alexametrics
23 C
Pontianak
Wednesday, June 29, 2022

Optimalkan Pengolahan Sampah lewat TPS 3R

Warga Mandiri Kelola Sampah Mulai 2020

 NGABANG – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak segera memaksimalkan pengoperasian tempat pengolahan sampah reuse, reduce, dan recyle (TPS 3R). Tersebar di tiga kecamatan, kehadirannya diharapkan dapat mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tebedak, serta menambah penghasilan bagi masyarakat.

Kepala Bidang Pertamanan dan Kebersihan DPRKPLH Landak, Ferry Christiannus, menyebut pembangunan TPS3R tersebut sudah dilakukan sejak 2019 dengan menggunakan dana APBN. TPS3R tersebut akan dibangun di Kecamatan Ngabang, Sengah Temila dan Menjalin.

“Pembangunannya sudah selesai. Tinggal kita siapkan mekanisme pengelolaannya ke desa yang ditunjuk. Tahun ini sudah mulai, jelas Ferry, saat ditemui Pontianak Post akhir pekan lalu.

Baca Juga :  Anak Usia 12-17 Tahun Masuk Sasaran Vaksinasi

Melalui TPS3R ini, ia mengharapkan pengelolaan sampah di Kabupaten Landak dapat lebih baik lagi. Dengan mengacu pada UU no 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. UU tersebut mengatakan, pengelolaan sampah yang kebanyakan dilaksanakan di Indonesia, yakni pola sentralisasi. Dengan pelaksanaan sistem open dumping di TPA (pola ini harus ditinggalkan paling lambat tahun 2013.

“Jadi tidak semua sampah langsung masuk ke TPA. Sampah dipilah dahulu. Sampah yang benar-benar tidak bernilai, sampah residu, baru dibuang ke TPA. Sampah organik menurutnya bisa diolah menjadi pupuk Kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik bisa diolah menjadi bijih plastik,” katanya.

Selain Desa dapat memungut biaya retribusi pemungutan sampah dari masyarakat. Desa memiliki pendapatan dari penjualan bijih plastik yang telah diolah tersebut.

Baca Juga :  Pemkab Ajak Umat Perdalam ImanPemkab Ajak Umat Perdalam Iman

“Hal itu bisa ditetapkan lewat Perdes. Berapa kira-kira biaya retribusi yang ditentukan kepada masyarakat. Termasuk biaya pengelolaan sampah. Kalau dari Pemkab itu pungutan rumah tangga Rp 7.500 per bulan. Mereka bisa pungut Rp 10.000 per bulan. Sisanya bisa mereka jadikan biaya operasional,” jelas pria berkacamata ini.

Nantinya, TPS3R tersebut akan berbentuk BUMDes. Nantinya pemerintah akan mendorong pihak desa yang ditunjuk untuk menyusun Peraturan Desa (Perdes) mengenai pengelolaannya. “Desa mengolah sampahnya sendiri. Masyarakat pun bisa mendapatkan penghasilan dari BUMDes tersebut,” katanya. (mif)

Warga Mandiri Kelola Sampah Mulai 2020

 NGABANG – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak segera memaksimalkan pengoperasian tempat pengolahan sampah reuse, reduce, dan recyle (TPS 3R). Tersebar di tiga kecamatan, kehadirannya diharapkan dapat mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tebedak, serta menambah penghasilan bagi masyarakat.

Kepala Bidang Pertamanan dan Kebersihan DPRKPLH Landak, Ferry Christiannus, menyebut pembangunan TPS3R tersebut sudah dilakukan sejak 2019 dengan menggunakan dana APBN. TPS3R tersebut akan dibangun di Kecamatan Ngabang, Sengah Temila dan Menjalin.

“Pembangunannya sudah selesai. Tinggal kita siapkan mekanisme pengelolaannya ke desa yang ditunjuk. Tahun ini sudah mulai, jelas Ferry, saat ditemui Pontianak Post akhir pekan lalu.

Baca Juga :  Banjir Tenggelamkan SDN 03 Tenguwe Landak

Melalui TPS3R ini, ia mengharapkan pengelolaan sampah di Kabupaten Landak dapat lebih baik lagi. Dengan mengacu pada UU no 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. UU tersebut mengatakan, pengelolaan sampah yang kebanyakan dilaksanakan di Indonesia, yakni pola sentralisasi. Dengan pelaksanaan sistem open dumping di TPA (pola ini harus ditinggalkan paling lambat tahun 2013.

“Jadi tidak semua sampah langsung masuk ke TPA. Sampah dipilah dahulu. Sampah yang benar-benar tidak bernilai, sampah residu, baru dibuang ke TPA. Sampah organik menurutnya bisa diolah menjadi pupuk Kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik bisa diolah menjadi bijih plastik,” katanya.

Selain Desa dapat memungut biaya retribusi pemungutan sampah dari masyarakat. Desa memiliki pendapatan dari penjualan bijih plastik yang telah diolah tersebut.

Baca Juga :  Truk vs Motor Pemotor Patah Kaki

“Hal itu bisa ditetapkan lewat Perdes. Berapa kira-kira biaya retribusi yang ditentukan kepada masyarakat. Termasuk biaya pengelolaan sampah. Kalau dari Pemkab itu pungutan rumah tangga Rp 7.500 per bulan. Mereka bisa pungut Rp 10.000 per bulan. Sisanya bisa mereka jadikan biaya operasional,” jelas pria berkacamata ini.

Nantinya, TPS3R tersebut akan berbentuk BUMDes. Nantinya pemerintah akan mendorong pihak desa yang ditunjuk untuk menyusun Peraturan Desa (Perdes) mengenai pengelolaannya. “Desa mengolah sampahnya sendiri. Masyarakat pun bisa mendapatkan penghasilan dari BUMDes tersebut,” katanya. (mif)

Most Read

Artikel Terbaru

/