alexametrics
33 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

Kades Ansang Siap Kembalikan Kerugian Dana Desa

NGABANG – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak, Cahyatanus menegaskan Kepala Desa Ansang siap mengembalikan dana desa dalam kasus dugaan penyelewengan Dana Desa Ansang tahun anggaran 2018-2019 lalu. Pengembalian dana ini dilakukan paling lambat satu bulan setelah mendapat surat dari Inspektorat.

Hal tersebut diungkapkannya usah rapat Komisi A DPRD Landak bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) dan Inspektorat Kabupaten Landak, Rabu (15/7). Rapat dengar pendapat kala itu membahas laporan warga akan adanya dugaan penyelewengan Dana Desa oleh Kepala Desa Ansang, Kecamatan Menyuke.

Ia menjelaskan meski laporan ini masih bersifat internal, namun dari hasil penelusuran Komisi A kepada pihak Desa Ansang terdapat kesepakatan bahwa Kepala Desa Ansang sudah mengetahui dan menandatangani Berita Acara (BA) tentang dugaan penyelewangan dana tersebut.

Baca Juga :  Banjir Dua Desa di Meranti, Rendam Ratusan Rumah

“Pada tanggal 14 Juli yang lalu kita sudah menemui Kepala Desa Ansang dan pada saat itu juga Kepala Desa sudah menandatangani Berita Acara Pernyataannnya tentang Kesiapan dirinya mengembalikan dana tersebut dengan catatan paling lambat satu bulan setelah mendapat surat dari Inspektorat,” ungkap Cahyatanus.

Menurutnya, sesuai peraturan yang berlaku bila terjadi adanya kerugian akibat kesalahan pengelolaan dana desa maka dana sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut wajib dikembalikan pada Kas Desa.

“Sesuai dengan Perbup Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Dana Desa, apabila terjadi kerugian desa, maka dana tersebut kembali kepada kas desa untuk menjadi saldo tahun berikutnya,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan pihaknya sengaja mengundang kedua Organisasi Perangkat Daerah tersebut untuk mendengar pendapat dari Pemerintah Daerah sebelum mengambil keputusan yang lebih lanjut.

Baca Juga :  Ilmuwan Waspadai Varian Baru Covid-19, Miliki 32 Mutasi, Melebihi Varian Delta

“Kita tidak ingin mengambil keputusan yang gegabah, oleh sebab itu kita mengundang pihak Inspektorat dan Dinas Pemerintahan Desa untuk mengetahui sejauh mana pengawasan dan pemeriksaan mereka terhadap persoalan ini,” pungkas Tanus.(mif)

NGABANG – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak, Cahyatanus menegaskan Kepala Desa Ansang siap mengembalikan dana desa dalam kasus dugaan penyelewengan Dana Desa Ansang tahun anggaran 2018-2019 lalu. Pengembalian dana ini dilakukan paling lambat satu bulan setelah mendapat surat dari Inspektorat.

Hal tersebut diungkapkannya usah rapat Komisi A DPRD Landak bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) dan Inspektorat Kabupaten Landak, Rabu (15/7). Rapat dengar pendapat kala itu membahas laporan warga akan adanya dugaan penyelewengan Dana Desa oleh Kepala Desa Ansang, Kecamatan Menyuke.

Ia menjelaskan meski laporan ini masih bersifat internal, namun dari hasil penelusuran Komisi A kepada pihak Desa Ansang terdapat kesepakatan bahwa Kepala Desa Ansang sudah mengetahui dan menandatangani Berita Acara (BA) tentang dugaan penyelewangan dana tersebut.

Baca Juga :  Ilmuwan Waspadai Varian Baru Covid-19, Miliki 32 Mutasi, Melebihi Varian Delta

“Pada tanggal 14 Juli yang lalu kita sudah menemui Kepala Desa Ansang dan pada saat itu juga Kepala Desa sudah menandatangani Berita Acara Pernyataannnya tentang Kesiapan dirinya mengembalikan dana tersebut dengan catatan paling lambat satu bulan setelah mendapat surat dari Inspektorat,” ungkap Cahyatanus.

Menurutnya, sesuai peraturan yang berlaku bila terjadi adanya kerugian akibat kesalahan pengelolaan dana desa maka dana sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut wajib dikembalikan pada Kas Desa.

“Sesuai dengan Perbup Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Dana Desa, apabila terjadi kerugian desa, maka dana tersebut kembali kepada kas desa untuk menjadi saldo tahun berikutnya,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan pihaknya sengaja mengundang kedua Organisasi Perangkat Daerah tersebut untuk mendengar pendapat dari Pemerintah Daerah sebelum mengambil keputusan yang lebih lanjut.

Baca Juga :  Penanganan Covid-19, Karolin: Kita Perlu Bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi

“Kita tidak ingin mengambil keputusan yang gegabah, oleh sebab itu kita mengundang pihak Inspektorat dan Dinas Pemerintahan Desa untuk mengetahui sejauh mana pengawasan dan pemeriksaan mereka terhadap persoalan ini,” pungkas Tanus.(mif)

Most Read

Artikel Terbaru

/