alexametrics
33 C
Pontianak
Wednesday, August 10, 2022

Ketua DPRD Landak Rapat Bersama Kemendagri Secara Virtual, Sinergisitas Kebijakan Pembangunan Pusat dan Daerah

NGABANG – Ketua DPRD Landak Heri Saman mengikuti rapat bersama Kementrian Dalam Negeri secara Virtual, Melalui Aplikasi Zoom Meeting, Selasa (13/10). Heri Saman menjelaskan, rapat digelar dalam rangka sinergitas kebijakan pembangunan pusat dan daerah, serta pelaksanaan regulasi Omnibus Law. Rapat diikuti pimpinan DPRD provinsi kabupaten dan kota se-Indonesia.

Rapat tersebu digelar agenda sinergisitas kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan daerah terutama berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ia mengungkapkan, Mendagri mengatakan, UU Cipta Kerja ini dibuat dalam hal untuk menciptakan lapangan kerja. Mengingat selama musim pandemi Covid-19 ini juga terjadi penurunan kesempatan kerja.

“Sehingga dengan terbitnya UU ini, lapangan kerja semakin terbuka sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam hal ini ia juga dijelaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi,” ungkap Heri Saman.

Baca Juga :  Hadiri Rakor Kerja Sama Pemkab dan UMP, Dewan Landak Minta Pemkab Serius

Mendagri juga mengharapkan agar masyarakat dan dalam hal ini terutama pimpinan DPRD, juga bisa menjelaskan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing berkaitan dengan adanya pro dan kontra terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini.

“Mohon dipelajari dibaca, dipahami, baru mengutarakan pendapat, berkaitan dengan aturan-aturan teknisnya disampaikan bahwa nanti akan diterbitkan turunannya yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah sehingga akan lebih jelas dan nanti juga dalam pembahasannya akan melibatkan stakeholder yang ada,” kata Heri Saman.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pihaknya sangat sejalan dengan pemerintah pusat, terutama berkaitan dengan UU Cipta Kerja ini. Nantinya UU ini diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja baru dan bisa mempermudah masyarakat terutama untuk kegiatan-kegiatan peningkatan perekonomian. Dan, masyarakat juga tentunya agar lebih kreatif dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan.

“Namanya juga Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga diharapkan masyarakat bisa menciptakan pekerjaan sendiri dan ada kemudahan-kemudahan terutama dalam hal perizinan dan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama UMKM sudah jelas ada perhatian dari pemerintah begitu juga dengan koperasi,” katanya.

Baca Juga :  Gen125 Buktikan Menang Banyak Sekaligus Promosi Pariwisata

Ia mencontohkan, pendirian koperasi, dalam undang-undang cipta kerja ini telah dipermudah. Apabila sebelumnya anggota minimal 20 orang, kini cukup 9 orang.

“Sehingga apa yang sudah dijelaskan oleh pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh menteri dalam negeri maupun dari sekretaris Menko Perekonomian, diharapkan ini bisa dilaksanakan sehingga bisa menciptakan kemudahan berinvestasi atau berusaha di kalangan masyarakat sehingga usia-usia produktif di Indonesia terutama di daerah-daerah kita Landak kedepannya nanti bisa juga semakin produktif dan ini merupakan salah satu aset daripada daerah maupun bangsa ini,” tutup Heri Saman. (mif/MC DPRD Landak)

NGABANG – Ketua DPRD Landak Heri Saman mengikuti rapat bersama Kementrian Dalam Negeri secara Virtual, Melalui Aplikasi Zoom Meeting, Selasa (13/10). Heri Saman menjelaskan, rapat digelar dalam rangka sinergitas kebijakan pembangunan pusat dan daerah, serta pelaksanaan regulasi Omnibus Law. Rapat diikuti pimpinan DPRD provinsi kabupaten dan kota se-Indonesia.

Rapat tersebu digelar agenda sinergisitas kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan daerah terutama berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ia mengungkapkan, Mendagri mengatakan, UU Cipta Kerja ini dibuat dalam hal untuk menciptakan lapangan kerja. Mengingat selama musim pandemi Covid-19 ini juga terjadi penurunan kesempatan kerja.

“Sehingga dengan terbitnya UU ini, lapangan kerja semakin terbuka sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam hal ini ia juga dijelaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi,” ungkap Heri Saman.

Baca Juga :  Pasar Kapuas Raya Sintang, Pertama di Kalbar Konsep Pasar Tradisional Modern

Mendagri juga mengharapkan agar masyarakat dan dalam hal ini terutama pimpinan DPRD, juga bisa menjelaskan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing berkaitan dengan adanya pro dan kontra terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini.

“Mohon dipelajari dibaca, dipahami, baru mengutarakan pendapat, berkaitan dengan aturan-aturan teknisnya disampaikan bahwa nanti akan diterbitkan turunannya yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah sehingga akan lebih jelas dan nanti juga dalam pembahasannya akan melibatkan stakeholder yang ada,” kata Heri Saman.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pihaknya sangat sejalan dengan pemerintah pusat, terutama berkaitan dengan UU Cipta Kerja ini. Nantinya UU ini diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja baru dan bisa mempermudah masyarakat terutama untuk kegiatan-kegiatan peningkatan perekonomian. Dan, masyarakat juga tentunya agar lebih kreatif dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan.

“Namanya juga Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga diharapkan masyarakat bisa menciptakan pekerjaan sendiri dan ada kemudahan-kemudahan terutama dalam hal perizinan dan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama UMKM sudah jelas ada perhatian dari pemerintah begitu juga dengan koperasi,” katanya.

Baca Juga :  Genjot Produktivitas Pelaku UMKM Dimasa Pandemi, PLN Gelar Pelatihan Keterampilan Usaha

Ia mencontohkan, pendirian koperasi, dalam undang-undang cipta kerja ini telah dipermudah. Apabila sebelumnya anggota minimal 20 orang, kini cukup 9 orang.

“Sehingga apa yang sudah dijelaskan oleh pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh menteri dalam negeri maupun dari sekretaris Menko Perekonomian, diharapkan ini bisa dilaksanakan sehingga bisa menciptakan kemudahan berinvestasi atau berusaha di kalangan masyarakat sehingga usia-usia produktif di Indonesia terutama di daerah-daerah kita Landak kedepannya nanti bisa juga semakin produktif dan ini merupakan salah satu aset daripada daerah maupun bangsa ini,” tutup Heri Saman. (mif/MC DPRD Landak)

Most Read

Artikel Terbaru

/