alexametrics
31 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

9.000 Warga Landak Terima Sertifikat Tanah

NGABANG – Presiden Joko Widodo menyerahkan secara simbolis sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat melalui program Sertifikat Tanah untuk Rakyat Se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, secara virtual melalui konferensi video, Selasa (5/1). Di kabupaten Landak, sebanyak 9000 bidang tanah diserahkan kepada masyarakat yang terdiri dari 14 desa dan tujuh kecamatan.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Landak, Saumurdin menjelaskan, jumlah penyerahan hari itu khusus untuk kegiatan pensertipikatan melalui program redistribusi tanah. Sementara program PTSL sudah diserahkan pada November 2020 lalu sebanyak 4000 bidang.

“Jenis jenis tanah ini peruntukannya untuk tanah sawah dan kebun. Pertanian pada umumnya, karena program ini adalah untuk meningkatkan pertanian dan perkebunan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, ada beberapa sertifika tanah yang berada pada area perumahan. Hal itu dikarenakan ada dua desa yang dilepaskan kawasan hutan, yakni Desa Balai Peluntan dan Desa Padang Pio. Kemudian ada pula pelepasan lahan HGU, tapi tetap berbentuk perkebunan, yakni di Desa Temiang Sawi.

“Tanah ini betul-betul sudah digarap oleh masyarakat. Ada yang kebun sawit, jagung dan sawah. Semua diserahkan secara simbolia untuk 30 orang hari ini, (Selasa, red),” ungkapnya.

Ia pun meminta masyarakat agar betul-betul memanfaatkan lahan yang sudah memiliki sertifikat tersebut. Dengan menggarap tanah itu untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak produktif.

“Sesuai dengan tujuan pemerintah dalam rangka pensertifikatan ini sfalah memaksimalkan produktifitas tanah itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan kegiatan itu sangat penting bagi masyarakat. Program ini sudah berlangsung sejak awal pemerintahan presiden Jokowi. Dan untuk Kabupaten Landak setiap tahunnya mendapatkan kuota untuk dapat melakukan program sertifikasi tanah.

Baca Juga :  Kejar Target, Satgas TMMD Tumpuk Tanah untuk Pengerasan Jalan

“Seperti yang sudah disampaikan presiden, kalau kita pakai program seperti biasa pasti tidak mungkin mencapai seperti hari ini, yakni 9000 bidang yang diserahkan kepada masyarakat,” ungkap Karolin.

Hal ini merupakan sertifikat pertama yang diterima masyarakat, sebelumnya hanya berupa SKT saja. Ia mengatakan, artinya negara sudah mengakui hak masyarakat.

Berbeda dengan balik nama sertifikat, yang berarti sebelumnya sudah ada sertifikat untuk tanah tersebut. Akan tetapi, program ini berlaku bagi masyarakat yang selama ini memiliki sebidang tanah, tapi secara hukum.

“Tapi, melalui program ini tanah tersebut diakui sebagai milik bapak dan ibu. Selama ini masyarakat tidak bisa mengurus sertifikat tanah karena berstatus milik negara di atas kertas, di hadapan hukum. Baru kali ini kepemilikannya diakui negara. Ini memerlukan kebijakan langsung dari pemerintah pusat ada kebijakan, baru bisa tanah tersebut memiliki sertifikat,” katanya.

Karena kalau tanpa keinginan negara, sampai kapan pun masyarakat tak akan menguasai tanahnya. Meski sudah hidup di yanah tersebut, berkebun di sana, tetap tidak akan bisa diurus dokumen legalnya.

“Mengapa pemerintah membuat program ini, pertama ini merupakan bentuk keinginan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyakarat. Mengurangi angka kemiskinan. Mengapa miskin? Karena salah satu indikator kemiskinan yang ada di Indonesia dan di dunia adalah hak kepemilikan atas tanah,” katanya.

Ia mengatakan, wajar pabila di Landak banyak orang miskin. Karena salah satu penyebabnya adalah karena tempat kita tinggal bukan milik pribadi. Meskipun secara historis sudah ditinggali sejak nenek moyang, akan tetapi jika tidak memiliki sertifikat maka anda bukan pemiliknya.

“Jadi dengan ada peogram ini, salah satu yang akan dikurangi adalah angka kemiskinan. Sekarang di tangan bapak dan jhu ada aset, ada tanah,” ucapnya.

Baca Juga :  Buktikan TMMD 110/ Kodim Mempawah Bukan Cuma Bangun Infrastruktur, Satgas Lakukan Aksi Peduli Lansia

Maka dari itu, kata dia, masyarakat mesti mendengarkan pesan presiden dengan baik. Tanah tersebut dipergunakan dengan baik.

“Yang sawah ditanami, yang kebun digarap. Apalagi sampai jadi tanah kosong akan sayang sekali.  Setidaknya masih bisa menghasilkan, jangan dibiarkan saya. Sayang,” katanya.

Ia melanjutkan, tanah yang sudah punya sertifikat artinya sudah laku dibawa ke bank. “Tapi jangan buru-buru. Ingat anak dan cucu karena tanah tidak ada pabriknya. Tidak bisa dibuat oleh manusia. Kecuali reklamasi. Tapi di sini, tanah adalah warisan kepada anak dan cucu,” jelas Karolin.

Ia meminta masyarakat untuk mempertahankan tanah tersebut. “Semoga apabila digadaikan ke bank, digunakan untuk hal yang produktif sehingga bisa diambil kembali. Itu pesan dari kami,” katanya.

Jangan sampai karena ada sertifikat, kepemilikan tanah justru hilang karena diambil bank. Adanya sertifikat justru harus lebih baik.

“Saya ucapkan selamat kepada bapak ibu yang sudah menerima sertifikat. Walaupun, tidak bisa memberikan secara gratis,” katanya.

Program itu tetap membutuhkan biaya yang sudah diatur dalam surat edaran bupati. “Kalau ada yang melebihi Rp250ribu, ditanyakan. Mengapa lebih? Kalau tidak jelas, silahkan laporkan. Kami siap mendengarkan,” tegasnya.

Apabila mengurus sendiri, ia jamin biaya yang dibutuhjan akan berlipat dari itu, dan belum tentu dapat. Karena status tanah yang masih milik negara. Kita inginnya gratis, tapi tidak ada biayanya. Oleh karena itu, karena bupati jalan tengahnya adalah subsidi. Jadi, dibantu pemerintah, tapi masih ada tanggung jawab masyarakat.

Ia pun memohon para kepala desa untuk segera menyelesaikan administrasi kepada BPN diselesaikan.

“Jangan sampai ada utang, atau biaya lain yang harusnya diselesaikan mohon segera diselesaikan. Mudah-mudahan sudah selesai semua,” tutupnya. (mif)

NGABANG – Presiden Joko Widodo menyerahkan secara simbolis sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat melalui program Sertifikat Tanah untuk Rakyat Se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, secara virtual melalui konferensi video, Selasa (5/1). Di kabupaten Landak, sebanyak 9000 bidang tanah diserahkan kepada masyarakat yang terdiri dari 14 desa dan tujuh kecamatan.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Landak, Saumurdin menjelaskan, jumlah penyerahan hari itu khusus untuk kegiatan pensertipikatan melalui program redistribusi tanah. Sementara program PTSL sudah diserahkan pada November 2020 lalu sebanyak 4000 bidang.

“Jenis jenis tanah ini peruntukannya untuk tanah sawah dan kebun. Pertanian pada umumnya, karena program ini adalah untuk meningkatkan pertanian dan perkebunan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, ada beberapa sertifika tanah yang berada pada area perumahan. Hal itu dikarenakan ada dua desa yang dilepaskan kawasan hutan, yakni Desa Balai Peluntan dan Desa Padang Pio. Kemudian ada pula pelepasan lahan HGU, tapi tetap berbentuk perkebunan, yakni di Desa Temiang Sawi.

“Tanah ini betul-betul sudah digarap oleh masyarakat. Ada yang kebun sawit, jagung dan sawah. Semua diserahkan secara simbolia untuk 30 orang hari ini, (Selasa, red),” ungkapnya.

Ia pun meminta masyarakat agar betul-betul memanfaatkan lahan yang sudah memiliki sertifikat tersebut. Dengan menggarap tanah itu untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak produktif.

“Sesuai dengan tujuan pemerintah dalam rangka pensertifikatan ini sfalah memaksimalkan produktifitas tanah itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan kegiatan itu sangat penting bagi masyarakat. Program ini sudah berlangsung sejak awal pemerintahan presiden Jokowi. Dan untuk Kabupaten Landak setiap tahunnya mendapatkan kuota untuk dapat melakukan program sertifikasi tanah.

Baca Juga :  Hadiri Musrenbang Kecamatan Sebangki, Dewan Landak Harap Angka Stunting Turun

“Seperti yang sudah disampaikan presiden, kalau kita pakai program seperti biasa pasti tidak mungkin mencapai seperti hari ini, yakni 9000 bidang yang diserahkan kepada masyarakat,” ungkap Karolin.

Hal ini merupakan sertifikat pertama yang diterima masyarakat, sebelumnya hanya berupa SKT saja. Ia mengatakan, artinya negara sudah mengakui hak masyarakat.

Berbeda dengan balik nama sertifikat, yang berarti sebelumnya sudah ada sertifikat untuk tanah tersebut. Akan tetapi, program ini berlaku bagi masyarakat yang selama ini memiliki sebidang tanah, tapi secara hukum.

“Tapi, melalui program ini tanah tersebut diakui sebagai milik bapak dan ibu. Selama ini masyarakat tidak bisa mengurus sertifikat tanah karena berstatus milik negara di atas kertas, di hadapan hukum. Baru kali ini kepemilikannya diakui negara. Ini memerlukan kebijakan langsung dari pemerintah pusat ada kebijakan, baru bisa tanah tersebut memiliki sertifikat,” katanya.

Karena kalau tanpa keinginan negara, sampai kapan pun masyarakat tak akan menguasai tanahnya. Meski sudah hidup di yanah tersebut, berkebun di sana, tetap tidak akan bisa diurus dokumen legalnya.

“Mengapa pemerintah membuat program ini, pertama ini merupakan bentuk keinginan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyakarat. Mengurangi angka kemiskinan. Mengapa miskin? Karena salah satu indikator kemiskinan yang ada di Indonesia dan di dunia adalah hak kepemilikan atas tanah,” katanya.

Ia mengatakan, wajar pabila di Landak banyak orang miskin. Karena salah satu penyebabnya adalah karena tempat kita tinggal bukan milik pribadi. Meskipun secara historis sudah ditinggali sejak nenek moyang, akan tetapi jika tidak memiliki sertifikat maka anda bukan pemiliknya.

“Jadi dengan ada peogram ini, salah satu yang akan dikurangi adalah angka kemiskinan. Sekarang di tangan bapak dan jhu ada aset, ada tanah,” ucapnya.

Baca Juga :  Pantau Penyaluran, Bupati Pastikan Bantuan Pangan Tepat Sasaran

Maka dari itu, kata dia, masyarakat mesti mendengarkan pesan presiden dengan baik. Tanah tersebut dipergunakan dengan baik.

“Yang sawah ditanami, yang kebun digarap. Apalagi sampai jadi tanah kosong akan sayang sekali.  Setidaknya masih bisa menghasilkan, jangan dibiarkan saya. Sayang,” katanya.

Ia melanjutkan, tanah yang sudah punya sertifikat artinya sudah laku dibawa ke bank. “Tapi jangan buru-buru. Ingat anak dan cucu karena tanah tidak ada pabriknya. Tidak bisa dibuat oleh manusia. Kecuali reklamasi. Tapi di sini, tanah adalah warisan kepada anak dan cucu,” jelas Karolin.

Ia meminta masyarakat untuk mempertahankan tanah tersebut. “Semoga apabila digadaikan ke bank, digunakan untuk hal yang produktif sehingga bisa diambil kembali. Itu pesan dari kami,” katanya.

Jangan sampai karena ada sertifikat, kepemilikan tanah justru hilang karena diambil bank. Adanya sertifikat justru harus lebih baik.

“Saya ucapkan selamat kepada bapak ibu yang sudah menerima sertifikat. Walaupun, tidak bisa memberikan secara gratis,” katanya.

Program itu tetap membutuhkan biaya yang sudah diatur dalam surat edaran bupati. “Kalau ada yang melebihi Rp250ribu, ditanyakan. Mengapa lebih? Kalau tidak jelas, silahkan laporkan. Kami siap mendengarkan,” tegasnya.

Apabila mengurus sendiri, ia jamin biaya yang dibutuhjan akan berlipat dari itu, dan belum tentu dapat. Karena status tanah yang masih milik negara. Kita inginnya gratis, tapi tidak ada biayanya. Oleh karena itu, karena bupati jalan tengahnya adalah subsidi. Jadi, dibantu pemerintah, tapi masih ada tanggung jawab masyarakat.

Ia pun memohon para kepala desa untuk segera menyelesaikan administrasi kepada BPN diselesaikan.

“Jangan sampai ada utang, atau biaya lain yang harusnya diselesaikan mohon segera diselesaikan. Mudah-mudahan sudah selesai semua,” tutupnya. (mif)

Most Read

Artikel Terbaru

/