alexametrics
34 C
Pontianak
Friday, September 30, 2022

DPRD Minta Perusahaan Taati UU Ketenaga Kerjaan

NGABANG – DPRD Landak memanggil PT HPI dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Landak untuk membahas masalah ketenaga kerjaan, Rabu (10/8).

Ketua Komisi A DPRD Landak Cahyatanus menegaskan agar perusahaan yang ada di Kabupaten Landak untuk mentaati peraturan perundang-undangan terkait ketenaga kerjaan.

Cahyatanus mengatakan, perusahaan yang ada di Kabupaten Landak harus menaati peraturan perundang-undangan terkait ketenaga kerjaan. Apabila ada persoalan ketenaga kerjaan hendaknya segera diselesaikan dengan musyawarah mufakat dengan berpedoman kepada aturan. Kemudian terkait pesangon pihak perusahaan juga harus segera dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Untuk status karyawan terutama yang Buruh Harian Lepas (BHL) harus ada kejelasan dan harus ada pernyataan ataupun perjanjian kerja BHL secara tertulis serta haknya di kemudian hari,” ungkapnya di Ngabang.

Baca Juga :  Lantik Pengurus Baznas yang Baru

Ia mengatakan rapat gelar pendapat kali ini terkait persoalan tenaga kerja di Kabupaten Landak. Menurutnya ada beberapa persoalan yang harus dijawab oleh manajemen PT HPI maupun dari pemerintah.

“Oleh karenanya kami juga perlu menyampaikan itu kepada pihak terkait atas apa yang menjadi hak dari pekerja (karyawan) dapat diselesaikan dengan baik,” ucapnya.

Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas DPMPTSPTK Stefanus Richard, mengatakan hak karyawan sudah seharusnya dipenuhi oleh perusahaan.

“Hak-hak karyawan seharusnya dipenuhi oleh perusahaan,” ujarnya.

Sementara itu, HRD PT HPI Fredrik juga mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah dan tetap mengedepankan negoisasi.

“Kami tetap ada komitmen untuk menyelesaikan (masalah) dan tetap mengedepankan negoisasi.” Ujar HRD HPI Fredrik. (mif)

Baca Juga :  Rapat Bersama Bapemperda, DRPD Landak Bahas Propemperda 2021

NGABANG – DPRD Landak memanggil PT HPI dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Landak untuk membahas masalah ketenaga kerjaan, Rabu (10/8).

Ketua Komisi A DPRD Landak Cahyatanus menegaskan agar perusahaan yang ada di Kabupaten Landak untuk mentaati peraturan perundang-undangan terkait ketenaga kerjaan.

Cahyatanus mengatakan, perusahaan yang ada di Kabupaten Landak harus menaati peraturan perundang-undangan terkait ketenaga kerjaan. Apabila ada persoalan ketenaga kerjaan hendaknya segera diselesaikan dengan musyawarah mufakat dengan berpedoman kepada aturan. Kemudian terkait pesangon pihak perusahaan juga harus segera dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Untuk status karyawan terutama yang Buruh Harian Lepas (BHL) harus ada kejelasan dan harus ada pernyataan ataupun perjanjian kerja BHL secara tertulis serta haknya di kemudian hari,” ungkapnya di Ngabang.

Baca Juga :  Landak Tunda Sekolah Tatap Muka

Ia mengatakan rapat gelar pendapat kali ini terkait persoalan tenaga kerja di Kabupaten Landak. Menurutnya ada beberapa persoalan yang harus dijawab oleh manajemen PT HPI maupun dari pemerintah.

“Oleh karenanya kami juga perlu menyampaikan itu kepada pihak terkait atas apa yang menjadi hak dari pekerja (karyawan) dapat diselesaikan dengan baik,” ucapnya.

Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas DPMPTSPTK Stefanus Richard, mengatakan hak karyawan sudah seharusnya dipenuhi oleh perusahaan.

“Hak-hak karyawan seharusnya dipenuhi oleh perusahaan,” ujarnya.

Sementara itu, HRD PT HPI Fredrik juga mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah dan tetap mengedepankan negoisasi.

“Kami tetap ada komitmen untuk menyelesaikan (masalah) dan tetap mengedepankan negoisasi.” Ujar HRD HPI Fredrik. (mif)

Baca Juga :  Rapat Bersama Disdukcapil, PMPTSPTK dan Kantor Pertanahan

Most Read

Artikel Terbaru

/