alexametrics
24.4 C
Pontianak
Tuesday, August 9, 2022

Pencanangan Zona Integtritas di Polres

NGABANG – Bupati Landak Karolin Margret Natasa melakukan pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Polres Landak, Rabu (10/2). Kapolres Landak AKBP Ade Kuncoro Ridwan mengatakan bahwa Polres Landak telah diusulkan kembali sebagai Satker Zona Integritas menuju wilayah WBK dan WBBM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/64/REN.2.3/2021 tanggal 20 Januari 2021.

“Saat ini kita akan melaksanakan Pencanangan Zona Integritas. Untuk itu saya mengharapkan kepada Ketua Program atau Tim Kerja di masing-masing unit agar saling sinergis dengan unit kerja lainnya, guna adanya keseragaman dalam menentukan indikator yang tertera pada Komponen pengungkit di masing-masing indikator dan komponen, yang mana hasil ini nantinya sebagai bahan penilian dari Tim Penilai Internal (TPI) dari Polda Kalbar maupun Mabes Polri,” ucap Kapolres.

Lebih lanjut Kapolres menjelaskan bahwa perlu adanya dukungan dari segenap komponen dan elemen, baik Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta kinerja personel seluruh jajaran Polres Landak. Harapan dia, tahun ini harus lebih baik dan lebih meningkatkan kinerja, guna meraih predikat WBK, dengan mendapat nilai predikat baik.

Baca Juga :  Seorang Pemuka Agama Meninggal Karena Covid-19

“Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota di antaranya masih adanya penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi, dan lemahnya pengawasan, sehingga dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Untuk itu saya mengharapkan kepada segenap jajaran Polres Landak untuk mendukung dan melaksanakan pembangunan Zona Integritas melalui Pelayanan Publik baik di Satpas SIM, SKCK, dan SPKT,” terang Kapolres.

Untuk diketahui reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efesien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Baca Juga :  Usulkan Perbaikan Jalan ke Pemprov

“Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran, wajib melaksanakan program reformasi birokrasi, salah satunya adalah area penguatan pengawasan yang di dalamnya ada pembangunan zona integritas. Pada area perubahan ini, saya harapkan dapat mewujudkan kepolisian di Polres Landak yang bersih, bebas korupsi, dan nepotisme, serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang lebih baik,” ungkap Karolin.

Bupati Karolin menjelaskan bahwa ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah atas komitmennya untuk mewujudkan WBK dan WBBM, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Dalam acara pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM yang dilaksanakan Polres Landak ini, saya mengajak untuk bersama-sama mendukung langkah Polres Landak dalam melaksanakan percepatan reformasi birokrasi yang difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan public yang bersifat konkrit,” pinta Karolin. (mif)

NGABANG – Bupati Landak Karolin Margret Natasa melakukan pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Polres Landak, Rabu (10/2). Kapolres Landak AKBP Ade Kuncoro Ridwan mengatakan bahwa Polres Landak telah diusulkan kembali sebagai Satker Zona Integritas menuju wilayah WBK dan WBBM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/64/REN.2.3/2021 tanggal 20 Januari 2021.

“Saat ini kita akan melaksanakan Pencanangan Zona Integritas. Untuk itu saya mengharapkan kepada Ketua Program atau Tim Kerja di masing-masing unit agar saling sinergis dengan unit kerja lainnya, guna adanya keseragaman dalam menentukan indikator yang tertera pada Komponen pengungkit di masing-masing indikator dan komponen, yang mana hasil ini nantinya sebagai bahan penilian dari Tim Penilai Internal (TPI) dari Polda Kalbar maupun Mabes Polri,” ucap Kapolres.

Lebih lanjut Kapolres menjelaskan bahwa perlu adanya dukungan dari segenap komponen dan elemen, baik Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta kinerja personel seluruh jajaran Polres Landak. Harapan dia, tahun ini harus lebih baik dan lebih meningkatkan kinerja, guna meraih predikat WBK, dengan mendapat nilai predikat baik.

Baca Juga :  Baru Tiba dari Pontianak, Warga Diminta Lapor ke Posko Covid-19

“Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota di antaranya masih adanya penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi, dan lemahnya pengawasan, sehingga dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Untuk itu saya mengharapkan kepada segenap jajaran Polres Landak untuk mendukung dan melaksanakan pembangunan Zona Integritas melalui Pelayanan Publik baik di Satpas SIM, SKCK, dan SPKT,” terang Kapolres.

Untuk diketahui reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efesien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Baca Juga :  Seorang Pemuka Agama Meninggal Karena Covid-19

“Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran, wajib melaksanakan program reformasi birokrasi, salah satunya adalah area penguatan pengawasan yang di dalamnya ada pembangunan zona integritas. Pada area perubahan ini, saya harapkan dapat mewujudkan kepolisian di Polres Landak yang bersih, bebas korupsi, dan nepotisme, serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang lebih baik,” ungkap Karolin.

Bupati Karolin menjelaskan bahwa ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah atas komitmennya untuk mewujudkan WBK dan WBBM, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Dalam acara pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM yang dilaksanakan Polres Landak ini, saya mengajak untuk bersama-sama mendukung langkah Polres Landak dalam melaksanakan percepatan reformasi birokrasi yang difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan public yang bersifat konkrit,” pinta Karolin. (mif)

Most Read

Artikel Terbaru

/