alexametrics
32.8 C
Pontianak
Monday, August 15, 2022

Pemkab Landak Sampaikan 3 Raperda DPRD Siap Dibahas Secepatnya

NGABANG – Wakil Bupati Landak mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna DPRD Landak lewat sambungan konferensi video, Senin (5/10).

Tiga Raperda ini, yaitu Penyelenggaraan bantuan hukum, Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Landak serta Perubahan kedua atas perda nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Landak.

Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi dalam pidatonya mengungkapkan, secara garis besar subtansi dari Perdatentang penyelenggaraan bantuan hukum merupakan peraturan yang ditujukan untuk menjamin adanya pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah kepada penerima bantuan hukum yang meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin.

Melalui Perda ini, kata dia, pemerintah daerah menegaskan kembali jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan kewajiban pemerintah daerah dan hak warganya.

“Melalui peraturan daerah ini diatur prinsip jaminan dan perlindungan hak atas bantuan hukum yang menjadi bagian dari pelayanan publik bagi warga masyarakat Kabupaten Landak,” jelasnya.

Sementara Rapeda mengenai tentang pengelolaan keuangan daerah, disusun untuk menyempurnakan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga :  Banggar DPRD Landak Bahas KUA dan PPAS APBD 2023

Dari identifikasi permasalahan dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah maka penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga tiga pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

“Peraturan Daerah ini tujuan yang akan dicapai yakni menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai,” jelas Heriadi.

Pada Rapeda ketiga, menurutnya merupakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah maka Pemerintah Kabupaten Landak telah menetapkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Landak.

Ada beberapa organisasi perangkat daerah yang akan dilakukan penataan kelembagaan kembali yakni semula bagian pertanahan (urusan pemerintahan bidang pertanahan) disekretariat daearah menjadi bidang tata ruang dan pertanahan di Dinas Pekerjaan Umum, penataan ruang dan perumahan rakyat Tipe A.

Selanjutnya, semula Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B dan lembaga teknis Rumah Sakit Umum daerah Kelas C dengan status quo menjadi unit pelaksana teknis kesehatan dengan Direktur eselonering III. a. Adapun organisasi perangkat daerah lainnya tidak mengalami perubahan.

Baca Juga :  Komisi C Minta Pembangunan Puskesmas Dipercepat

“Tujuan yang ingin dicapai dari kajian evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Landak, yaitu melakukan perubahan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, terutama pada nomenklatur yang tepat fungsi dan tepat ukuran disesuaikan kembali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian untuk restrukturisasi organisasi dengan regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Landak Heri Saman menyampaikan pihaknya menyambut baik Raperda yang telah diajukan oleh eksekutif. Tiga Raperda ini, akan segera dibahas secepatnya. Sehingga, pada Selasa (6/10) agenda akan dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

“Intinya kita menyambut baik dengan adanya 3 Raperda ini, terutama Raperda tentang bantuan hukum karena sangat diperlukan karena ini adalah hal untuk melindungi hak asasi masyarakat khususnya di Kabupaten Landak,” ucapnya. (mif)

NGABANG – Wakil Bupati Landak mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna DPRD Landak lewat sambungan konferensi video, Senin (5/10).

Tiga Raperda ini, yaitu Penyelenggaraan bantuan hukum, Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Landak serta Perubahan kedua atas perda nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Landak.

Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi dalam pidatonya mengungkapkan, secara garis besar subtansi dari Perdatentang penyelenggaraan bantuan hukum merupakan peraturan yang ditujukan untuk menjamin adanya pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah kepada penerima bantuan hukum yang meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin.

Melalui Perda ini, kata dia, pemerintah daerah menegaskan kembali jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan kewajiban pemerintah daerah dan hak warganya.

“Melalui peraturan daerah ini diatur prinsip jaminan dan perlindungan hak atas bantuan hukum yang menjadi bagian dari pelayanan publik bagi warga masyarakat Kabupaten Landak,” jelasnya.

Sementara Rapeda mengenai tentang pengelolaan keuangan daerah, disusun untuk menyempurnakan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga :  Komisi B dan Pemkab Bahas Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari identifikasi permasalahan dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah maka penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga tiga pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

“Peraturan Daerah ini tujuan yang akan dicapai yakni menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai,” jelas Heriadi.

Pada Rapeda ketiga, menurutnya merupakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah maka Pemerintah Kabupaten Landak telah menetapkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Landak.

Ada beberapa organisasi perangkat daerah yang akan dilakukan penataan kelembagaan kembali yakni semula bagian pertanahan (urusan pemerintahan bidang pertanahan) disekretariat daearah menjadi bidang tata ruang dan pertanahan di Dinas Pekerjaan Umum, penataan ruang dan perumahan rakyat Tipe A.

Selanjutnya, semula Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B dan lembaga teknis Rumah Sakit Umum daerah Kelas C dengan status quo menjadi unit pelaksana teknis kesehatan dengan Direktur eselonering III. a. Adapun organisasi perangkat daerah lainnya tidak mengalami perubahan.

Baca Juga :  Fraksi DPRD Setuju Lanjut Pembahasan Tiga Raperda

“Tujuan yang ingin dicapai dari kajian evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Landak, yaitu melakukan perubahan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, terutama pada nomenklatur yang tepat fungsi dan tepat ukuran disesuaikan kembali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian untuk restrukturisasi organisasi dengan regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Landak Heri Saman menyampaikan pihaknya menyambut baik Raperda yang telah diajukan oleh eksekutif. Tiga Raperda ini, akan segera dibahas secepatnya. Sehingga, pada Selasa (6/10) agenda akan dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

“Intinya kita menyambut baik dengan adanya 3 Raperda ini, terutama Raperda tentang bantuan hukum karena sangat diperlukan karena ini adalah hal untuk melindungi hak asasi masyarakat khususnya di Kabupaten Landak,” ucapnya. (mif)

Most Read

Artikel Terbaru

/