NGABANG – Komisi C DPRD Kabupaten Landak mengadakan rapat kerja bersama Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Landak, di ruang rapat utama kantor DPRD Landak, Senin (14/2). Ketua komisi C DPRD Landak, Margareta menyampaikan bahwa rapat kerja dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini berkaitan dengan program pada 2022.
“Selain itu juga, Komisi C DPRD Landak ingin mendengar penjelasan berapa besaran anggaran dari program-program Tahun 2022 di setiap OPD,” jelas Margareta mengawali rapat kerja tersebut.
Adapun ke- 8 Dinas dilingkungan Pemkab Landak tersebut yakni Dinas pendidikan dan kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. Selanjutnya Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas pemuda, olah raga dan parawisata, Rumah sakit umum Daerah serta Asisten III Sekda Kabupaten Landak dan Kemenag Landak.
Dalam rapat tersebut juga banyak kritikan, saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi C DPRD Landak kepada OPD terkait. Margareta mengatakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Landak mengemukakan bahwa ujian nasional ditiadakan karena akan diganti dengan evaluasi pendidikan.
Sementara Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata akan mengembangkan potensi dari wisata Riam Dait yang saat ini masih menjadi daya tarik bagi masyarakat dan bangunan GOR yang juga masih digunakan masyrakat untuk kegiatan olah raga.
“Selanjutnya Dinas Kesehetan mengenai cakupan vaksinasi untuk masyarakat yang belum divaksin, dan pembangunan Puskesmas serta Rumah Sakit di Kecamatan Mempawah Hulu. Sementara RSUD Landak membahas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kesra penanganan administrasi hibah, Kemenag mengenai kegiatan pembinaan keagaamaan. Kemudian untuk DSP3AKB kegiatan pelaksanaan peningkatan kemasyarakatan,” jelas Margareta.
Sementara itu, Dinas PUPRPERA belum bisa dibahas secara rinci karena bidang Bina Marga dengan anggaran besar tidak hadir. “Jadi belum bisa kita bahas,” katanya.
Kemudian untuk Dishub melaporkan mengenai penerangan jalan umum (PJU) dan penetapan marka jalan, Dinas Lingkungan Hidup tentang pengolahan sampah yang ada di masyarakat agar ramah lingkungan. Kemudian unit layanan pengadaan (ULP) kesiapan pelaksanaan kegiatan terkait dengan peraturan-peraturan terbaru.
“Dengan menimbang banyaknya masukan-masukan ini akan kita bahas lebih mendalam dalam rapat kerja berikutnya dengan masing-masing OPD di hari dan waktu yang berlainan,” ungkap Margareta. (mif)
