alexametrics
25.6 C
Pontianak
Thursday, May 19, 2022

Komisi DPRD Landak dan OPD Bahas Program Kerja 2022

NGABANG – Komisi DPRD Kabupaten Landak menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas program kerja terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Landak tahun anggaran 2022, Jumat (12/11).

Komisi B DPRD Kabupaten Landak mengundang tiga SKPD, yakni Asisten ll Sekda Kabupaten Landak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Landak dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Landak.

Komisi B DPRD Kabupaten Landak Evi Juvenalis mengatakan bahwa, hari ini kita mengundang 3 SKPD Landak dalam rapat kerja terkait RAPBD Kabupaten Landak tahun anggaran 2022, yang mana tadi sudah didengar bahwa 2 OPD sudah menyampaikan program kerja mereka.

“Tadi sudah dilakukan rapat kerja dengan 2 mitra kerja yaitu BPKAD dengan BAPPEDA, dan untuk memperdalam lagi akan kita rapatkan di BANGGAR. Yang jelas kita sudah mengetahui postur anggaran dan program kerja mereka dan nantinya secara detail akan kita lanjutkan dirapat kerja, dan Komisi B akan melakukan rapat kerja dengan 5 OPD lagi berikutnya,” ujar Evi Juvenalis.

Komisi A DPRD Landak mengundang OPD dalam membahas program kerja terkait RAPBD 2022, Jumat (12/11). Foto Istimewa

Sementara itu, Komisi A DPRD Kabupaten Landak juga menggelar rapat serupa dengan mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Asisten 1, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Inspektorat.

Baca Juga :  Personel Polsek Menjalin Jalani Uji Usap

Ketua Komisi A DPRD Landak Cahyatanus mengatakan Komisi A telah melakukan rapat kerja bersama mitra kerjanya terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, dilakukannya pembahasan program kerja di masing-masing OPD di tahun 2022.

“Ada beberapa OPD yang anggarannya dianggap masih kurang dan ada beberapa program kerja mereka yang prioritas tapi anggaran tidak ada terpaksa tidak dilaksanakan. Seperti contoh, di BKPSDM ada program kegiatan penting di tahun 2022, tetapi tidak dianggarkan, ini sangat rawan sekali terutama terkait dengan penerimaan CPNS di tahun 2022,” ucap Cahyatanus di ruang rapat Komisi A.

Ia mengatakan, apabila tidak ada penganggaran, seandainya Landak diberikan kuota, kemudian Landak tidak ada dana, maka akan menjadi persoalan. Begitu juga pejabat-pejabat yang sudah memenuhi syarat untuk menduduki suatu jabatan, tentunya mereka harus mengikuti diklatpim, tapi dengan adanya pandemi ini, diklatpim pun tidak dilaksanakan. “Nah untuk itu kita minta dinas terkait untuk segera melakukan diklat Pim dan perlu di anggarkan juga untuk hal tersebut,” katanya.

Baca Juga :  Petugas Gabungan Semprot Disinfektan Massal

Ia melanutkan, begitu juga Inspektorat, karena menurutnya inspektorat adalah dinas yang harus di posisi yang ditengah-tengah. Maka perlu juga diperhatikan gedung kantor agar Inspektorat dapat bekerja semaksimal mungkin.

“Sama halnya dengan Damkar, sudah seharusnya memiliki badan sendiri, jadi tidak gabung lagi dengan Satpol-PP, tapi mereka sudah berdiri sendiri, kita juga menyarankan supaya proses berdirinya Damkar ini bisa menjadi perhatian kepala daerah,” papar Cahyatanus.

Lebih Lanjut, Ia pun berharap dengan adanya paparan dan penjelasan program masing-masing OPD dapat dilaksanakan di tahun 2022.

“Intinya harapan kita laksanakan tugas dengan sebaik mungkin, dengan dana yang ada dulu, tentunya kita juga tetap memperhatikan hal-hal yang memang menjadi prioritas dan akan kita perjuangkan. Semoga program yang dibahas, dapat dilaksanakan di tahun 2022 dan membawa kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Landak,” harapnya.(mif)

NGABANG – Komisi DPRD Kabupaten Landak menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas program kerja terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Landak tahun anggaran 2022, Jumat (12/11).

Komisi B DPRD Kabupaten Landak mengundang tiga SKPD, yakni Asisten ll Sekda Kabupaten Landak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Landak dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Landak.

Komisi B DPRD Kabupaten Landak Evi Juvenalis mengatakan bahwa, hari ini kita mengundang 3 SKPD Landak dalam rapat kerja terkait RAPBD Kabupaten Landak tahun anggaran 2022, yang mana tadi sudah didengar bahwa 2 OPD sudah menyampaikan program kerja mereka.

“Tadi sudah dilakukan rapat kerja dengan 2 mitra kerja yaitu BPKAD dengan BAPPEDA, dan untuk memperdalam lagi akan kita rapatkan di BANGGAR. Yang jelas kita sudah mengetahui postur anggaran dan program kerja mereka dan nantinya secara detail akan kita lanjutkan dirapat kerja, dan Komisi B akan melakukan rapat kerja dengan 5 OPD lagi berikutnya,” ujar Evi Juvenalis.

Komisi A DPRD Landak mengundang OPD dalam membahas program kerja terkait RAPBD 2022, Jumat (12/11). Foto Istimewa

Sementara itu, Komisi A DPRD Kabupaten Landak juga menggelar rapat serupa dengan mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Asisten 1, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Inspektorat.

Baca Juga :  Petugas Gabungan Semprot Disinfektan Massal

Ketua Komisi A DPRD Landak Cahyatanus mengatakan Komisi A telah melakukan rapat kerja bersama mitra kerjanya terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, dilakukannya pembahasan program kerja di masing-masing OPD di tahun 2022.

“Ada beberapa OPD yang anggarannya dianggap masih kurang dan ada beberapa program kerja mereka yang prioritas tapi anggaran tidak ada terpaksa tidak dilaksanakan. Seperti contoh, di BKPSDM ada program kegiatan penting di tahun 2022, tetapi tidak dianggarkan, ini sangat rawan sekali terutama terkait dengan penerimaan CPNS di tahun 2022,” ucap Cahyatanus di ruang rapat Komisi A.

Ia mengatakan, apabila tidak ada penganggaran, seandainya Landak diberikan kuota, kemudian Landak tidak ada dana, maka akan menjadi persoalan. Begitu juga pejabat-pejabat yang sudah memenuhi syarat untuk menduduki suatu jabatan, tentunya mereka harus mengikuti diklatpim, tapi dengan adanya pandemi ini, diklatpim pun tidak dilaksanakan. “Nah untuk itu kita minta dinas terkait untuk segera melakukan diklat Pim dan perlu di anggarkan juga untuk hal tersebut,” katanya.

Baca Juga :  Upaya Tingkatkan Disiplin Masyarakat, Pemkab Landak Bentuk Kader Penegak Protokol Kesehatan

Ia melanutkan, begitu juga Inspektorat, karena menurutnya inspektorat adalah dinas yang harus di posisi yang ditengah-tengah. Maka perlu juga diperhatikan gedung kantor agar Inspektorat dapat bekerja semaksimal mungkin.

“Sama halnya dengan Damkar, sudah seharusnya memiliki badan sendiri, jadi tidak gabung lagi dengan Satpol-PP, tapi mereka sudah berdiri sendiri, kita juga menyarankan supaya proses berdirinya Damkar ini bisa menjadi perhatian kepala daerah,” papar Cahyatanus.

Lebih Lanjut, Ia pun berharap dengan adanya paparan dan penjelasan program masing-masing OPD dapat dilaksanakan di tahun 2022.

“Intinya harapan kita laksanakan tugas dengan sebaik mungkin, dengan dana yang ada dulu, tentunya kita juga tetap memperhatikan hal-hal yang memang menjadi prioritas dan akan kita perjuangkan. Semoga program yang dibahas, dapat dilaksanakan di tahun 2022 dan membawa kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Landak,” harapnya.(mif)

Most Read

Ada Mayat di Depan Ruko

Udara Kota Pontianak Memburuk

MUI: Vaksin Zifivax Halal dan Suci

Artikel Terbaru

/