alexametrics
30.6 C
Pontianak
Sunday, August 14, 2022

Janji Bawa Keluhan Petani

Komisi II DPRD Kalbar Kunjungi Landak

NGABANG – Komisi II DPRD Provinsi Kalbar berjanji akan membawa keluhan para petani yang ada di Kabupaten Landak kepada Kementerian Pertanian.

Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Barat H. Affandie AR saat berkunjung ke Kabupaten Landak, Rabu (15/1). Menurutnya, dari hasil diskusi pihaknya bersama Bupati Landak dan pihak dinas pertanian perikanan dan ketahanan pangan, Kabupaten Landak memang terkenal sebagai penghasil beras di Kalimantan Barat. Hanya saja masih ada sedikit kendala yang pihaknya temukan di lapangan.

“Kami lihat petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, sehingga dari hasil pantauan kami tadi masih banyak padi-padi yang tumbuh hanya sekedar tumbuh saja. Kondisi daun yang masih menguning belum berwana hijau itu, nampak sekali bahwa tanaman padi yang ditanam petani kekurangan pupuk. Karena itu hal ini menjadi pekerjaan rumah kami di Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan akan kami bicarakakan di tingkat Provinsi dan di tingkat pusat,” Jelas Affandie.

Kunjungan kerja dalam rangka on the spot Komisi II DPRD Kalimantan Barat ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Barat H Affandie AR bersama Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat Sy Amin Muhammad, Wakil Ketua Komisi II Suib, Sekretaris Komisi II H Mad Nawir, serta Anggota Komisi II Thomas Alexander, Ramli Rama, Arief Rinaldi, Masdar, Ardiyansyah dan Cok Hendri Ramapon.

Baca Juga :  Dua Guru Kabupaten Landak Terima Anugerah Guru Berdedikasi 2020

Setelah berdiskusi dengan Bupati Landak di aula Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat langsung meninjau lahan persawahan yang ada di Desa Andeng, Kecamatan Sengah Temila dan berkunjung di UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan di Desa Tonang Kecamatan Sengah Temila.

Affandie mengatakan, kunjungan kerjanya yang pertama di awal Tahun 2020 ini adalah di Kabupaten Landak. Dan disambut baik Bupati Landak dr Karolin Margret Natasa di dinas pertanian perikanan ketahanan pangan.

Affandie melanjutkan, setelah berdiskusi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Tanaman Pangan (BBTP) DPPKP Kabupaten Landak, pihaknya menemukan beberapa kendala yang disampaikan Kepala UPTD. Salah satunya, benih padi yang dihasilkan oleh UPTD balai benih tanaman pangan tak bisa dijual langsung. Ini harus melalui perusahaan negara yang membidangi benih padi.

Hal itulah, menjadikan benih padi yang dihasilkan petani penangkar benih binaan UPTD BBTP dibeli langsung perusahaan negara tersebut, tetapi pembayarannya dibayar 40 % terlebih dahulu. Dan 60 % nya akan dibayar jika benih tersebut sudah terjual di pihak proyek hal ini memang menjadi kendala di pihak petani penangkar benih padi.

Baca Juga :  Bupati Ajak Tanam Padi Meski Pandemi Covid

“Hal ini juga sudah kami sampaikan ke Kementerian Pertanian bahwa hal-hal seperti ini janganlah dimonopoli perusahan-perusahaan negara seperti itu. Karena akan menyulitkan para petani penangkar benih,” ujar Affandie.

Kendala-kendala pertanian yang ada di Kabupaten Landak sambung Affandie akan dijadikan bahan pembahasan di Komisi II, karena bagaimana pun Komisi II ini membidangi masalah pertanian.

“Kami dari DPRD Provinsi ini mecakup semua Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, oleh karena itu bahan-bahan yang telah disampaikan oleh Bupati maupun kepala dinas pertanian itu akan menjadi bahan kami di Komisi II, hal ini juga akan kami sampaikan kepada kepala daerah Privinsi Kalimantan Barat dalam hal ini gubernur,” Ujar Affandie.

Sementara itu, Kepala dinas pertanian perikanan dan ketahanan pangan (DPPKP) Sahbirin, ST,.MT menyampikan bahwa Kabupaten Landak merupakan salah satu kabupaten lumbung padi terbesar yang ada di provinsi kalimantan barat.

“Beberapa hal yang menjadi kendala bagi petani di kabupaten landak saat ini adalah kekurangan pupuk dan prasarana pertanian yang belum tercukupi, jadi saya meminta kepada komisi II untuk menyuarakan apa yang menjadi kendala petani yang ada di kabupaten landak baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat yaitu di kementrian terkait,” ucap Sahbirin. (mif)

Komisi II DPRD Kalbar Kunjungi Landak

NGABANG – Komisi II DPRD Provinsi Kalbar berjanji akan membawa keluhan para petani yang ada di Kabupaten Landak kepada Kementerian Pertanian.

Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Barat H. Affandie AR saat berkunjung ke Kabupaten Landak, Rabu (15/1). Menurutnya, dari hasil diskusi pihaknya bersama Bupati Landak dan pihak dinas pertanian perikanan dan ketahanan pangan, Kabupaten Landak memang terkenal sebagai penghasil beras di Kalimantan Barat. Hanya saja masih ada sedikit kendala yang pihaknya temukan di lapangan.

“Kami lihat petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, sehingga dari hasil pantauan kami tadi masih banyak padi-padi yang tumbuh hanya sekedar tumbuh saja. Kondisi daun yang masih menguning belum berwana hijau itu, nampak sekali bahwa tanaman padi yang ditanam petani kekurangan pupuk. Karena itu hal ini menjadi pekerjaan rumah kami di Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan akan kami bicarakakan di tingkat Provinsi dan di tingkat pusat,” Jelas Affandie.

Kunjungan kerja dalam rangka on the spot Komisi II DPRD Kalimantan Barat ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Barat H Affandie AR bersama Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat Sy Amin Muhammad, Wakil Ketua Komisi II Suib, Sekretaris Komisi II H Mad Nawir, serta Anggota Komisi II Thomas Alexander, Ramli Rama, Arief Rinaldi, Masdar, Ardiyansyah dan Cok Hendri Ramapon.

Baca Juga :  Bupati Ajak Tanam Padi Meski Pandemi Covid

Setelah berdiskusi dengan Bupati Landak di aula Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat langsung meninjau lahan persawahan yang ada di Desa Andeng, Kecamatan Sengah Temila dan berkunjung di UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan di Desa Tonang Kecamatan Sengah Temila.

Affandie mengatakan, kunjungan kerjanya yang pertama di awal Tahun 2020 ini adalah di Kabupaten Landak. Dan disambut baik Bupati Landak dr Karolin Margret Natasa di dinas pertanian perikanan ketahanan pangan.

Affandie melanjutkan, setelah berdiskusi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Tanaman Pangan (BBTP) DPPKP Kabupaten Landak, pihaknya menemukan beberapa kendala yang disampaikan Kepala UPTD. Salah satunya, benih padi yang dihasilkan oleh UPTD balai benih tanaman pangan tak bisa dijual langsung. Ini harus melalui perusahaan negara yang membidangi benih padi.

Hal itulah, menjadikan benih padi yang dihasilkan petani penangkar benih binaan UPTD BBTP dibeli langsung perusahaan negara tersebut, tetapi pembayarannya dibayar 40 % terlebih dahulu. Dan 60 % nya akan dibayar jika benih tersebut sudah terjual di pihak proyek hal ini memang menjadi kendala di pihak petani penangkar benih padi.

Baca Juga :  Dewan Landak Harap Pasar Rakyat Sehaq Tarigas Beri Terobosan

“Hal ini juga sudah kami sampaikan ke Kementerian Pertanian bahwa hal-hal seperti ini janganlah dimonopoli perusahan-perusahaan negara seperti itu. Karena akan menyulitkan para petani penangkar benih,” ujar Affandie.

Kendala-kendala pertanian yang ada di Kabupaten Landak sambung Affandie akan dijadikan bahan pembahasan di Komisi II, karena bagaimana pun Komisi II ini membidangi masalah pertanian.

“Kami dari DPRD Provinsi ini mecakup semua Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, oleh karena itu bahan-bahan yang telah disampaikan oleh Bupati maupun kepala dinas pertanian itu akan menjadi bahan kami di Komisi II, hal ini juga akan kami sampaikan kepada kepala daerah Privinsi Kalimantan Barat dalam hal ini gubernur,” Ujar Affandie.

Sementara itu, Kepala dinas pertanian perikanan dan ketahanan pangan (DPPKP) Sahbirin, ST,.MT menyampikan bahwa Kabupaten Landak merupakan salah satu kabupaten lumbung padi terbesar yang ada di provinsi kalimantan barat.

“Beberapa hal yang menjadi kendala bagi petani di kabupaten landak saat ini adalah kekurangan pupuk dan prasarana pertanian yang belum tercukupi, jadi saya meminta kepada komisi II untuk menyuarakan apa yang menjadi kendala petani yang ada di kabupaten landak baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat yaitu di kementrian terkait,” ucap Sahbirin. (mif)

Most Read

Artikel Terbaru

/