP) tetap bertanggung jawab,” ucap Oktapius.

Sementara itu, Ketua Komisi A, Cahyatanus meminta kepada Dinas terkait agar terus memantau Proses kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di setiap Perusahaan.

“Sebenarnya napas kita hari ini adalah membicarakan BPJS Ketenagakerjaan yg belum di bayar oleh pihak perusahaan,” kata dia.

Baca Juga :  Dewan Landak Harap Anggaran Belanja Daerah 2021 Fokus Penanganan Covid-19

Menurutnya, sesuai UU No 3/1992 pasal 17 tiap perusahaan dan karyawan wajib masuk menjadi peserta Jamsostek. Dan, saat ini PT IGP masih menunggak pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

“Sementara Pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak hadir, dan apabila ada kelalaian maka ada sanksi Pidana di pasal 29 UU2 1992,” ucap Cahyatanus.

Salah seorang perwakilan karyawan PT IGP, Hilarius Daniel mengatakan, pihaknya berharap perusahaan dapat selalu konsisten dalam menanggapi permasalan yang ada. Dan selalu memperhatikan seluruh karyawannya.

“Seperti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan yang selama ini menunggak pembayarannya harus di selesaikan oleh pihak perusahan, selain itu kita juga ingin perusahaan selalu memperhatikan karyawan terlebih pada hak karyawan,” ujarnya.

Sementara itu Manager HRD dan GA PT IGP Hendri Kakenang, mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan di tiap permasalahan yang terjadi.

Baca Juga :  Anggota DPRD Landak Hadiri Musrenbang Kecamatan Air Besar

Terutama terkait pada pembahasan kala itu, yakni tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang belum dibayarkan.
“Untuk BPJS ini sendiri ada 3 yaitu, untuk pabrik, dan 2 untuk kebun, untuk pabrik sendiri sudah dibayarkan sampai bulan Agustus 2020 jadi masih aman, dan kendala untuk BPJS kebun diperlukan dana hampir 700 juta,” ucap Hendri.

Hendri juga mengatakan bahwa pihaknya siap membayar meski dengan cara dicicil serta kompromi dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Landak.

“Kita sudah koordinasi dengan BPJS dengan hasil bahwa mereka bersedia menerima pembayaran dengan cara diangsur 6 bulan untuk mengaktifkan kembali kartunya (BPJS). Selain itu kita juga akan melakukannya dalam bulan ini supaya bisa aktif dan mempermudahkan karyawan untuk berobat,” tambahnya. (mif)

NGABANG – DPRD Kabupaten Landak memanggil manajemen PT Ichtiar Gusti Pudi (IGP) untuk menindaklanjuti laporan karyawan mengenai belum dibayarkannya BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan serta Jaminan Hari Tua (JHT). Pertemuan digelar di aula kecil DPRD Landak, Jumat (4/9).

Wakil Ketua DPRD Landak, Oktapius menyampaikan rapat tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti laporan dari pihak karyawan terkait beberapa persoalan yang belum dilaksanakan oleh pihak perusahaan.

“Mengenai BPJS maka pihak PT IGP wajib bertanggung jawab kepada seluruh karyawannya. Terkait klaim maupun penyetoran dana kepada pihak BPJS walaupun belum mampu dibayar lunas tapi apabila terjadi musibah dan sebagainya maka mereka (PT. IGP) tetap bertanggung jawab,” ucap Oktapius.

Sementara itu, Ketua Komisi A, Cahyatanus meminta kepada Dinas terkait agar terus memantau Proses kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di setiap Perusahaan.

“Sebenarnya napas kita hari ini adalah membicarakan BPJS Ketenagakerjaan yg belum di bayar oleh pihak perusahaan,” kata dia.

Baca Juga :  Anggota DPRD Landak Hadiri Musrenbang Kecamatan Air Besar

Menurutnya, sesuai UU No 3/1992 pasal 17 tiap perusahaan dan karyawan wajib masuk menjadi peserta Jamsostek. Dan, saat ini PT IGP masih menunggak pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

“Sementara Pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak hadir, dan apabila ada kelalaian maka ada sanksi Pidana di pasal 29 UU2 1992,” ucap Cahyatanus.

Salah seorang perwakilan karyawan PT IGP, Hilarius Daniel mengatakan, pihaknya berharap perusahaan dapat selalu konsisten dalam menanggapi permasalan yang ada. Dan selalu memperhatikan seluruh karyawannya.

“Seperti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan yang selama ini menunggak pembayarannya harus di selesaikan oleh pihak perusahan, selain itu kita juga ingin perusahaan selalu memperhatikan karyawan terlebih pada hak karyawan,” ujarnya.

Sementara itu Manager HRD dan GA PT IGP Hendri Kakenang, mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan di tiap permasalahan yang terjadi.

Baca Juga :  Komisi DPRD Landak dan OPD Bahas Program Kerja 2022

Terutama terkait pada pembahasan kala itu, yakni tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang belum dibayarkan.
“Untuk BPJS ini sendiri ada 3 yaitu, untuk pabrik, dan 2 untuk kebun, untuk pabrik sendiri sudah dibayarkan sampai bulan Agustus 2020 jadi masih aman, dan kendala untuk BPJS kebun diperlukan dana hampir 700 juta,” ucap Hendri.

Hendri juga mengatakan bahwa pihaknya siap membayar meski dengan cara dicicil serta kompromi dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Landak.

“Kita sudah koordinasi dengan BPJS dengan hasil bahwa mereka bersedia menerima pembayaran dengan cara diangsur 6 bulan untuk mengaktifkan kembali kartunya (BPJS). Selain itu kita juga akan melakukannya dalam bulan ini supaya bisa aktif dan mempermudahkan karyawan untuk berobat,” tambahnya. (mif)

Most Read

Artikel Terbaru

/